DMCA.com Protection Status Selamat Datang Di Catatan dan Tugas kuliah S1/S2 Fak.Hukum

Sabtu, 02 Desember 2017

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL (HOI) Part I:PENDAHULUAN, RUANG LINGKUP ORGANISASI INTERNASIONAL, SUBJEK HOI, OBJEK HOI, SUMBER HOI, PARTISIPASI DALAM KEGIATAN OI, KEANGGOTAAN OI, PERSONALITAS HOI, FUNGSI PEMBUAT HUKUM DARI OI (TREATY MAKING POWER).



PENDAHULUAN
Hokum organisasi intternasional (HOI) hanya menyangkut pada organisasi internasional (OI) tingkat pemerintahan karena lebih melibatkan  pemerintahan Negara anggota-anggota nya sebagai para pihak. HOI merupakan bagian dari HI (hokum internasional) yang dipersatukan oleh PBB yang semata-mata menyangkut OI public, terdiri dari perangkat norma-norma hokumcttnkuladeddidikirawan yang berhubungan dengan OI tersebut termasuk badan-badan yang berada di bawah naungannya dan pejabat sipil internasional.
RUANG LINGKUP ORGANISASI INTERNASIONAL
OI didalam pengertian OI public : governmental Organizations, lahir dengan diawali lahirnya organisasi-organisasi non governmental organizations (NGO’s) seperti:
1.       The universal postal union (1874)
2.       The international copyright union (1886)
3.       The international sugar union (1902)
4.       The international office of public health (1903)
5.       The international institute of agriculture (1905) dsb.
Union-union ini kebanyakan selanjutnya menjadi badan-badan khusus PBB.
SYARAT:
Untuk dapat dikatakan sebagai suatu OI yang berstatus internasional maka harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:
1.       Harus dibentuk dengan suatu persetujuan internasional,
2.       Mempunyai badan
3.       Pembentukannya di bawah ketentuan hokum internasional
FUNGSI
Diantaranya:
1.       Judicial function (judicial international institution), menyangkut  penegakan hokum internasional missal: ICJ, tribunal of the ILO, dsb.
2.       Administrative function (executive international institutions) menyangkut peraturan –peraturan bersama yang harus dilaksanakan oleh anggota-anggotanya missal :ILO sebagai supervision world labour, UNESCO sebagai improvement of worldcttnkuladeddidikirawan education and learning dsb.
3.       Legislative function (legislative international institutions) menyangkut pembentukan dan penghimpunan peraturan-peraturan internasional missal majelis umum PBB, ILO; the international labour conference, dsb.
Menurut D.W Bowett: fungsi OI didasarkan pada kewenangan dalam hal ini terdapat dua kewenangan yaitu:
1.       Organization of comprehensive competence
2.       Organization of limited comperence
Cirri-ciri.
Cirri-ciri OI diantaranya :
1.       Suatu organisasi yang bersifat permanen
2.       Memiliki fungsiyang telah ditetapkan
3.       Mempunyai instrument dasar yang memuat prinsip-prinsip dan tujuan struktur dan cara kerja organisasicttnkuladeddidikirawan.
4.       Dibentuk berdasarkan perjanjian
Menurut A.Leroy Bennet:
1.       Organization tersebut bersifat permanen sehingga dapat menjalankan fungsinya secara terus menerus
2.       Keanggotaannya bersifat sukarela bagi Negara-negarayang memenuhi syarat
3.       Adanya suatu instrument dasar (basic instrument )yang memuat tujuan struktur dan cara kerjacttnkuladeddidikirawan organisasi
4.       Adanya organ-organ badan perlengkapan
5.       Adanya secretariat yang bersifat permanen untuk melaksanakan tugas fungsi administrative penelitian dan informasi
Aspek Pembentukan OI.
Antara lain :
1.       Aspek administrative
2.       Aspek structural
3.       Aspek hokum
Uraian:
1.       Aspek administrative. Menyangkut tingkat personalitas dan kapasitas antara lain organisasi:
a.       Permanent secretariat. Mengenai headquarters (HQ). HQ’s agreement atau host Country’s agreement yaitu suatu persetujuan OI tersebut dengen Negara anggota atau bukan untuk mendirikan HQ. secretariat sebagai badan utama (psl 97 piagam PBB ) terdiri dari sekjen dan stafnya. Sekertariat member sifat internasional bagi OI (psl 100 piagam PBB). Sekjen cttnkuladeddidikirawanPBB: pasal 97; Negara mencalonkan sekjen PBBnya è disampaikan kepada presiden DK è DK mengadakan siding DK è memberikan rekomendasi (menerima atau menolak) è kalau diterima maka dikembalikan ke MU è disahkan oleh MU (dengan ½ +1 ) èsekjen erpilih. Piagam tidak memberikan batas waktu sekjen bertugas tetapi resolusi MU PBB 1946 memutuskan harus diangkat dalam waktu 5 tahun dancttnkuladeddidikirawan dapat diangkat kembali. Mantan sekjen sedapat mungkin tidak diberikan jabatan setrategis di Negara asalnya (seperti presiden,PM, dsb) untuk menjaga kerahasiaan daricttnkuladeddidikirawan iinformasi yang diketahuinya. Sekjen harus mempunyai moral tinggi ketika dicalonkan maka perlu dipertimbangkan:
                                                               i.      Calon buukan dari anggota tetap DK
                                                             ii.      Jasa Negara yang diwakilkan nya sangat besar
                                                            iii.      Negara yang diwakilinya tidak terikat kewajiban-kewajiban hokum
                                                           iv.      Negara yang diwakilinya harus melaksanakankewajiban-kewajiban internasional
Tugas sekjen ; pasl 98, 99, 101, 102. Fungsi hokum sekjen; 102 ayat (1) è pendaftaran dan pengumuman suatu cttnkuladeddidikirawanperjanjian dan pasal 67 statuta. Procedural move; siding sekjen diusulkan oleh salah satu atau beberapa Negara anggota (tidak berlaku veto).
b.      International civil servant. Seorang pejabat sipil unternasional dilengkapi dengan paspor internasional (laisser passer).
c.       Administration and budget atau contribution. Contribution meliputi; regular contribution and voluntary contribution. Sanksi bagi Negara anggota PBB yang tidak ; membayar kontribusi ; negaraa tersebut tidak diberi hak suara dalam MU (apabila jumlah tunggakannya sama atau lebih dari jumlah iuran yang harus dibayarkan untuk 2 tahun sebelumnya). Kecuali diperkenankan olh MU dengan alas an kelalaian tersebut disebabkan oleh keeadaan diluar kekuasaan anggotacttnkuladeddidikirawan itu (piagam PBB psl 19). Besarnya kontribusi didasarkan pada asas proposiomnale principle dengan cara scale of assessment (penilaian terhadap semua aspek Negara (anggota)). Assessment tersebut berbentuk index diamana besarnya masing-masing anggota belum tentu sama missal ; US è 25% dari UN budget, Indonesia è 0,16 % dari UN budget dan besarnya index menentukan jumlah quota bagi pejabat sipil internasional. Aspek-aspek yang dijadikan dasar peritungan bagi besarnya kontribusi tersebut antara lain cttnkuladeddidikirawanmeliputi;
                                                               i.      GNP/C
                                                             ii.      Debt Ratio
                                                            iii.      Trade Volume
                                                           iv.      Economic Growth
                                                             v.      Devisa Reserve
                                                           vi.      Natural Resource Reserve.
2.       Aspek structural. Menyangkut badan-badan OI oitu sendiri. Dalam PBB terdapat principal organs secara structural maka organ-organcttnkuladeddidikirawan tersebut meliputi:
a.       Subsidiary organs
b.      Commission – committee
c.       Sub commission – sub committee
d.      Ad Hoc Bodies (badan sementara).
Hierarki konferensinya:
a.       Plenary session è siding paripurna
b.      Conference
c.       Meeting
Dalam ASEAN Summit (pertemuan puncak )è ASEAN Ministerial Meeting (oleh Menlu) è ASEAN Economic (oleh menteri perdagangan & Gubernurcttnkuladeddidikirawan Sentral).
3.       Asepek HUkum. Menyangkut masalah-masalah yang bersifat konstitusional dan procedural. OI sebagai organisasi yang memiliki kapasitas hokum (legal capacity). Legal capacity (psl 104 piagam PBB). Organisasi dalam wilayah anggotanya akan memperoleh status hokumcttnkuladeddidikirawan yang sah apabila diperlukan untuk pelaksanaan fungsi dan perwujudan tujuan-tujuannya. Kapasitas hokum tersebut antara lain:
a.       Mengajukan tuntutan
b.      Membuat kontrak
c.       Membuat perjanjian dengan negra anggota dan atau Negara lainnya.
SUBJEK HOI.
Subjek HOI adalah semua OI yang dikategorikan sebagai OI dan organsasi regional (OR). kalasifikasi OR menurut Lynn H. Miller dan Leroy Bennet:
1.       Orgaanisasi serba guna (multipurpose organizations) yaitu organisasi yang mempunyai tujuan dan kegiatan yang luas baik dibidang politik ekonomi social dan budayadll.
2.       Organisasi persekutuan (alliance-type organization) yaitu dalam bentuk kerja sama militer mapun politik guna pertahanan dan keamanan.
3.       Organisasi fungsional (funcitonalorganization) yaitu melibatkan bidang –bidang yang hamper tidak melibatkan cttnkuladeddidikirawanbidang keamanan
4.       Komisi-komisi regional PBB (UN regional Commissions)yaitu berbentuk komisi-komisis ekonommi dan social.
OBJEK HOI.
Objek HOI adalah Negara baik anggota OI atau bukan OI maupun OR lainnnya. Negara sebagai objek HOI yaitu menyangkut kedaulatan klasifikasi sebagai Negara anggota dan hak dan kewajibannya. Selain Negara; OI organisasi pembebasan nasional cttnkuladeddidikirawan (misalnya ; PLO, SWAPO, dll) juga pertikaian antar Negara situasi internasional perselisihan antar Negara (sebagai objek tersendiri).
SSUMBER HOI.
Mencakup 4 pengertian, yaitu:
1.       Sebagai keenyataan historis tertentu kebiasaan yang sudah lama dilakukan persetujuan atau perjanjian resmi yang dapat membentuk sumber HOI
2.       Instrument pokok yang dimiliki OI dan memerlukan ratifikasi dari semua anggota
3.       Ketentuan lainnya mengenai peraturan tata cara OI beserta badan yang berada di bawah naungannya termasuk cara kerja mekanismenya yangcttnkuladeddidikirawan ada pada OI tersebut
4.       Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan OI yang wajib dilaksanakan.
PASRTISIPASI DALAM KEGIATAN OI.
Adalah ikut sertanya Negara tersebut sebagai anggota dalam perdebatan dan pembicaraan tetapi tidak selalu ikut memberikan suaranya dalam pemungutan suara. Negara bukan anggota apabila menjadi pihak yang bertikai dapat ikut serta tetapi terbatas pada kesempatan mengemukakan dan menjelaskan persoalannya tanpa hak suara (psl 31 piagam PBB). Psl 31 diperluascttnkuladeddidikirawan menurut Rule 37 Provisional Rules of Procedure of the Security Council dalam hal ini harus memenuhi 2 elemen yaitu :
1.       Partisipasi tersebut harus disetujui Dewan Keamanan (DK)
2.       Negara bukan anggota PBB dapat berpartisipasi tanpa hak suara.
KEANGGOTAAN OI.
Prinsip Keanggotaan.
Antara llain:
1.       Prinsip universalitas (universality principal). Tidak dibedakan antar Negara kecil dan besar contoh PBB dan badan-badan kususnya.
2.       Prinsip kedekatan geografis (geographical proximity principal). Biasanya terjadi pada Negara-negara yang ada pada suatu regional contoh; di Eropa dengan EU-nya di Arab dengan Arab Leaquenya. Dsb.
3.       Prinsip selektivitas (selectivity principal); dengan melihat aspek-aspek budaya agama etnik pelamana cttnkuladeddidikirawansejarah produsen SDA tertentu, dsb. Contoh; OPEC persemakmuran Inggris dab.
Adapun keanggotaan PBB mengikuti pola dalam Covenant Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yaitu dengan mengambil 2 cara :
1.       Kualitatif; memberikan status khusus bagi Negara tertentu sebagai anggota utama
2.       Kuantitatif; Negara-negara tersebut harus mengikuti persyaratan dalam instrumenpokok.
Persyaratan-persyaratan keanggotaan tersebut mengandung 5 unsur yaitu antara lain (psl 4 ayat (1) dan (2) psl 18 (2)):
1.       Open to all other peace loving state; ditujukan pada Negara-negara yang tidak ikut kekuatan pporos (Axis) atau setidaknya anticttnkuladeddidikirawan atau bukan fasis.
2.       Accept the obligation contained in the present charter
3.       Ability and willingness tocarry out charter obligations (dlm psl 4 ayt (1))
4.       Upon the recommendation of the security council (dlm psl 4 ayt (2))
5.       Decision of general assembly on the admission of new members shall be made by twoo third majority of the members present and voting (dlm psl 18 ayt (2)).
Prosedur Keanggotaan.
Permintaan (dari Negara merdeka berdaulat dan diakui sebagai subejk HI) diajukan kepada sekjen PBB (dengan membuat aplikasi melalui suatu instrument (dokumen ) yang isinya dalah komitmen seperti yang tersebut dalam psl 4 ay 1 dan 2 sebagai persyaratan keanggotaan è sekjen mengedarkan permohonan atau acara mata (admission of new members) tersebutcttnkuladeddidikirawan ke MU dan DK (juga dimasukan ke dalam agenda MU PBB) è jika tidak ada pertentangan (dalam DK) maka presiden DK menyampaikan kepada committee on the admission of new members selanjutnya diserahkan kembali kepada DK è DK memberikan rekomendasi kepada MU è diputuskan cttnkuladeddidikirawandengan 2/3 suaraè hasilnya diberitahukan kepada Negara pemohon.
Proses Pengambilan Keputusan.
Di DK: pasal 27 ayat (2) è untuk menyetujui rekomendasi tersebut diperlukan 9 suara afirmatif termasuk persetujuan dari 5 anggota tetap DK. Gagal rekomendasi bias terjadi apabila:
1.       Ada veto dari salah satu atau beberapa anggota tetap DK atau
2.       Dari 15 anggota (5 anggota tetap DK +10 anggota tidak tetap ) tidak tercapai 9 suara afirmatif.
Berkenaan dengan masalah procedural maka veto kaitannya dengan 9 suara afirmatif tidak berlaku (psl 27 ayat 2). Berkenaancttnkuladeddidikirawan dengan masalah yang bersifat substantive maka 9 suara afirmatif tanpa hak veto berlaku (psl 27 ayat 3)
Di MU: setiap anggota MU mempunyai satu suara (psl 18 ayat 1). Berkenaan dengan masalah penting maka diperlukan 2/3 suara (psl 18 ayat 2) sedang untuk mesalah biasa diperlukan ½ + 1 suara. cttnkuladeddidikirawanMasalah penting tersebut amntara lain menyangkut (psl 18 ayat 2):
1.       Pemeliharaan perdamaian dan keamanan intenrnasional
2.       Pemilihan anggota-anggota tidak tetap DK
3.       Pemilihan anggota-anggota dewan ekonomi dan social (ECOSOC)
4.       Pemilihan anggota-anggota dewan perwalian (psl 86 ayat 1c)
5.       Penerimaan anggota-anggota baru PBB
6.       Penundaan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaan
7.       Soal-soal yang bertalian dengan penyelenggaraan system perwalian
8.       Soal-soal anggaran belanja.
Masalah biasa dapat menjadi masalah penting dengan cara diusulkan terlebih dahulu selanjutnya diambiil keputusan dengan ½ + 1 selanjutnya apabila telah menjadi masalh penting maka dalam hal pengambilan keputusan mengenai hal tersebut yaitu dengan mekanisme 2/3 suara. Negara yang turut dalam masalah (psl 52 ayat 2) harus abstain. Apabila MU PBB  sedang membicarakan masalah ttg penyelesaian sengketa cttnkuladeddidikirawandan apabila pada saat bersamaan DK juga sedang membahas masalah yang sama maka berdasarkan prinsip primary responsibility maka MU harus diberi kesempatan untuk membahasnya.
Penarikan Kembali Keanggotaan.
Pada hakikatnya bersifat sukarela. Hak penarikan diri tidak tercantum dalam piagam PBB dengan alas an:
1.       Hal tersebut akan bertentangan engan pengrtian universalitas.
2.       Penarikan itu akan memungkinkan para anggota bersikeras untuk melindungi konsesi dari PBB dengan mengancam akan keluar
3.       Penarikan tersebut bias menjadi sarana untuk menghindari kewajiban yaitu dengan meninggalkancttnkuladeddidikirawan organisasi.
Dalam membahs mengenai pencantuman hak penarikan dalam piagam tersebut melahirkan 2 pendapat:
1.       Memberikan rekomdndasi bagi penyusunan suatu ketentuan yang mengatur ttg penarikan diri secara benar dan sederana
2.       Disarankan untuk mengesahkan suatu ketentuan yang hanya memperbolehkan penarikan itu dalam kasus yang benar-benar mendesak, yakni;
a.       Apabila hak-hak dan kwajiban dari suatu anggota berubah karena adanya amandemen dimana Negara itu tidak menyetujui dan tidak didala posisinya untuk menerima amandemen itu
b.      Apabila sesuatu amandemen yang sudah diterima oleh mayoritas sesuai dengan syarat baik oleh majelis maupun cttnkuladeddidikirawankonferensi khusus lainnya gagal melakukan ratifikasi yang diperlukan agar amandemen itu berlaku.
PERSONALITAS HOI.
Meliputi :
1.       Personalitas dalam kaitannya dengan hokum nasional. Pada hakikatnya menyangkut keistimewaan dan kekebalan bagi :
a.       OI itu sendiri yang berada diwilayah suatu Negara anggota
b.      Wakil-wakil dari Negara anggotanya
c.       Pejabat-pejabat sipil internasional yang bekerja di OI tersebut
2.       Personalitas dalam kaitannya dengan hokum internasional. Pada hakikatnya menyangkut kelengkapan OI tersebut dalam memiliki suatu kapasitas untukcttnkuladeddidikirawan melakukan prestasi hokum baik dalam kaitannya dengan Negara lain maupun negaraanggotanya termasuk kesatuan (entity) lainnya.
FUNGSI PEMBUAT HUKUM DARI OI (TREATY MAKING POWER).  

Jumat, 01 Desember 2017

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA Part II : ARBITRASE DAGANG INTERNATIONAL ATAU ARBITRASE KOMERSIAL, ICSID, UNCITRAL.



ARBITRASE DAGANG INTERNATIONAL ATAU ARBITRASE KOMERSIAL.
Penyelesaian Sengketa (Umum).
Penyelesaian sengketa dibagi menjadi 2:
1.       Court dispute atau litigasi
2.       Non litigasi (ADR);
a.       Public; good offices
b.      Privat; negoisasi mediasi konsiliasi arbitrase
Bias juga penyelesaian sengketa secara non litigasi dibagi menjadi 2 yaitu ADR dan arbitrase.
Dalam ADR yang ingin dicapai adalah win-win solution sedangkan dalam arbitrase adalah win and lose. Dalam good offices ada fact finding commission (mencari fakta dilapangan). Da;lam ADR diserahkan pada suatu panel yang terdiri dari wasit atau arbiter (selalu berjumlah ganjil yaitu bertujuan utuk mengatasi apabila terjadi deadlock).mengahasilkan cttnkuladedidikirawanputusan yang bukan merupakan judgement melainkan award. Pebedaan yang mendasar antara ADR dan arbitrase:
1.       Putusan ADR semata-mata atas kemauan kedua belah pihak (win-win solution). Seedangkan dalam arbitrase salah satu pihak ada yang dimenangkan (win and lose).
2.       Dalam ADR maka masih ada control dari para pihak sedangkan dalam arbitrase control ddari para pihak tidak ada karena sengketa diserahkan kepadacttnkuladedidikirawan arbiter.
Lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa-sengketa dagang internasional diantaranya:
1.       Untuk sengketa dagang internasioonal yang bersifat privt; ICSID (dalam penanaman modal asing) UNCITRAL (DALAM Masalah-masalah perdagangan dan pembangunan internasional) ICC (sebagai kamar dagang cttnkuladedidikirawaninternasioonal)
2.       Untuk sengketa dagang internasional yang bersifat public ; WTO.
Lembaga-lembaga tersebut juga bias dikategorikan dari sifatnya:
1.       Yang bersifat adhoc yaitu ; UNCITRAL.
2.       Yang bersifat permanen yaitu; ICC ICSID termasuk BANI dll.
Arbitrase dagang internasional menyangkut penyelesaian sengketa secara perdata. Untuk menyetuujui penyelesaian secara arbitrase pedagang menyetujui cttnkuladedidikirawanuntuk melepskan hak-haknya untuk mengajukan perkara ke pengadilan nasional. Pihak asing lebih menyukai penyelesaian melalui arbitrase karena:
1.       Arbitrase lebih cepat lebih non formal lebih murah lebih mudah penyelesainya dan lebih rahasia dari pada berpekara di peradilan.
2.       Putusn arbitrase dapatlebih mudah dilaksanakan dari pada putusan pengadilaan.
Istilah.
Istilah-istilah khusus dalam arbitrase dagang internasional:
1.       Lex mercantoria suatau rangkaian prinsip-prinsippp umum dan atauran kebiasaan yang secara sepontan merujuk atau duraikan dalam kerangka perdagangan internasionalcttnkuladedidikirawan tanpa menunjuk kepada suatu system hokum nasional tertentu (B.Goldman). arbitrase merupakan salah satu contoh dari lex mercantoria.
2.       Aimable compositeur bertarget; kekuatan bertindak sebagai aimble compositeur adalah kekuatan menyelesaikan sengketa tanpa merujuk pada ketentuan hokum susbtantif dan berdasarkan kebiasaan dan keadilancttnkuladedidikirawan dalam perdagangan internasional yang wajar (M.Ball).
3.       Kewenangan wasit untuk memutuskan brdasarkan kebiasaan dan fairness (keadilan).
4.       Impartiality ; tidak memihak
5.       Keputusnnya bersifat ex aequo et bono ; suatu putusan yang berdasar pada keadilan dan itikad baik.
6.       Pilihan forum daan pilihan hokum; pilihan forum; forum apa yang akan digunakan apakah arbitrase atau lainnya. Forum hokum; hokum mana yang akan cttnkuladedidikirawandigunakan.
7.       Pihak-pihak yang setuju untuk menyelesaikan secara arbitrase dapat memilih ;
a.       Jenis sengketa yang akan diarbitrasekan
b.      Metode dalam memilih arbitornya
c.       Ketentuan-ketentuan procedural ataupun ketentuan-ketentuan arbitrase yang akan dianut dalam arbitrase
d.      Tempat arbitrase dilaksanakan
e.      Hokum substantive yang dapat diberlakukan trhadapsengketa cttnkuladedidikirawantersebut.
8.       Lex arbitri; hokum yang berkaitan dengan arbitrse dan Negara tempat suatu arbitrase diselenggarakancttnkuladedidikirawan. Lex arbitri dapat menentukan;
a.         Apakah suatu perjanjian arbitrase sah atau tidak
b.      Apakah suatu sengketa tertetu dapat diarbitasekan atau tidak.
Suatu pengadilan akan memebri upaya hokum bersifat sementara. Harus ada suatu keputusan yang beralasan. Putusan arbitrase dapat ditinjau kembali secara judicial (judicial review) namun dalam praktik sekarang ini maka pada umumnya memiliki kekuatan cttnkuladedidikirawanindependent. Lex arbitri memberikan aturan-aturan yang menjembatani kekosongan hokum.
Peran Pengadilan.
Peranan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase:
1.       Apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrae
2.       Eksekusi; arbitrase tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan eksekusi tapi yang mengikatnya hanya berdasarkancttnkuladedidikirawan pada itikad baik.
3.       Mencari ukti-bukti dan dokumen yang diperlukan.
Provisional measure (tindakan sementara); biasanya berhubungan dengan pengumpulan barang bukti.
1.       Pembekuan rekening bank
2.       Penyitaan kapal atau pesawat udara
3.       Pengangkatan seorang likuidator
Peranan pengadilan di Indonesia (psl 13 UU No. 30 /1999):
1.       Pemilihan arbiter . bila tidak ada yang setuju atau bila diduga ada wasit tak adil maka pengadilan memberikan bantuannya.
2.       Impartiality. Wasit harus netral
3.       Tempat pendaftaran putusan arbitrase.
Pasal 11:
1.       Perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa mlalui pengadilan
2.       Pengadilan cttnkuladedidikirawanwajib menolak
Eksekusi bagi putusan arbitrase asing (konvensi New York /1958 dan keppres RI No. 34 /1981 dan UU No. 30/1999). Yang berwenang menangani cttnkuladedidikirawanksekusi adalah PN Jakarta Pusat.
Agreement.
The agreement is not valid (tidak sah atau dapat dibatalkan ) apabila:
1.       Proper notice tidak diberikan kepada salah satu pihak
2.       Dispute falls outside the submission to arbitration (diluar cttnkuladedidikirawankewenangan panel)
3.       Komposisi arbiter tidak sesuai dengan agreement.
4.       Dispute tidak termasuk dalam ruanglingkup arbitrase
5.       Putusan bertentangan dengan state public policy (bertentangan dengan kebijakan umum suatu Negara).
Putusan.
Syarat-syarat putusan arbitrase asing dapat dilakukan di indonsesia: asas reprositas, berarti keduanya harus merupakan peserta dari konvensi New York 1958. Dalam ruang lingkup perdagangan; perniagan perbankan dan keuangan. Ketertiban umum. Mendapat eksekuator (pengesahan) dari ketua PN Jakarta Pusat. Bila menyangkut Negara RI maka memerlukan eksekuator dari MA yang selanjutnyacttnkuladedidikirawan dilimpahkan kepada PN jakarata Pusat.
Pengertian ketertiban umum (dapat kita lihat dalam): kasus E.D.F Man (sugar) Vs Yani Haryanto Tahun 1991. Bertentangan cttnkuladedidikirawandengan keppres No.43 tahun 1997 tanggal 14 JUlI 1997. Kasus Denis Cookley Ltd. (inggris) Vs Ste’tentang jual beli gandum.
Kasus gula. Kasus posisi:
-          Pengusaha Indonesia (Yani Haryanto) pada tahun 1982 mengimpor gula pasir dari pengusaha London (E.D. dan F.Man) melalui contract for white sugar februari dan maret 1982.
-          Pelaksanaan perjanjian gagal karena impor gula pasir adlah kewenangan bulog sedangkan oleh perseorangan tidak dibenarkan. Yani berusaha membatalkan perjanjian E.D. menuntut ganti rugi. Dalam perjanjian disebutkan cttnkuladedidikirawanbahwa sengketa yang timbul akan diselsaiakan oleh suatau badan arbitrase gula (council of the refined sugar association). E.D., menyerahkan sengketa ke arbitrase. Yani divonis arbitrase untukmembayar gantti kerugian sebesar US$ 22 juta. E.D. mengajukan permohonan pelaksanaan eksekuisi sesuai dengan Perma No. 1tahun 1990 dikabulkan lewat penetapan MA RI No. 1/ pen/ Ex’r/Arb Int/Pdt/1991 tanggal 1 maret 1991. Proses pengadilan Indonesia telah sampau pada cttnkuladedidikirawantingkat kasasi di MA. MA menolak penetapan exequatur tidak dapt dilaksanakan karena inrelevan.
Analisis dan komentar :
-          Putusan arbitrase asing yang bertentangan dengan kepentingan umum ttttidak dapat dilaksanakan di Indonesia.
-          Dasar hokum Perma No. 1 tahun 1990 UNCITRAL MODEL LAW on international cttnkuladedidikirawancommercial arbitrationpasl 36 ayat 1 b bagian II konvensi New York tahun 1958 psl V ayat 2 (b).
Kekuatan mengikat putusan arbitrase.
Upaya Hukum.
Ada upaya perlawanan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1.       Suarat aatau dokumen palsu
2.       Novum yang disembunyikan pihak lawan
3.       Adanya unsure kecurangan
Ada koreksi kalau terjadi kesalahan administrasi. Hak para pihak untuk mengajukan pembetulan-pembetulan terhadap suatu cttnkuladedidikirawanputusan arbitrase:
1.       Jangka wakk tu 14 hari setelah putusan diterima
2.       Kekeliruan administrative dalam putusan arbitrase
Kontrak Arbitrase.
Kontrak arbitrase;
1.       Pactum de compromitendo adalah kesepakatan pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa.
2.       Kesepakatan setelah terjadinya sengketa; haruscttnkuladedidikirawan tertulis ditandatangani para pihak akta notaries.
Kekuatan berlakunya kontrak arbitrase;
1.       Klausul arbitrsse bukan public policy
2.       Pacta sunt servanda
Pacta sunt servanda; dalam kasus Ahju Forestry Company Limited. Asas severability menyatakan bahwa suatu kontrak arbitrase merupakan suatu perjnjian yang tersendiri terlepas dari cttnkuladedidikirawankontrak induk sehingga memilikikonsekuensi hokum dimana apabila kontrak induk batal maka kontrak arbitrase tidak batal.
ICSID.
ICSID atau konvensi washihngton :
Menciptakan pusat penyelesaian sengketa investasi internasional. Tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas konsiliasi dn arbitrase sengketa investasi dimana diantara Negara-negara penandatanganan konvensi dan warga Negara Negara-negara penandatanganan konvensilainnya. Secara internasional memberikan kedudukan cttnkuladedidikirawanistimewa bagi individu untuk menjadi subjek hokum ekonomi internasional. Bersifat institusional karena terwujud dalam suatau kelembagaan.
Syarat-syarat suatu sengketa dapat diajukan ke ICSID;
1.       Para pihak harus sepakat unntuk mengajukan sengketa mereka ke ICSID
2.       Sengketa harus terjadi antar Negara penandatanganan konvensi atau organ-organ Negara tersebut dan warga Negaracttnkuladedidikirawan penandatanganan konvensi
3.       Sengketa timbul karena suatu investasi
Arbitrase ICSID (mengenai kesepakatan);
Ratifikasi suatu Negara penadatanganan konvensi tidak serta merta menyebabkan terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan secara arbitrase ICSID. Suatu Negara penandatanganan konvensi wajib untuk menyelesaikan sengketa ini secara arbitrase di ICSID hanya apabila Negara itu secara khusus setuju untuk membawa suatu sengketa tertentu atau cttnkuladedidikirawanjenis-jenis sengketa tertentu ke ICSID. Suatu Negara bias menentukan dalam menyelesaiakan suatu sengketanya dengan non arbitrase klausul terhadap bidang-bidang investasi tertentu untuk tidak terikat ICSID (psl 25 ayat 4konvensi) contohnya arab Saudi papua new guene dan Guyana. Arbitrase ICSID mempunyai yuridiksi yang eklusif diberlakukan dengan menyampingkan pengadilan-pengadilan negeri dan kewenangannya terhadap sengketainvestasi yang diajukan ke ICSID. Tidak ada upayacttnkuladedidikirawan hokum untuk penetapan sementara. Tidak ada peninjauan kembali atas isi putusan. Exhausted of locus remedies (penyelesaian sengketa setempat).
Putusan.
Putusan ICSID;
Adalah putusan mengikat dan tidak dapat ditinjau kembali oleh pengadilan. Suatu Negara penandatanganan konvensi harus mengakui dan melaksanakan putusan ICSID seebagaimana melaksanakan suatu putusan akhir hakim suatu pengadilan di Negara tersebut. Pada tahun 1978 terdapat additional protocol dimana berdasarkan additional protocol ini maka ICSID bias cttnkuladedidikirawandigunakan bagi Negara non anggota dan bukan hanya masalah-masalah investasi tapi juga masalah perdagangan internasional. ICSID bersifat fleksibel artinya para pihak bebas menentukan hokum mana yang dianut.
Pilihan hokum:
Para pihak bebas untuk memnunjuk peraturan hokum mana yang akan diikuti oleh pengadilan tersebut. Apabila tdak ada kesepakatan pengadilan akanmenilai hokum dari Negara penandaatanganan konvensi bagi sengketa tersebut (termasuk aturan-aturan hokum antar tata hokum) dan aturan-aturan hokum internasional serupa cttnkuladedidikirawanyangdapat diterapkan.
Dalam ICSID ada 2 mekanisme yaitu;
1.       Correction. Apabila terdapat kesalahan dalam administrasi.
2.       Annulment (pembatalan). Suatu pihak dapat meminta pembatalan atas suatu putusan dengan alas an bahwa ;
a.       Pengadilan (panel arbitrse) tersebut tidak terbentu secara wajar
b.      Pengadilan tersebut jelas-jelas bertindak melebihi wewenang yang dimiliki
c.       Seorang anggota pengadilancttnkuladedidikirawan korupsi
d.      Ada penyimpangan yang serius dari ketenntuan prosedur yang mendasar
e.      Putusan tersebut tidak menjelaskan alsan-alsannya
UNCITRAL.
Tujuan;harmonisasi dibidang penyelesaian sengketa komersial internasional. Menghasilkan peraturan arbitrase dan konsiliasi adapun produknya adalah:
1.       Conciliation Rules. Pasal 1 ; application of the rules:
a.       Contractual or other legal relationship amicable (damai) agree that these rules will apply
b.      Agree to exclude or vary (boleh dimodifikasi ataucttnkuladedidikirawan aturan domestic boleh dipakai atau fleksible)
c.       Domestic rules shall apply …inconflict
Pasal 2: proses pengajuan
a.       Written invitation
b.      Confirming in writing (ada jangka waktu)
c.       Reject …will be no concillitation
2.       Arbitrartion Rules. Ruang lingkup:
a.       Berlaku hanya berdasarkan perjanjian tertulis atau contract arbitration clause
b.      Sengketa dagang atau international trade
c.       Modification rules.
Dalam hal ini yaitu terhadap ; pihak yang mengangkat arbiter tempat jumlah dan bahasa. Bekenaan dengan jumlah arbiter maka bila belum ada dipilih 3 orang (oleh appointing authority). Peraturan substantive para pihak dapat memilih hokum cttnkuladedidikirawanyang dipergunakan. System hokum tunggal dari suatu Negara. Dapat pula memutuskan berdasarkan amiable compositeur atau ex auquo et bono. Memakai ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kebiasaan dalam perdagangan internasionalatau trade usage.
3.       Model law. Yaitu aturan-aturan arbitrase yang nantinya bias dimasukn kedalam hokum nasional Negara-negara tanpa haruscttnkuladedidikirawan diratifikasi terlebih dahulu.
Keputusan:
1.       Suara mayoritas dari para arbitrator
2.       Suara mayoritas hanya terjadi bila terdapat tiga arbitrator
3.       Ketua arbitrator berwenang untuk memutuskan
Penghentian siding dapat dilakukan sebelum keluar award atau sebelum terminations. Appointing authority:
1.       Administrative arbitrase
2.       Mengangkat arbiter mereview sanggahan
3.       Menentukan fee
Prosedur:
1.       Surat gugatan atau statement of claims
2.       Statement of defence (jawaban)
3.       Provisional measure atau inetrem award
Hokum yang berlaku:
1.       Hokum materiil:
a.       Kesepakatan para pihak jika tidak maka
b.      Hokum perdata internasional cttnkuladedidikirawandiberlakukan
2.       Hokum formil:
a.        Hokum tempat dimana arbitrase akan dilakukan
b.      Bila in conflict dengan hokum nasional maka hokum nasional yang diberlakukan.
Correction of the award:
1.       Error in computation
2.       Any clerical or typographical error
Putusan:
1.       Amiable compositeur atau ex aequo et bono (harus tertulis)
2.       Term in contract (termasuk trade usage)