DMCA.com Protection Status BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE

Sabtu, 25 Februari 2017

catatan kuliah hukum persaingan usaha part II Monopoli : Pendahuluan,Pengetian,Ciri-Ciri,Aspek Positif Negatif Dan Cara Negara Kesejahteraan

TEORI HUKUM MONOPOLI
PENDAHULUAN
Beberapa tahun setelah deklarasi kemerdekaan Amerika, dunia barat berkembang pesat. Mesin pemintal perkakas tenun mesin uap adalah beberapa temuan penting yang menghemat waktu dan uang untuk para pengusaha dan warga Negara. Revolusi industry juga mulai berjalaln upah riil meningkat. Dengan adanya deklarasi kemerdekaan amerika dan revolusi industry, banyak Negara di eropa berkembang pesat, namun keadaan yang berkembang versus merkantilisme. Merkantilisme adalah paham yang mempercayai bahwa ekonomi dunia adalah stagnan dan kekayaannya tetap, sehingga satu bangsa hanya bias berkembang dengan mengorbankan Negara lain . konsekuensinya mereka menciptakan monopoli yang disahkan pemerintah di dalam negeri dan mendukung kebijakan koloniallisme mengirimkan agen-agen dan pasukan-pasukan keadedidikirawan negeri-negeri lain yang miskin untuk mengeruk emas dan komoditas-komoditas berharga lainnya. Negara penganut paham merkantilisme membatasi perdagangan mereka dan menekan impor dan memperbesar ekspor.pembatasan impor ini mengurangi standar hidup masyarakat Negara.
Adam Smith dalam bukunya the weath of the nation menyerang system merkantilisme pembatasan perdagangan hanya mengurangi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan.
Contoh Kasus:
Dengan menggunakan rumah kaoa dan penghangat, anggur yang baik dapat ditanam di skotlandia namun memproduksi anggur diskotlandia akan membutuhkan biayaadedidikirawan 30 kali lipat ketimbang mengimpornya dari prancis. Masuk akalkah hokum yang melarang impor semua anggur luar negeri hanya untuk membuat anggur merah dan putih di skotlandia ?
Kebijakan merkantilisme hanya menghasilkan kemakmuran dan keuntungan bagi produsen dan pemegang monopoli. Dalam system merkantilisme kepentingan konsumen selalu dikorbankan demi kepentingan produsen.    Produksi dan perdagangan adalah kunci untuk membuka kemakmuran okum. Dengan kata lain, sumber kemakmuran bukan pengumpulan emas danadedidikirawan perak dengan mengorbankan okum lain. Kemakmuran sebuah okum terjadi jika semua kebutuhan dan fasilitas untuk hidup tersedia dengan harga murah.
Menurut Smith, kemakmuran dapat tercapai dengan cara memberikan kebabebasan ekonomi kepada rakyat. Kebebasan ini adalah kebebasan alamiah. Kebebasan alamiah adalah kebebasan orang untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa campur tangan okum. Kebebasan alamiah terdiri dari hak untuk membeli barang dariadedidikirawan mana saja, termasuk produk asing tanpa pembatasan okum atau kuota impor, didalamnya juga terdapat hak orang untuk mencari pekerjaan di mana pun dia kehendaki.
Globalisasi = pintu masuk perkembangan perekonomian. Satu sisi globalisasi telah membukan peluang yang lebih luas bagi okum sedang berkembang untuk meningkatkan volume perdagangan. Di sisi lain, globalisasi pula dapat dilakukan peingkatan investasi baikadedidikirawan langsung maupun tidk langsung yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Akibat globalisasi, pelaku usaha okumy kini harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai okum. Pelaku usaha besar dan transnasional dapat menguasai kegiatan ekonomi okumy melalui perilaku anti persaingan, seperti kartel, penyalahgunaan possisi dominan, merger dan sebagainya.
Beberapa alasan UU anti monopoli diterapkan di Indonesia:
1.       Kondisi ekonomi Indonesia yang berlandaskan monopoli, okumy, dll
2.       Semangat pasal 27, 31 dan 33 UUD mengenai asas dan tujuan pembentukan UU no 5 tahun 99, dimana dalam pasal 2 dikatakan “ pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antaraadedidikirawan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”
Tujuan pembentukan UU no 5 tahun 1999:
1.       Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2.       Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengatura persaingan usaha yang sehat shingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3.       Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4.       Terciptanya efektivitas danadedidikirawan efisiensi dalam kegiatan usaha.
PENGERTIAN MONOPOLI
Monopoli : Monos = sendiri dan Polein = penjual. Kesimpulan: monopoli adalah suatu keadaan dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu. Pada perkembangannya, monopoli dapat terjadi walaupun terdapat beberapa penjual dalam suatu pasar. Yang pasti dalam suatu pasar monopoli adalah kekuatan pedagang dalam menentukan harga penawaran, kualitas barang, dll. Dalam pasar monopoli terjadi keadaan yangadedidikirawan tidak seimbang antara penjual dan pembeli.
CIRI-CIRI PASAR MONOPOLI
Ciri-ciri pasar monopoli dan terbentuknya pasar monopoli:
1. Pasar monopoli adalah okumy satu firma. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari firma tersebut.
2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan firma monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar.barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut.
3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam okumy. Sifat ini merupaan sebab utama yang menimbulkan firma yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terwujud
4. Dapat menguasai penentuan harga. Karena firma monopoli merupakan satu-satunya penjua di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya.oleh sebab ituadedidikirawan, firma monopoli dipandang sebagai penent harga atau price setter.
ASPEK POSITIF MONOPOLI
1.       Monopoli oku memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu. Apabila sumber daya alam minyak bumi dikelola oleh satu unit usaha tunggal yang besar, maka ada kemungkinan bahwa biaya-biaya tertentu aka oku dihindari.
2.       Monopoli oku menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen.
3.       Monopoli oku menghindarkan duplikasi fasilitas umum. Contoh dengan hanya ada satu usaha air minum, maka hanya diperlukan satu saja saluran air minum.
4.       Produsen tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk promosi.
5.       Monopoli oku digunakan sebagai sarana untuk melindungi sumber dayaadedidikirawan tertentu yang penting bagi masyarakat luas dari eksploitasi yang semata-mata bersifat profit motive
ASPEK NEGATIF MONOPOLI
1.       Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan keinginan mereka.
2.       Monopoli membuat posisi koknsumen menjadi rentan di hadapan produsen.
3.       Monopoli berpotensi menghambat inovasi teknologi danadedidikirawan proses produksi.
CARA TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN
Tujuan okum adalah mensejahterakan rakyatnya.
Cara-cara yang dilakukan oleh okum untuk mensejahterakan rakyatnya menurut  Scherer:
1.       Traditional approach yaitu menyerahkan ekonomi kepada para tuan tanah.
2.       Central-planinng approach yaitu terdapat suatu kekuasaan tunggal (umumnya pemerintah) yang mengatur input dan output suatu ekonomi.pendekatan ini umumnya dianut oleh okum-negara yang berpaham komunis. Meskipun demikian, bidang-bidang tertentu dari suatu okum, meskipun bukan berpaham komunis, jika dianggap penting, adakalnnya akan direncanakan secara terpusat.
3.       Market approach, yaitu alokasi sumber daya dan distribusi hasil produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dalam suatu okum ekonomi ini, pasar diberiadedidikirawan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam okum ini, campur tangan pemerintah adalah minimal.
Cara-cara yang dilakukan oleh okum untuk mensejahterakan rakyatnya menurut  Charles Mueller:
1.      Laissez Faire yaitu okum yang mengharamkan campur tangan pemerintah dalam okumy.
2.       Public supervision yaitu okum yang memperbolehkan pemerintah untuk menguasai okumy-industri yang penting
3.       Antitrust adalah okum yang mensyaratkan pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan sehat di antara para pelaku usaha, namun sama sekali dilarang ikutadedidikirawan campur dalam keputusan-keputusan tentang harga maupun output produksi.
MARKET APPROACH
Market approach adalah okum yang paling baik, karena akan membawa hasil yang lebih baik dibandingkan okum yang lain. Dengan minimnya campur tangan dari pemerintah, satuan-satuan usaha yang ada akan memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber daya produksi dengan cara yang paling effisien. Selanjutnya penggunaan sumber daya produksi akan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Namun okum market approach ini harus dilengkapi dengan okum antitrust yang dikemukakan Mueller, karena apabila campur tangan pemerintah ditiadakan sama sekali (laissez faire), risikonya adalah akan terjadi monopolisasi oleh pelaku usaha swasta karena prinsip yang lantas akan berlaku adalah survival of the fittest ( yang kuatadedidikirawan akan menyingkirkan yang lemah). Prinsip ini selanjutnya akan mengarah pada keberadaan tunggal (single existence). Pelaku usaha yang terkuat akan memopolisasi yang lemah yang akhirnya akan mengakhiri persaingan itu sendiri.

Perkembangan yang ada, saat ini okum ekonomi pasar cenderung dianut oleh okum-negara. Hal ini terjadi menyusul ambruknya okumy komunis beserta okum ekonomi terpusatnya, berbagai bekas okum komunis mulai menerapkan okum ekonomi pasar. Konsekuensinya logis dibebaskannya aktivitas dunia usaha dari campur tangan pemerintah adalah munculnya persaingan. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha yang dikehendakinya, persaingan antara seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya menjadi tidak terhindarkan. Sistem ekonomi pasar saat ini dianggap oku memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga okum-negara yang menganut pendekatan ekonomi pasar umumnya lantas berkepentingan untuk menjamin terjadinya persaingan usaha yang sehat seraya meminimalkan intervensi pemerintah, meniadakan hambatan-hambatan persaingan, dan pemusatan kekuatan ekonomi di satuadedidikirawan tangan. Instrumen okum yang dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya persaingan usaha yang sehat secara umum disebut sebagai okum persaingan usaha. Di Indonesia, atas desakan IMF sebagai syarat pengucuran dana dari lembaga itu kepada Indonesia, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

catatan kuliah hukum persaingan usaha part I : Aspek Positif, Negatif, Tujuan dan Sejarah

CATATAN PERSAINGAN USAHA
Persaingan adalah salah satu karakteristik utama sistem ekonomi pasar, cenderung lebih disukai daripada kondisi non persaingan. Kondisi persaingan akan memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan kondisi nonadedidikirawan persaingan.
ASPEK POSITIF PERSAINGAN USAHA
1.       Sudut pandang ekonomi:
Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu.
Mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam persaingan maka produsen akan mengikuti pergerakanadedidikirawan permintaan konsumen.
Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien.
Persaingan merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi dan teknologi.
2. Sudut pandang politik
Ò  Dalam pasar persaingan, kekuasaan ekonomi menjadi tersebar dan terdesentralisasikan. Dengan demikian pembagian sumber daya alam dan pemerataan pendapatan akan terjadi secara sendirinya.
Ò  Kondisi persaingan berkaitan eratadedidikirawan dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha.
ASPEK NEGATIF PERSAINGAN USAHA
1.       Sistem persaingan memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak didapati dalam sistem monopoli. (kesepakatan yang lama tercapai
2.       Persaingan bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu.(penggunaan profider HP)
3.       Dalam persaingan, memungkinan para pelaku usaha berlaku curangadedidikirawan untuk memenangkan persaingan usaha.
TUJUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
1.       Memelihara kondisi kompetisi yang bebas. Hal ini merupakan upaya untuk memaksimalkan aspek-aspek positif yang ada pada persaingan.
2.       Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Agar yang kuatadedidikirawan tidak merugikan pelaku usaha yang lemah.
3.       Melindungi konsumen.
SEJARAH LAHIRNYA UU NO. 5 TAHUN 1999
Amerika secara resmi memberlakukan anti monopoli sejak 1890. Indonesia memberlakukan UU no 5 tahun 1999 pada tanggal 5 Maret tahun 2000. Indonesia sangat terlambat dalam mengundangkan UU anti monopoli ini. Hal ini terjadi karena padaadedidikirawan jaman Orde Baru, pemerintah beralasan ingin melindungi kelangsungan hidup industri yang masih bayi. Maka pemerintah melindungi para pengusaha dengan menerapkan bea masuk dan pajak impor yang sangat tinggi.
Tujuan lahirnya UU no 5 tahun 1999 adalah menjaga kelangsungan persaingan. Apakah persaingan bebas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi. Dengan adanya efisiensi, makaadedidikirawan kualitas barang menjadi lebih baik, harga barang akan murah dan konsumen akan memiliki banyak pilihan dalam memilik produk.
Tujuan UU No 5 tahun 1999 sesuai dengan pasal 3 UU no 5 tahun 1999:
1.       Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2.       Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yangadedidikirawan sama bagi pelaku usaha besar, menegah dan kecil.
3.       Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

4.       Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Selasa, 14 Februari 2017

Hukum Lingkungan Part III: UU,Penegakan,Penyelesaian,Perizinan



I.           I. UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
A.      Pengelolaan lingkungan hidup.
Adalah upaya untuk melestarikan fungsi linggkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
B.      Ekosistem
Adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeleuruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas, danadedidikirawan produktivitas lingkungan hidup.
C.      Pelestarian lingkungan hidup
Adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsuangan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekananadedidikirawan perunbahan dan atau dampak negative yang ditimbuulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkauan upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energy dan atau komponrn lain yang dibuang ke dalamnya.
D.      Sumber daya
Adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia , sumber daya alam baik hayati maupun non dan sumber daya buatan.
E.       Baku mutu lingkungan hidup
Adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam  suatu sumber daya alam tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Unsurnya batas/kadar, unsur lingkungan dan unsur pencemar. Ditenggang keberadaannya artinyaadedidikirawan ditolelir artinya lingkungan memberi toleransi pada unsur pencemar yang  bias berbentuk dalam berbagai macam. Setiap keadaan itu selalu ada pencemar dan lingkungan selalu memberikan toleransi karena ia bersifat aktif (selalu memulihkan è ada daya tenggang). Nilai ambang batas (selalu maksimum) è ditetapkan sebagai baku mutu lingkungan (sifatnya tidakadedidikirawan statis karena tergantung pada perubahan lingkungan (komposisi lingkungan).
F.       Pencemaran lingkungan hidup
Adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hdiup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh keggiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai degan peruntukannya. Pengertian pencemaran tersebut tergantung pada bauk mutu lingkungan. Berdasarkan nilai ambang batas maka ditetapkan baku mutu lingkungan  danadedidikirawan apabila baku mutu lingkungan terlampui maka dapat dikatakan bahwa lingkungaan tersebut tercemar. Baku mutu llingkungan biasanya diatur oleh PP dan Perda, tetapi (berdasarkan UU otonomi daerah) maka baku mutu yang biuat oleh pemerintah pusat dapat dikoreksi oleh pemda untuk lebih diperketat, dalam hal ini maka baukadedidikirawan mutu lingkungannya diturunkan, missal oleh pusat ditetapkan bahwa BML 0,05 mg, oleh  pemda diperketaat menjadi 0,04 mg dengan Perda/SK Gubernur.      
G.     Perusakan lingkungan hidup
Adalah tindakan yang menimbulkkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkanadedidikirawan lingkungan hdiup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
H.      Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
Adalah ukuran bATAs perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
I.        Konservasi SDAadedidikirawan
Adalah pengelolan SDA tak terbeharui untuk menjamin manfaatnya secara bijaksana dan SDA yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetapadedidikirawan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamnnya
J.        Limbah
Adalah sisa suatu usha dan atau kegiatan. Bahan berbahaya beracun adalah setiap bahan yang karena sifat konsentrasinya jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapay menecemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup kesehatan lingkungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya. Limbah berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahya dan atau beracun yang karena sifatnya dan konsentrasinya danadedidikirawan atau jumlahnya baik secara langsung dapat mencemarkan dan merusakan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup kesehatan kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.
K.      Sengketa lingkungan hidup
Adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.berselisih è berbeda pendapat, adanyaadedidikirawan è diduga adanya.
L.       Dampak lingkungan hidup
Adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang diirencanakan pada lingkungan hidupadedidikirawan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
M.    Organisasi lingkungan hidup
Adalah kelompok orang yang berbentuk atas masyarakat yang tujuan danadedidikirawan kegiatannya dibidang llingkungan hidup.
N.     Audit lingkungan hidup
Adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hokum yang berlaku dan atau kebijaksanaan dan  standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan atauadedidikirawan keggiatan yang bersangkutan.

II.        II.  PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Adalah upaya hokum untuk merealiisasikan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah norma-norma hokum lingkungan dalam kenyataan. Alat bantunya adalah lembaga dan proses, lembaga misalnya badan è Bapedal, pengadilan, LSM, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gagasan apabila memnuhi persyaratan : berbentuk badan hokum atau yayasan, dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan kelestarian hidup, telahadedidikirawan melaksnakn kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 38 ayat (3)) delik pidana lingkungan adalah pencemaran, penggunaan baranng beracun yang dapat merusak lingkungan hidup membuang limbah tanpa ijin. Penyidik dalam hal ini adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).  

III.     III.  PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadiilan (Pasal 30 aayat (1)). Penyelesaian diluar pengadilan tidak berlaku teerhadap tindak pidana lingkungan (Pasal 30 ayat (2)).
A.      Pengaturan dalam UU : diluar pengadilanèneggoisasi mediasi konsoliasi, melalui pengadilan è administrasi Negara, perdata, pidana.
B.      Secara teori : ajudikasi/litigasi è public è pengadilan negeri, privat è arbitrase. Consensus/nonlitigasi/ADR, è negoisasi adalah penyelesaian sengketa secara musyawarah antara para pihak yang bersengketa negoisasi yang gagal dapat diajukan ajudikasi  privat/public. Konsoliasi adalah kedua belah pihak memiilih seseorang pihak ke 3 (biasanya pemerintah) dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan komunikasi antara pihak yang tertutup.  Dalam praktek sekarang biasanya pemerintah memihak pengusaha. Mediasi adalah penyelesaian secara musyawarah dengan melibatkan pihak ke 3 yang benar-benar seorang mediator (perantara) yangadedidikirawan independen yang tidak terikat oleh para  pihak. Syarat mediator adalah ia harus menguasai masalah yang disengketakan tersebut. Bentuk mediator : mediator pasif dan mediator aktif, mediator [asif adalah hanya sebagai fasilitator katalisator untuk menjernihkan apabila masalah sudah mulai keruh,hanya menyampaikan keinginan para pihak sebagai pengaturan aturan main. Mediator aktif adalah pihak ke tiga sebagai negosiator ia menwarkan kkonsep penyelesaian solusi ia sebagai motivator agar para pihak melaksanakan solusi yang iaadedidikirawan tawarkan. Arbitrase pada umumnya dimasukan ke nonlitigasi. Dalam adjudikasi privat (arbitrase) hakimnya ditunjuk sendiri oleh para pihak (bersifat adhoc). Kelemahannya tidak adaadedidikirawan wewenang untuk melakukan eksekusi tapi dapat mengajukan viat esekusi pada pengadilan setempatdann bersifat final tidak boleh banding. Harus diperjanjikan terlebih dahulu (kesepakatan) dalam mengajukan sengketa melalui arbitrase sebelum sengketa terjadi kesepakatan dicantumkan dalam perjanjian. Class Action adalah gugatan perwakilan secara kelompok (sekelompok masyarakat mengajukan gugatan) dengan mengatasnamakan kelompok yang lebih besar. Syaratnya: iaadedidikirawan merupakan korban, korbannya sangat banyak (yang apabila diajukan gugatan secara sendiri-sendiri maka tidak efektif), orang yang mewakili harus mempunyai kepentingan yang sama dan bagian dari korban, keistimewaan tidak perlu memperoleh surat kuasa. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapatadedidikirawan dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini :adanya bencana alamatau peperangan, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, adanya tindakan pihak ketigaadedidikirawan yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup (Pasal 35 ayat (2)). Mengenai tenggang waktu daluwarsa unttuk pengajuan gugatan dihitung sejak korban mengetahui adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diatur berdasarkan Pasl 36 ayat (1).     

IV.           IV. ASPEK PERIZINAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan Pasal 18 ayat (1)), setiaip orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan (Pasal 20 ayat (1)), setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia (Pasal 20 ayat (2)), setiap orang dilarang mengimpor limbah berbahaya dan beracun Pasal 21. Hokum lingkungan lebihadedidikirawan memuat mengatur tentang perizinan. Izin memberikan hak kepada orang untuk menyimpangi suatu ketentuan. Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan, rencana tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut. Sengketa lingkungan dapat berada ddalam lingkup HAN, hokum perdata, hokum pidana, huku internasional, sanksi-sanksi dalam hokum lingkungan adalah, paksaan pemerintah  untuk mencegah danadedidikirawan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta penanggulangan akibat yang ditimbulkan, pencabutan izin (dapat atas usul kepala daerah dan pihak yang berkepentingan ), sanksi perdata dapatadedidikirawan berupa ganti rugi, ganti rugi berdasarkan asas perbuatan melawan hokum dang anti rugi berdasarkan tanggung jawab. Sanksi pidana untuk perbuatan sengaja diancam pidana 10 tahun dan denda maks 500 jt (Pasal 41 ayat (1)). Perbuatan lalai dapat dipidana penjara maksadedidikirawan tahun dan denda maks 100 jt (Pasal 42 ayat(1). Dalam praktek maka sengaja dan lalli tidka selaras lagi. Penataan peraturan perundang-undangan dibidang hokum lingkungan dapat dilakukan mellalui : insentif dan disinsentif misalnya keringann pajak apabila tidak melakukan kegiatan tertentu, melaluiadedidikirawan instrument ekonomi missal larangan penggunaan kulkas yang mengguankan feron, melalui sanksi sosial   missal pengucilan masyarakat.

Selasa, 24 Januari 2017

HUKUM LINGKUNGAN Part II :LANDASAN, METODE, DAN RUANG LINGGKUP

I.                    LANDASAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
A.      Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara (Wanus) adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehhidupan bermasyarakat, berbangsa danadedidikirawan bernegarayang mencakup :
1.       Sebagai satu kesatuan politik:
a.       Wilayah nasional ddengan segala isi dan kekayaannya sebagi satu kesatuan ruang dengan segala benda adalah milik bangsa
b.      Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahsa adalah satu bangsa Indonesia
c.       Bangsa Indonesia harus merasa Satu
d.      Pancasila satu-satunya falsafah dan ideology
e.      Kehidupan politik berdasarkan pancasila dan UUD45
f.        Kepulauan nusantara adalahadedidikirawan satu kesatuan
g.       Bangsa Indonesia ikut melaksanakanketertiban dunia
2.       Sebagai kesatuan ekonomi:
a.       Kekayaan alam adalah modal dan milik bersama bangsa
b.      Tingkat perkembangan ekonomi di tiap daerah adalah serasi dan seimbang
c.       Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan berasaskan kekeluargaan ditujukan bagiadedidikirawan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3.       Sebaggi satu kesatuan social dan budaya:
a.       Masyarakat Indonesia adalah Satu
b.      Kebudayaan indonesia padaadedidikirawan hakikatnya adalah sama
4.       Sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan:
a.       Ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap keseluruhan bangsa
b.      Tiap-tiap warga Negara mempunyai hak yang sama dalam belaadedidikirawan Negara.
Astra gatra terdiri dari:
1.       Panca gatra:
a.       Gatra ideology
b.      Gatra politik
c.       Gatra ekkonomi
d.      Gatra social budaya
e.      Gatra pertahanan dan keamanan
2.       Tri gatra :            
a.       Gatra letak geografis pada posisi silang
b.      Gatra keadaan dan kekayan alam
c.       Gatra keadaan dan adedidikirawankemampuan penduduk
Hubungan Wanus dengan hokum lingkungan :
1.       Objek hokum lingkungan adalah lingkungan dalam hal ini adalah sumber daya alam sebagai salah satu unsur dalam konteks wanus merupakan salah satu modal pembanguann, selanjutnya bahwa agar eksploitasi SDA tidak mengurangi fungsiadedidikirawan lingkungan maka lahirlah hokum lingkungan.
2.       Metode hokum lingkungan dipengaruhi oleh wanus yaitu dalam hal ini menyangkut astra gatra (panca gatra dan tri gatra), yang mana segala lingkungan harus dilihat dan diseelsaikan dengan caraadedidikirawan pandang asta gatra.
Ilmu lingkungan berpendapat bahwa keanekaragaman menggambarkan suatu kondisi lingkungan yang baik. Arah pembangunan lingkungan hidup nasional diarahkan agar lingkungan hidp tetap berfungsi sebagai pendukung dann penyangga ekoosistem kehidupan dan perwujudan keseimbangan keselarasan keserasian yangadedidikirawan dinamis antara ekologi ekonomi social dan budaya agar dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

II.                  METODE PENELITIAN
Metode penilitian yang diggunakan dalam hokum lingkungan adalah metode penelitian secara utuh dan menyeluruh. Metode penelitian secara utuh dan menyeluruh adalah suatu metode dengan mendekati dan mendalami, menangani sasarannyaselalu secara utuh menyeluruh dalam arti dari segala segi dan aspek serta semua factor agar dapat diperoleh tinjauan dan pengertian seacara uutuh.ilmu lingkungan memandang dan menanggapi sasaran penelitiannya secara utuh menyeluruh (komperhensif,integral dan holistik), cara pandang ini merupakan ciri khusus cara pandang ilmu lingkungan karena ilmu lingkungan tidakadedidikirawan mungkin ditinjau dari satu segi saja. Pendekatan komferenship integral dilakukan dua segi :
A.      Segi pengkajian, dengan metode pendekatan:interdispliner dan multidisipliner, multidispliner artinya serba ilmu (melihat pengetahuan dari berbagai ilmu), interdispliner artinya antar ilmu (melihat pengetahuan masih dalam satu cabang ilmu). Menurut Prof. Daud multidispliner artinya lintas cabang illmu (missal IPA dan IPS), sedangkan interdisipliner artinya lintas ilmu dalamadedidikirawan satu cabang ilmu ( missal antropologi dan sosiologi).
B.      Segi pengelolaan, metode pendekatan secara lintas sektoral (terpadu) :
a.       Terpadu tidak sama dengan koordinasi
b.      Dalam terpadu tidak ada koordinasi yang mana semua bekerja untuk satu tujuan digunakan bersama, contoh: dalam rencana pengelolaan DAS (daerah aliran sungai) è Depdagri, Dep.Kehutanan, Dep. Pengairan, dsb. Bekerjasama tanpa perbedaan tingkat jabatan (esolon) pada masing-masing departemen missal dalam Dep. Kehutanan masalah DAS ditangani oleh Menteri sedang dalam Dep Pengarian ditangani oleh Dirjen, maka dalam integrasi tidak ada perbedaan kedudukan tersebut dalam art direjen dalam Dep. Pengairan tidak tunduk padaadedidikirawan menteri pada Dep. Kehutanan tetapi keduanya duduk sejajar dan bekerja bersama-sama untuk satu tujuan bersama. Hambatan-hambatan integrasi:
1)      Merasa terpisah /sektoral
2)      Seringkali yang menjadi wewenangnya tidak boleh dicampuri,
3)      Dalam melaksanakannya terorientasi pada penyerapan dana.

III.                HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

A.      Ruang Lingkup
Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia melipuuti ruang tempat Negara kesatuan RI yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hakadedidikirawan berdaulat, dan yuridiksi.
B.      Asas-asas
Asas-asas dalam lingkungan meliputi :
1.       Tanggung jawab Negara, pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tanggung jawab Negara;
2.       Berkelanjutan, harus ada beebrapa syarat untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yaitu:harus berkelanjutan secara ekologis, danadedidikirawan kemasyarakatan poleksosbudhankam ;
3.       Manfaat, dalam pengelolaan lingkungan hidup.
C.      Tujuan, mewujudkan pembangunan yang beerkelanjutan dan berwawasan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang adedidikirawanberiman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
D.      Sasaran, antara lain meliputi :
1.       Tercapainya keselarasan keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkkungan hidup.
2.       Terwujudnyya manusia inddonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hhidup.
3.       Tercerminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4.       Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
5.       Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
6.       Terlindunginya Negara kesatuan RI terhadap dampak usaha danadedidikirawan kegitan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup.
E.       Hak kewajiban peran masyarakat dan wewenang pengelolaan lingkungan hidup.
1.       Hak masyarakat meliputi:
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ha katas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup è informasi tersebut harus benar akurat dan tepat waktu, dan hakadedidikirawan untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup è pertama kali ditetapkan dalam UU LH Tahun 1982.
2.       Kewajiban masyarakat meliputi :
Wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, wajib mencegah terjadinya perusakan/pencemaran, dan wajib memberikan informasi yang benar danadedidikirawan akurat mengenai pengelolan lingkungan hidup.
3.       Peran masyarakt:
Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup è melaksanakannya denganadedidikirawan cara:
a.       Meningkatikkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan,
b.      Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat,
c.       Menumbhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan social.
d.      Memberiakn saran dan pendapat, keberatan
e.      Menyampaikan informasidan/atau menyampaikan laporan yangadedidikirawan benar akurat serta dalam waktu yang tepat.
Dalam system penegakan hokum lingkkungan Indonesia (menurut Prof. Daud); bahwa SDA dimiliki oleh rakyat dan dikuasai oleh Negara.
Wewenang pengelolaan lingkungan hidup:
a.       Sumber daya lam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat.
b.      Pengaturannya dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan:
1)      Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2)      Mengatur penyediaan peruntukan penggunaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali SDA termasuk sumber daya genetika;
3)      Mengatur perbuatan hokum dan hubungan hokum antar orang dan atu subyek hokum lainnya serta perbuatan hokum terhadp SDA danadedidikirawan sumber daya buatan termasuk sumber daya gennetika;
4)      Mengendalikan keggiatan yang mempunyai dmpak social
5)      Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestaraian fungso lingkungan hidup sesuai peratuaran perundang-undangan yang berlaku.
c.       Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
d.      Pengelolan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing masyarakat serta pelku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencaanaan danadedidikirawan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolan lingkungan hidup.

e.      Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang perlindungan sumber daya alam non hayati perlindungan sumber dayaadedidikirawan buatan, konservasi SDA hayati, dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. 

Sabtu, 21 Januari 2017

HUKUM LINGKUNGAN Part I : Pengertian, Fungsi, Perkembangan

HUKUM LINGKUNGAN
I.                    PENGERTIAN
Hukum lingkungan yang digunakan dalam hokum lingkungan adalah sama dengan makna lingkungan hidup. Ilmu lingkungan hidup lahir sebagai hasil pertemuan 2 pangkal illmu (IPA èbiologi ègeografi(alam), IPSè demografièantropologi(manusia), antara geografi dan antropologi sebagai ujung pangkal tidak dapat dipisahkan karena manusia tidak dapat dilepaskan/tidak aka nada tanpa alamnya, dan berdasarkan prinsip tersebut maka lahirlah ilmu lingkungan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan alam semesta. Adapun definisi yuridisnya adalah lingkungkan adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yangadedidikirawan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteranan manusia serta mahluk hidup lain ( daya èenergièkeadaanèkondisi).lingkungan merupakan ruang yang didalamnya terdapat unsur interaksi yang merupakan hal penting dan hal ini dapat dilihat dari penelitian yang antara lain sebagai berikut:
A.      Kalau ada udang mati maka mahluk hidup di sekitarnya turut bersedih. Indikatornya dilihat dari temperature mahluk lain ketika seekor udang mati, yang mana akibat bau busuknya maka mahluk hidup lain mengalami penurunan aktivitas sehingga temperature tubuhnya turunadedidikirawan dengan demikian maka energy yang dikeluarkan berkurang, dan dengan berkurangnya aktivitas inilah maka dikatakan bahwa mahluk lain berduka.
B.      Kalau kebanyakan wanita di inggris tidak kawin maka produksi susu sapi meningkat. Apabila wanita inggris tidak hamil maka ia berkencenderung untuk memelihara kucing, dengan demikian maka populasi kucing akan meningkat, sehingga populasi tikus (pemakan kumbang) akan menurun, dengan demikian maka kumbang (pemakan rumput) akan meningkat dan hal iniadedidikirawan akan meningkatkan populasi rumput (karena kumbang membantu penyerbukan ), sehingga jumlah makanan untuk sapi (rumput) berlimpah yang selanjutnya akan meningkatkan produksi susu.
Hukum lingkungan melihat lingkungan dalam satu kesatuan ekosistem dalam suatu interaksi makaadedidikirawan manusia memiliki peran sama dengan mahluk lain. Manusia memiliki akal budi sehingga dibebani tanggung jawab untuk memelihara lingkungan.
II.                  FUNGSI LINGKUNGAN
Antara lain:
A.      Memberi ruang
B.      Memberi sumber daya
C.      Memberi pelayanan bagi kehidupan
Yang harus dilestarikan adalah fungsi lingkungannya dan yang perlu dipelihara adalah :
A.      Daya  tamping, kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya.
B.      Daya dukung, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan mahluk hidup lain.
C.      Daya lenting, kemampuan untuk tetapadedidikirawan mempertahankan keadaan lingkungan seperti pada keadaan semula.
III.                PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
A.      Pembangunan Secara Optimal.
Keadaan lingkungan mulai lahir setelah para ilmuan melihat bahwa  pembangunan sudah sampai pada tahap yang membahayakan. Pada dasarwarsa pembanguanan dunia ke I tahun 1960- 1970, damapak pembangunan sangat jelas terlihat dinegara-negara industry seperti inggris. Pada evaluasi ECOSOC terhadap dampak pembangunan dunia tahun 1968, meliharkan istilah pembangunan secara optimal (bukan maksimal seperti yang dikatakan oleh para ekonom sebelumnya), dan selanjutnya konferensi lingkungan hidup sedunia ( ketua panitianya adlah Maurice F. Strong dari Kanada, dengan tugasadedidikirawan merumuskan materi). Yang selanjutnya merekomendasikan bahwa setiap Negara harus memberikan country report tentang pembangunan yang telah dilaksanakan.
B.      Stockholm Declarations (1972).
Deklarasi ini menghasilkan :
1.       Deklarasi tentang lingkungan hidup terdiri atas preamble dan 26 asas
2.       Rencana aksi lingkungan hidup (anaction plan), terdiri dari 109 rekomendasi. Termasuk didalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia.
3.       Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut diatas terdiri dari dewan pengurus, sekertariat, dana lingkungan hidup, badan kordinasi lingkungan hidup danadedidikirawan badan koordinasi lingkungan hidup.
Adapun terhadap deklarasi ini maka Negara-negara sosialis berpandangan bahwa keonferensi ini hanya mengalihkan dampak kerusakan lingkungan dari Negara-negara industry keadedidikirawan Negara-negara berkemabng. Adapun yang menjadi rumusan tenatang masalah pokok pada masa itu yakni :
1.       Kependudukan, penduduk berkembang menurut deret ukur sedangkan produksi pangan berkembang menurut deret hitung sehingga tidak seimbang.
2.       Kemiskinan, Negara-negara yang padat penduduknya pada umumnya merupakan Negara miskin.
3.       Pencemaran, merupakan konsekuensii dari penduduk padat dan miskin.
4.       Kebijaksanaan, merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah/ lembaga berwenang yang tidak/bahkan bertentanganadedidikirawan dengan program pelestarian lingkungan.
Diindonesia diawali dengan  diadakannya seminar lingkungan hidup manusia dan pembanguanan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Mei 1972 di UNPAD Bandung, yangadedidikirawan antara lain merumuskan :
1.       Peninjauan kembali UU yang mengatur segi-segi lingkungan hidup.
2.       Membuat RUU tentang pengelolaan lingkungan hhidup.
3.       Membuat kementeriaan lingkungan hidup.
4.       Menjadikan hasil seminar sebagai book report bagi Indonesia
C.      Pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berkelanjutan tersebut adalah dalam segi ekologis, antropologi, ekonomi, kebijakan. Kasus di danau minimata jepang, terjadi pada penduduknya yaitu satu generasi penduduk setempat mengalami cacat dan ternyata terjadi akibat mengkonsumsi ikan yangadedidikirawan terkontaminasi zat kimia berbahaya.ekologis èlingkungn rusak antropologis èmanusiannya cacat,ekonomisècacat mengakibatkan aktivitas berkurang dan mengurangi pendapatan dan mata pencahariannya bahkan terhenti, policyèpelaku pencemaran (perusahaan industry tersebut mendapat izin usaha dariadedidikirawan pemerintah). World commission envirotment and development (1983)èlebih pada mengkaji data,komisi ini meerekomendasikan kerjasama antar Negara dalam mengungkap perusakaan lingkungan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan antara lain interdependency, sustainability,equity, security and environtment risk, education and communication, international cooporatiion. Konferensi Rio (1992)èkonferensi bumi di Indonesia tahun 1996 menghasilkan agenda 21 konvensi perubahan iklim dan adedidikirawankeanekaragaman hayati.