DMCA.com Protection Status BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE: POLITIK HUKUM INDONESIA ELABORASI MOCHTAR, SATJIPTO DAN ROMLI

Minggu, 24 Februari 2013

POLITIK HUKUM INDONESIA ELABORASI MOCHTAR, SATJIPTO DAN ROMLI


POLITIK HUKUM  INDONESIA ELABORASI  MOCHTAR, SATJIPTO DAN ROMLI
A. Pengertian Politik Hukum
SUDARTO, MENGEMUKAKAN BAHWA POLITIK HUKUM ADALAH:
       a.            USAHA UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN-PERATURAN YANG BAIK SESUAI DENGAN KEADAAAN DAN SITUASI PADA SUATU SAAT
      b.            KEBIJAKAN DARI NEGARA MELALUI BADAN-BADAN YANG BERWENANG UNTUK MENETAPKAN PERATURAN-PERATURAN YANG DIKEHNDAKI YANG DIPERKIRAKAN BISA DIGUNAKAN UNTUK MENGEPRESIKAN APA YANG TERKANDUNG DALAM MASYARAKAT DAN UNTUK MENCAPAI APA YANG DICITA-CITAKAN.
DALAM PADA ITU MOH. MAHFUD. MD MENGEMUKAKAN, BAHWA:
POLITIK HUKUM ADALAH LEGAL POLICY  YANG AKAN ATAU TELAH DILAKSANAKAN SECARA NASIONAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA YANG MELIPUTI:
PERTAMA, PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERINTIKAN PEMBUATAN PEMBAHARUAN TERHADAP MATERI-MATERI HUKUM AGAR DAPAT SESUAI DENGAN KEBUUTUHAN
KEDUA, PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM YANG TELAH ADA TERMASUK PENEGASAN FUNGSI LEMBAGA DAN PEMBINAAN PARA PENEGAK HUKUM.
APABILA KEDUA PENDAPAT DIATAS DIPERHATIKAN, TAMPAK BAHWA POLITIK HUKUM MERUPAKAN USAHA (KEBIJAKAN) DALAM MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK. TETAPI, DI DALAM POLITIK HUKUM TIDAK HANYABERBICARA TENTANG USAHA (KEBIJAKAN) PEMBENTUKAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP MATERI-MATERI HUKUM AGAR DAPAT SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SAJA, TETAPI DIDALAMNYA JUGA TERMAKTUB PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM PENEGAKAN HUKUM, PENEGASAAN FUNGSI LEMBAGA, DAN PEMBINAAN PARA PENEGAK HUKUM. UNTUK ITU, KEBIJAKANADE DIDIK IARAWAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM HARUS DILAKUKAN SECARA SINERGIS, DENGAN CARA YANG TEPAT DAN CERMAT AGAR DIDAPATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK, SERTA HUKUM DITEGAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA. DALAM ARTI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM HARUSLAH DAPAT MEMENUHI RASA KEBENARAN, KEADILAN, KEPASTIAN, DAN DAYAGUNA (MANFAAT) DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA. KHUSUS DALAM POLITIK HUKUM PIDANA, MULADI MENGATAKAN BAHWA:
“BERBICARA TENTANG POLITIK HUKUM PIDANA (CRIMINAL LAW REFORM) PADA DASARNYA MERUPAKAN AKTIVITAS YANG ADE DIDIK IARAWANMENYANGKUT PEOSES MENENTUKAN TUJUAN DAN CARA MELAKSANAKAN TUJUAN TERSEBUT. DENGAN DEMIKIAN TERKAIT DISNI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAU PEMILIHAN MELALUI SELEKSI DIANTARA PELBAGAI ALTERNATIF YANG ADA MENGENAI APA YANG MENJADI TUJUAN DARI SISTEM HUKUM PIDANA MENDATANG. DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PILIHAN TERSEBUT DISUSUNLAH PELBAGAI KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI PADA PELBAGAI PERMASALAHAN POKOKADE DIDIK IARAWAN DALAM HUKUM PIDANAN (PERBUATAN YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM, KESALAHAN/ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PELBAGAI ALTERNATIF SANKSI BAIK YANG MERUPAKAN PIDANA MAUPUN TINDAKAN).
A MULDER JUGA MENGEMUKAKAN, BAHWA STRAFRECHTSPOLITIEK IALAH GARIS KEBIJAKAN UNTUK MENENTUKAN :
       a.            SEBERAPA JAUH KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA YANG BERLAKU PERLU DI UBAH ATAU DI PERBAHARUI
      b.            APA YANG DAPAT DIPERBUAT UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA
       c.            CARA BAGAIMANA PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, PERADILAN DAN PELAKSANAAN PIDANA HARUS DILAKSANAKAN
BERDASARKAN URAIAN DI ATAS DAPAT DI KEMUKAKAN BAHWA POLITIK HUKUM PIDANA SSEBAGAI BAGIAN DARI POLITIK HUKUM MENGANDUNG ARTI, BAGAIMANA MENGUSAHAKAN ATAU MEMBENTUK , MEMPERBAHARUI, DAN MERUMUSKAN SUATU HUKUM PIDANA YANG BAIK DAN DIDALAMNYA JUGA TERMASUK KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT POLICY). ADE DIDIK IARAWAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA (PENAL REFPRM) PADA HAKIKATNYA TERMASUK BIDANG PENAL POLICY, DAN SOCIAL POLICY MENRURT BARDA NAWAWI BAHWA KEBIJAKAN UNTUK MEMBUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA YANG BAIK TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI PENANGGULANGAN KEJAHATAN, PENANGGULANGAN KEJAHATAN MENURUT MARDJONO REKSODIPURO ADALAH USAHA UNTUK MENGENDALIKAN KEJAHATAN AGAR BERADA DALAM BATAS-BATAS TOLERANIS MASAYARAKT. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA MENURUT BARDA NAWAI PADA HAKIKATNYA MERUPAKAN BAGIAN DARI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM (KHUSUSNYA HUKUM PIDANA).
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA MULANYA ADALAH BAGAIMANA HUKUM PIDANA DAPAT DIRUMUSKAN DENGAN BAIK DAN MEMBERI PEDOMAN KEPADA PEMBUAT UNDANG-UNDANG (KEBIJAKAN LEGISLATIF), KEBIJJAKAN APLIKASI (KEBIJAKAN YUDIKATIF), DAN PELAKSANAAN HUKUM PIDANA (KEBIJAKAN EKSEKUTIF). KEBIJAKAN LEGISTLATIF MERUPAKAN TAHAP YANG SANGAT MENENTUKAN TAHAP-TAHAP BERIKUTNYA, KARENA KETIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBUAT MAKA SUDAH DITENTUKAN ARAH YANG HENDAK DITUJU ATAU DENGAN KATA LAIN, PERBUATAN-PERBUATAN YANG DIPANDANG PERLU UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN YANG DILARANG OLEH HUKUM PIDANA. UNTUK ITU, ROMLI  ATASASMITA MENGATAKAN BAHWA PERAN PEMBUAT UNDANG-UNDANG DALAM POLITIK RIMINAL SANGATLAH PENTING, KARENA HAL ITU, MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN MELAKSANAKAN PIDANA YANG HENDAK DITEMPUH DAN SEKALIGUS MENJADI TUJUANADE DIDIK IARAWAN DARI PENEGAKAN HUKUM. KETIKA HUKUM PIDANA SUDAH SELESAI DIRUMUSKAN, TAHAP BERIKUTNYA ADALAH MASALAH PELAKSANAAN DAN ATAU PENEGAKANNYA. SEBAB HUKUM TIDAK MEMPUNYAI ARTI KALAU TIDAK DILAKSANAKAN ATAU DITEGAKAN.
TB. RONNY RAHMAN NITIBASKARA MENGATAKAN BAHWA DALAM PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) TERDAPAT KEHENDAK AGAR HUKUM TEGAK SEHINGGA NILAI-NILAI YANG DIPERJUANGKAN MELALUI INSTRUMEN HUKUM YANG BERSANGKUTAN DAPAT DI WUJUDKAN. UNTUK ROMLI ATAMASASMITA MENGEMUKAKAN BAHWA PENEGAKAN HUKUM ADALAH PENGETRAPAN HUKUM (ACARA) PIDANA ADE DIDIK IARAWANDALAM MENYELESAIKAN KASUS-KASUS PIDANA. MAKSUDNYA ADLAH BAHWA DALAM PENEGAKAN HUKUM MATERIEL , DI DALAMNYA TERMASUK PENEGAKAN HUKUM FORMAL. KEDUANYA TIDAK BISA DIPISAHKAN, DAN HARUS DILAKSANAKAN SECARA SINERGIS, YANG HAL TERSEBUT DILAKUKAN MELALUI LEMBAGA PERADILAN.
HUKUM ACARA PIDANA MENURUT LUHUT M.P PANGARIBUNAN ADALAH KETENTUAN NORMATIF SISTEM PERADILAN PIDANA. FUNGSINYA ADALAH MELAKSANAKAN DAN MENEGAKAN HUKUM PIDANA. TUJUAN PENGGUNAAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM MENYELESAIKAN KASUS-KASUS PIDANA MENURUT ANDI HAMZAH ADALAH UNTUK MENCAPAI SUATU KETERTIBAN, KETENTRAMAN, KEDAMIAN, KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM MASYARAKAT. PENEGAKAN HUKUM (ACARA PIDANA) SEBAGAI SUATU SISTEM HARUS MERUPAKAN SUATU KESATUAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG EBRTUGAS MENINDAK PARA PELANGGAR PIDANA MELALUI PENGADILAN. BERTALIAN DENGAN ITU, R SUBEKTI DAN R. TJITROSOEDIBJO MENGATAKAN BAHWA:
“PENGADILAN (RECHTSBANK COURT) ADALAH BADAN YANG MELAKUKAN PERADILAN, YAITU MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA-SENGKETA HUKUM DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN HUKUM/UNDANG-UNDANG. PERADILAN (REHTSPRAAK, JUDICIARY) ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS NEGARA MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN”
MELALUI PENDAPAT DI ATAS, DAPAT DIKEMUKAKAN BAHWA PENGADILAN ITU MENUNJUK KEPADA PENGERTIAN ORANGNYA, SEDANGKAN PERADILAN MERUPAKAN FUNGSINYA. DALAM PADA ITU, SOEDIKNO MERTOKUSUMO MENGATAKAN BAHWA PADA DASARNYA PERADILAN ITU SELALU BERKAITANNYA DENGAN PENGADILAN, DAN PENGADILAN ITU SENDIRI  BUKANLAH SEMATA-MATA BADAN, TETAPI JUGA TERKAIT DENGAN PENGERTIAN YANG ABSTRAK, YAITU MEMBERIKAN KEADILAN. PENDAPAT INI SAMA DENGAN APA YANG DIKEMUKAKAN OLEH SATJIPTO RAHARDJO DENGAN MENGATAKAN BAHWA KEHADIRAN LEMBAGA HUKUM ITU MERUPAKAN OPERASINALOSASI DARI IDE RUMUSAN KONSEP-KONSEP HUKUM YANG NOTABENE BERSIFAT ABSTRAK. MELALUI LEMBAGA DAN BEKERJANYA LEMBAGA-LEMBAGA ITULAH ADE DIDIK IARAWANHAL-HAL YANG BERSIFAT ABSTRAK TERSEBUT DAPAT DIWUJUDKAN KE DALAM KENYATAAN. SJACHRN BASAH KEMUDIAN MENGATKAN BAHWA PENGGUNAAN ISTILAH PENGADILAN ITU DITUJUKAN KEPADA BADAN ATAU WADAH YANG MEMBERIKANN KEADILAN DALAM RANGKA MENEGAKAN HUKUM ATAU HET REHTSPREKEN. PENGADILAN SELALU BERTALIAN DENGAN PERADILAN, MESKIPUN PENGADILAN BUKANLAH SATU-SATUNYA BADAN YANG BERFUNGSI MENEGAKAN HUKUM. MENURUT ROCHMAT SOEMITRO , PERADILAN ITU MEMILIKI UNSUR-UNSUR YAKNI:
                   a.            ADANYA ATURAN HUKUM YANG ABSTRAK YANG MENGIKAT UMUM YANG DAPAT DITERAPKAN PADA SUATU PERSOALAN.
                  b.            ADANYA SUATU PERSELISIHAN HUKUM YANG KONKRIT
                   c.            ADA SEKURANG-KURANGNYA DUA PIHAK
                  d.            ADANYA SUATU APARATUR PERADILAN YANG BERWENANG MEMUTUS PERADILAN
TERHADAP PENDAPAT ROCHMAT SOEMITRO INI SJACHRAN BASAH SELANJUTNYA BERPENDAPATADE DIDIK IARAWAN BAHWA UNSUR-UNSUR PERADILAN ITU AKAN LEBIH LENGKAP DENGAN ADANYA HUKUM FORMAL DALAM RANGKA PENERAPAN HUKUM (RECHTSOEPASSING) DAN MENEMUKAN HUKUM (RECHTSVINDING) IN CONCRETO UNTUK MENJAMIN DITAATINYA HUKUM MATERIEL. BERDASARKAN URAIAN DI ATAS TAMPAK, BAHWA PENGADILAN MERUPAKAN TEMPAT UNTUK MENYELESAIKAN DAN MEMUTUS PERSOALAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN CARA PROSEDURAL (HUKUM ACARA) UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN, KEBENARAN, MANFAAT, DAN KEPASTIAN HUKUM. PADA SAAT PUTUSAN HAKIM DITERIMA SEBAGAI YURISPRUDENSI, MAKA ASAS ATAU KAIDAHNYA MENJADI BERSIFAT UMUM DAN DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI SIAPA SAJA. HANYA, SEPERTI DIKEMUKAKAN OLEH BAGIR MANAN , PADA SAAT ITU, PERANAN YURISPRUDENSI SEBAGAI HUKUM POSITIF BELUM MENDAPAT PERHATIAN YANG CUKUP  BAIK DALAM PENGAJARAN HUKUM MAUPUN PRAKTIK HUKUM. HAL ITU TERJADI, KARENA DALAM PRAKTIK HUKUM INDONESIA YURISPRUDENSI BERSIFAT LEGALLY NON BINDING. YURISPRUDENSI HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN BERSIFAT PERSUASIF BAGI HAKIM.
PERLUNYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DILAKUKAN ADALAH BERTALIAN DENGAN TUJUAN HUKUM ITU DI BENTUK. MARDJONO REKSODIPURO MENGATAKAN BAHWA ITU HARUS MAMPU MEMUASKAN ASAS KEADILAN, ASAS MANFAAT, DAN KEPASTIAN HUKUM, DANASAS YANG MENGARUSKAN WARGA MASYARAKAT TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG. SECARA UMUM TUJUAN HUKUM ADALAH UNTUK MEMENUHI RASA KEBENARAN DAN KEADILAN. DI DALAM KEBENARAN DAN KEADILAN AKAN TERCIPTA KEPASTIAN HUKUM. DENGAN DEMIKIAN, KEBENARAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM ADALAH MERUPAKAN ROHNYA HUKUM. RASA KEBENARAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DAPAT DICAPAI MELALUI PENEGAKAN HUKUM MENURUT ROMLI ATMASASMITA, PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI SUATU SISTEM HARUS DILAKSANAKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM SECARA SINERGIS DI ANTARA PARA PENEGAK HUKUM DALAM MENINDAK PARA PELANGGAR HUKUM. HANYA YANG MENJADI PERSOALAN ADALAH ADA OPINI YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT BAHWA PENEGAKAN HUKUM TIDAK SEMATA –SEMATA HANYA MERUPAKAN URUSAN PENGADILAN. ADE DIDIK IARAWAN PENDAPAT INI TIDAKLAH SELURUHNYA BENAR, SEBAB SEPERTI DIKEMUKAKAN OLEH BAGIRMANAN, MASALAH PENEGAKAN HUKUM TIDAK SEMATA-MATA MERUPAKAN URUSAN PENGADILAN. TETAPI, SEMUA ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA MEMPUNYAI FUNGSI MENEGAKAN HUKUM ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DALAM PADA ITU, SUDARTO, MENGATAKAN BAHWA PENEGAKAN HUKUM ITU JUGA MENJADI TUGAS PEMBENTUK  UNDANG-UNDANG, HAKIN, INSTANSI PEMERINTAH (BESTUUR), APARAT EKSEKUSI PIDANA. MEREKA INI MEMPUNYAI PERANAN  DALAM AKTIVITASNYA GUNA MENCEGAH DAN MENGATASI PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM. SECARA LEBIH LUAS SATJIPTO RAHARDJO MENGEMUKAKAN BAHWA PENEGAK HUKUM ITU ADALAH SELURUH MANUSIA. KETIKA BERBICARA SELURUH MANUSIA, BERARTI TIDAK ADA BATAS. DENGAN DEMIKIAN, BAHWA PENEGAKAN HUKUM TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH SUATU LEMBAGA SAJA, TETAPI DAPAT MELIBATKAN ADE DIDIK IARAWANSELURUH LEMBAGA DAN TERMASUK MASYARAKAT. SEBAGAI CONTOH DAPAT DIKEMUKAKAN BAHWA PENEGAKAN HUKUM DIDAPATI JUGA PADA BADAN ADMINISTRASI NEGARA, SEPERTI WEWENANG MELAKUKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP PEGAWAI, PENCABUTAN IZIN, DAN LAIN-LAIN. DI SINI TERMASUK JUGA PEJABAT BEA CUKAI, KEMIGRASIAN, LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM LINGKUNGAN ADMINISTRASI NEGARA. PENATAAN HUKUM SECRA SUKARELA OLEH MASYARAKAT JUGA TERMASUK DALAM KATAGEROI PENEGAKAN HUKUM.
NEGARA HUKUM
TENTANG PENGERTIAN KEKUASAAN SRI SOEMANTRI MENGATAKAN BAHWA KEKUASAAN ADALAH KEMAMPUAN UNTUK MEMAKSAKAN KEHENDAKNYA PADA PIHAK LAIN ATAU KEMAMPUAN UNTUK MENGENDALIKAN PIHAK LAIN. MENURUT CATATAN SEJARAH, KEKUASAAN ITU MEMPUNYAI SIFAT KHAS, YAKNI IA CENDERUNG UNTUK MERANGSANG YANG MEMILIKINYA UNTUK LEBIH BERKUASA LAGI. KEKUASAAN HAUS  AKAN LEBIH BANYAK LAGI KEKUASAAN. LORD ACTON JUGA MENGATAKAN BAHWA SETIAP KEKUASAAN CENDERUNG BERSALAH GUNA, ATAU JIKAADE DIDIK IARAWAN DILIHAT DARI SUDUT YANG MEMEGANGNYA MEMPUNYAI KECENDERUNGAN DISALAHGUNAKAN. DENGAN ADANYA KECENDERUNGAN MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN ITU PERLU DIADAKAN (DILAKUKAN) PEMBATASAN TERHADAP KEKUASAAN. SALAH SATU UPAYA YANG PALING EFEKTIF UNTUK MWMBATASI KEKUASAAN TERSEBUT ADALAH MELALUI HUKUM. HUKUM YANG TERTINGGI DALAM NEGARA BISANYA ADALAH KONSTITUSI. KONSTITUSI MENURUT ARIEF SIDHARTA, ADALAH:
“ SEPERANGKAT KAIDAH HUKUM YANG MERUMUSKAN ASAS-ASAS POKOK ORGANISASI NEGARA DAN ASAS-ASAS POKOK KEBIJAKSANAAN NEGARA YANG MEWUJUDKAN STRUKTUR DAN SISTEM ORGANISASI NEGARA (SOKO GURU YANG MEWUJUDKAN BANGUNAN KETATANEGARAAN )”.
BERTALIAN DENNGAN ITU. LA ODE HUSEN MENGATAKAN BAHWA PEMBATASAN KEKUASAAN DENGAN SISTEM KONSTITUSIONALISME MEMPUNYAI TIGA PENGERTIAN YAKNI:
          a.            SUATU NEGARA ATAU SETIAP PEMERINTAH, HARUS DIDASARKAN ATAS HUKUM, SEMENTARA KEKUASAAN YANG DIGUNAKAN DI DALAM NEGARA MENYESUAIKAN DIRI PADA ATURAN-ATURAN DAN PROSEDUR-PROSEDUR HUKUM YANG PASTI (IDE DARI KONSTITUSI);
          b.            STRUKTUR PEMERINTAH HARUS MEMASTIKAN BAHWA KEKUASAAN TERLETAK DENGAN ATAU DI ANTARA, CABANG-CABANG KEKUASAAN YANG BERBEDA YANG SALING MENGAWASI PENGGUNAANADE DIDIK IARAWAN KEKUASAANNYA DAN YANG BERKEWAJIBAN UNTUK BEKERJA SAMA (IDE-IDE PEMBARUAN KEKUASAAN, PEMISAHAN KEKUASAAN DAN CHECKS AND BALANCE)
           c.            HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN RAKYATNYA HARUS DIATUR DENGAN CARA SEDEMIKIAN RUPA DALAM MENYEBUTKAN HAK-HAK DASAR DENGAN TIDAK MENGURANGI KEBEBASAN INDIVIDU.
APABILA GAGASAN PEMBATASAN KEKUASAAN DALAM NEGARA MELALUI KONSTITUSI SEPERTI DIURAIKAN DI ATAS DIPERHATIKAN, TERNYATA HAL TERSEBUT ADALAH JUGA MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA. HAL ITU SESUAI DENGAN PENDAPAT SUDARGO GAUTAMA YANG MENGATAKAN BAHWA:
“... DALAM SUATU NEGARA HUKUM, TERDAPAT PEMBATASAN KEKUASAAN DALAM NEGARA  TERHADAP PERSEORANGAN, NEGARA TIDAK MAHA KUASA, TIDAK BERTINDAK SEWENANG-WENANG. TINDAKAN-TINDAKAN NEGARA TERHADAP WARGANYA DIBATASI OLEH HUKUM”
BERBICARA TENTANG NEGARA HUKUM, ARIEF SIDHARTA MENGEMUKAKAN BAHWA:
NEGARA HUKUM ADALAH NEGARA YANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANNYA DIJALANKAN BERDASARKAN DAN BERSARANKAN HUKUM YANGADE DIDIK IARAWAN BERAKAR DALAM SEPERANGKAT TITIK TOLAK NORMATIF, BERUPA ASAS-ASAS DASAR SEBAGAI ASAS-ASAS YANG MENJADI PEDOMAN DAN KRITERIA PENILAI PEMERINTAHAN DAN PERILAKU PEJABAT PEMERINTAHAN.
DALAM PADA ITU, SRI SOEMANTRI MENYEBUTADA 4 UNSUR PENTING NEGARA HUKUM, YAKNI:
1.       BAHWA PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA HARUS BERDASAR ATAS HUKUM ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.       ADANYA JAMINAN TERHADAP HAK-HAK ASASI MANUSIA (WARGA NEGARA)
3.       ADANYA PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM NEGARA
4.       ADANYA PENGAWASAN DARI BADAN-BADAN PERADILAN (RECHTERLIJKE CONTROLE)
BERDASARKAN URAIAN DIATAS TAMPAK BAHWA NEGARA HUKUM TERSEBUT MEMPUNYAI TUJUAN UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA , YANG UNTUK ITU HARUS ADA SARANA HUKUM, DI ADAKAN PEMISAHAN ATAU PEMBAGIAN DAN PEMBATASAN KEKUASAAN DI DALAM NEGARA, SERTA ADANYA PERADILAN YANG BEBAS.
SAAT INI, HAMPIR SELURUH NEGARA DUNIA, TERMASUK INDONESIA, MENGKLAIM DIRINYA SEBAGAI NEGARA HUKUM. KEINGINAN INDONESIA MENJADIKAN DIRINYA SEBAGAI NEGARA HUKUM TAMPAK KETIKA PARA PENDIRI NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENYUSUN UUD SEBELUM MERDEKA. MUHAMMAD YAMIN SALAH SEORANG PENDIRI NEGARA YANG JUGA TURUT MENYUSUN NASKAH UUD MENGATAKAN, BAHWA:
“REPUBLIK INDONESIA ADALAH SUATU NEGARA HUKUM (RECHTSSTAAT, GOVERNMENT OF LAWS) TEMPAT KEADILAN YANG TERTULIS BERLAKU, BUKANLAH NEGARA POLISI ATAU NEGARA MILITER, TEMPAT POLISI DAN PRAJURIT MEMEGANG PEMERINTAH DAN KEADILAN, BUKANLAH PULA NEGARA KEKUASAAN (MACHTSSTAAT) TEMPAT TENAGA SENJATA DAN KEKUATAN BADAN MELAKUKAN SEWENANG-WENANG”.
PERNYATAAN MUHAMMAD YAMIN YANG DENGAN TEGAS MENYATAKAN BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM TEMPAT KEADILAN, DIDASARKAN PADA PENGALAMAN KETIKA DIJAJAH OLEH BELANDA, INGGRIS, DAN JEPANG. PADA WAKTU ADE DIDIK IARAWANDIBAWAH PENJAJAHAN, INDONESIA TIDAK PERNAH MENDAPAT KEADILAN. PARA PENJAJAH MENEMPATKAN BANGSA INDONESIA SEBAGAI OBJEK HUKUM, DAN BUKAN SEBAGAI SUBYEK HUKUM. KEADAAN SEPERTI INI TENTU TIDAK DIINGINKAN LAGI SETELAH INDONESIA MERDEKA. HAK-HAK WARGA NEGARA HARUS DILINDUNGI, DAN PEMERINTAH DALAM BERTINDAK HARUS BERDASARKAN HUKUM.
RUMUSAN BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM TEMPAT KEADILAN MEMANG TIDAK DITEMUKAN SECARA EKSPLISIT BAIK DALAM PEMBUKAAN MAUPUN DALAM BATANG TUBUH UUD 1945 YANG ASLI. RUMUSAN TERSEBUT HANYA DITEMUKAN DI DALAM PENJELASANNYA. TETAPI, BIARPUN RUMUSAN TERSEBUT ADE DIDIK IARAWANTIDAK DITEMUKAN SECARA EKSPLISIT, TIDAK BERARTI INDONESIA BUKAN NEGARA HUKUM. SEBAB, DENGAN DITETAPKANNYA UUD 1945 PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA, INDONESIA DAPAT DISEBUT SEBAGAI NEGARA HUKUM. RUMUSAN SECARA EKSPLISIT BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM BARU DITEMUKAN SETELAH DILAKUKAN PERUBAHAN TERHADAP UUD 1945. DI DALAM PASAL 1 Ayat (3) UUD 1945 DIKATAKAN BAHWA: NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM.
ADANYA KEHENDAK DARI PARA PENDIRI NEGARA MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM ADALAH UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEKUASAAN YANG BERSIFAT ABSOLUT DAN ATAU TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG BERSIFAT ABSOLUT DAN ATAU TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DI DALAM NEGARA. ADE DIDIK IARAWANPENEGASAN TERSEBUT BERTALIAN PULA DENGAN HAKIKAT KONSTITUSIONLAISME SEPERTI DISEBUTKAN DI ATAS. KARENA ITU, PRINSIP-PRINSIP (HAKIKAT ) NEGARA HUKUM ITU HARUS DIIMPLEMENTASIKAN KE DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN NEGARA.
PEMBANGUNAN HUKUM
BERTALIAN DENGAN PEMBANGUNAN HUKUM ROMLI ATAMASASMITA MENGEMUKAKAN BAHWA:
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MASA REFORMASI SAAT INI MERUPAKAN KONSEKUENSI SISTIM DEMOKRASI YANG MENUNTUT TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN MENGEDEPANKAN HAK ASASI MANUSIA SERTA MEMBUKA AKSES INFORMASI PUBLIK KE DALAM BIROKRASI.
PENDAPAT ROMLI ATMASASMITA DI ATAS ADALAH SEBAGAI REAKSI TERHADAP KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM PADA AWAL TAHUN ADE DIDIK IARAWAN1970 AN YANG MENITIK BERATKAN KEPADA HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT DENGAN TANPA PENJELASAN LEBIH JAUH MENGENAI BENTUK ATAU WUJUD MASYARAKAT YANG BAGAIMANA YANG HENDAK DIBANGUN DENGAN HUKUM ITU. MENURUT ROMLI ATMASASMITA, KONSEP INI AKAN SANGAT RENTAN TERHADAP PENYALAH GUNAAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN JUDIKATIF, HAL INI DAPAT DILIHAT DALAM PERISTIWA PERRAMPASAN HAK-HAK RAKYAT BAIK DI BIDANG POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL DI MASA LAMPAU DENGAN ALASAN UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU KEPUTUSAN PEMERINTAH. KEADAAN INI MENJADI LEBIH KOMPLEKS SETELAH REFORMASI  DIGULIRKAN. SEBAB REFORMASI, DALAM BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI DILAKSANKAN TANPA MELALUI MASA TRANSISI YANG CUKUP, UNTUK MENDALAMI ESENSI REFORMASI DIMAKSUD . APALAGI KETIKA ITU BANYAK ADE DIDIK IARAWANPIHAK DENGAN MENGATASNAMAKAN KEPENTINGAN RAKYAT MENDESAK DAN MALAH ADA YANG DENGAN KEKERSAN , AGAR DILAKUKAN REFORMASI TOTAL TANPA DIBERI KESEMPATAN KE ARAH MANA REFORMASI ITU DIBAWA. DALAM KONTEKS KONDISI SEPERTI ITU MAKA TIDAKLAH DAPAT DIHINDARI TERJADINYA ANOMALY MENGENAI CITA REFORMASI KHUSUSNYA DI BIDANG HUKUM. HARUS DIPAHAMI BAHWA KONDISI SEKARANG SUDAH BERBEDA DENGAN KONDISI SEBELUMNYA, SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REORIENTASI PEMBANGUNAN HUKUM. REORIENTASI PEMBANGUNAN HUKUM ITU MENURUT ROMLI ATMASASMITA MELIPUTI:
PERTAMA: MASALAH REKTUALISASI SISTIM HUKUM NASIONAL DAN JUGA TERHADAP HUKUM LAIN YANG BERSUMBER PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DIAKUI.
KEDUA, MASALAH PENATAAN KELEMBAGAAN APARATUR HUKUM YANG MASIH MENGEDEPANKAN :
EGOISME SEKTORAL, MISKOMUNIKASI DAN MIS KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM. SEMUA ITU DISEBABKAN MISKINNYA PEMAHAMAN APARATUR HUKUM. SEMUA ITU DISEBABKAN MISKINNYA PEMAHAMAN ADE DIDIK IARAWANAPARATUR HUKUM MENGENAI PRINSIP GOOD GOVERNENCE, DUE PROCESS OF LAW. PRADUGA TAK BERSALAH, TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY DAN THE RIGHT TO COUNSEL.
KETIGA MASALAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA KHUSUS YANG MENITIK BERATKAN PADA
PARTISIPASI PUBLIC DALAM PEMBANGUNAN DAN AKSES INFORMASI PUBLIC.
TERHADAP KINERJA BIROKRASI. KEDUA INTI DARI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INI DAPAT DIMASUKAN SEBAGAI BUDAYA HUKUM KARENA TANPA KEDUA INTI PEMBERDAYAAN INI, HUKUM TIDAK ADE DIDIK IARAWANAKAN DIPAHAMI SECARA BENAR ATAU DIPAHAMI, TETAPI TIDAK DITEMPATKAN PADA TEMPAT YANG SELAYAKNYA DALAM KONTEKS PERSEPSI DAN PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEGALA BIDANG KEHIDUPAN MASYARAKAT.
KEEMPAT MASALAH PEMBERDAYAAN BIROKRASI ATAU YANG SYA SEBUT
BEUREUCRATIC ENGINERING (BE) DALAM KONTEKS FUNGSI DAN PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN.
DALAM PANDANGAN ROMLI ATASASMITA MENGATAKAN BAHWA DI SAMPING HUKUM SEBAGAI SISTEM NORMA (SYSTEM NORMS) SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN OLEH MOCHTAR KUSUMAATMADJA, DAN HUKUM SEBAGAI SISTIM PERILAKU (SYSTEM OF BHAVIOR) SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN  STJIPTO RAHARDJO, MAKA HUKUM ITU JUGA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI SISTEM NILAI (SYSTEM OF VALUES). DENGAN DEMIKIAN, HUKUM ITU ADALAH MERUPAKAN  ADE DIDIK IARAWANSISTEM NORMA (SYSTEM NORMS), SISTIM PRILAKU (SYSTEM OF BEHAVIOR), DAN SISTIM NILAI (SYSTEM OF VALUES). KETIGANYA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU KESATUAN PEMIKIRAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM SAAT INI DAN UNTUK KEDEPAN. ROMLI ATMASASMITA SELANJUTNYA MENYEBUTNYA DENGAN “TRIPARTIE CHARACTER OF THE INDONESIAN LEGAL THEORY OF SOCIAL AND BUREUCRATIC ENGENEERING” (SBE). REKAYASA BIROKRASI DAN REKAYASA MASYARAKAT YANG DILANDASKAN PADA SISTEM NILAI YANG BERSUMBER PADA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA INDONESIA, ITULAH YANG DISEBUT OLEH ROMLI ATMASASMITA TEORI HUKUM INTEGRATIF     

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar