DMCA.com Protection Status BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE

Sabtu, 22 April 2017

HUKUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Part 2 : Pengaturan,Definisi HakCipta,WIPO,Internet dan Perlindungan Hak Cipta

PENGATURAN
Secara tradisional maka HKI dibagi menjadi 2 :
1.       Hak cipta (UU no.12 tahun 1997 jo. UU No. 7 tahun 1987)
2.       Hak milik industrial,antara lain: paten, paten sederhana,
(UU No,14 tahun 2001 jo. UU No.13 tahun 1997)
1.       Merek (UU No. 15 tahun 2001 jo. UU nO.14 tahun 1997),
2.       Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000)
3.       Desain tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000)
4.       Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)
Disebut pengelompokan tradisonal karena telah berlangsung sejak dulu ,pengelompokan ini juga bukan pengelompokan resmi.
HAK CIPTA
Definisi
Hak cipta adalah hak khusus baggi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yangctnadedidikirawan berlaku (Pasal 2 ayat (1)UUHC). Hak cipta adalah suatu hak mutlak yang diberikan kepada seseorang yang menciptakan sesuatu bidang dalam ilmu pengetahuan kesenian dan kesusastraan. Dikatakan sebagai hak khusus /eklusif karenactnadedidikirawan khusus bagi pencipta.hak khusus hanya dimiliki oleh pencipta/penerima hak cipta dan dan tidak boleh ada orang lain yang boeh melakukan itu kecuali dengan izin penciptanya. Hak khusus tersebut adalah hak untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin  untuk mengumumkan atauctnadedidikirawan memperbanyak. Hak cipta/ hak pengarang/auterus-recht/author right/hak penciipta/ hak cipta. Hak khusus memiliki 2 aspek :hak ekonomi dan hak moral.
Hak Ekoonomi
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Dapat dieksploitasi atau dapat dialihkan jika pencipta tidak mengekplopitasictnadedidikirawan sendiri. Meliputi : hak memperbanyak, hak mengumumkan, hak adaptasi yaitu penyesuaian missal terjemahan, hak pertujukan drama,
Hak Moral
Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta.tidak dapat dieksploitasi tidak dapat dialihkan oleh pencipta /melekat selamanya pada penciptactnadedidikirawan sampai waktu hidup maupun setelah wafat, contoh lagu bengawan solo tidak dilepaskan dari pencipta lagu gesang (penciptanya). Meliputi:
1.       Hak untuk menutut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada penciptanya,
2.       Hak untuk tidak dilakukanctnadedidikirawan perubahan
3.       Hak untuuk mengadakan perubahan.
Pada umumnya hak cipta bersifat eklusif tetapi ada pengecualian yaitu bagi hak cipta yang bersifat public domain ataupun yang anonym.
Definisi dalam UUHC
Hak cipta adalah hak eklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersma-sama yang atas inspirasinya melahhirkan suatu ctnadedidikirawanciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi kecekatan,, keterampilan, keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni,sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebihctnadedidikirawan lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pngumuman adalah pembacaan,penyiaran pameran, penjualan, pengendaran, atau penyebaran suatu ciptaan denganmenggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukn dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca didengar atau dilihat orang lain. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhanctnadedidikirawan maupun bagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak yang diciptakan dengan cara dan alat apapun. Program computer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, ctnadedidikirawan skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibca dengan computer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instuksi-instruksi tersebut. Hak terkait adalah hak yangctnadedidikirawan berkaitan dengan hak cipta yaitu hak ekslusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan petunjukannya, bagi produsen rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekamamn suara atau rrekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaraan untuk membuat memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Pelaku adalah actor penyanyi pemusik penari, atau mereka yangctnadedidikirawan menampilkan, memperagakan, mempertunjukan menyanyikan, menyampaikan,mendeklasikan, atau memainkan suatu karya music, drama, tari, sastra, floklor, atau karya seninya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hokum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melksanakan prekaman suara atau perekaman bunyi baik perekaman dari suattu pertunjukan maupun perekaman suaractnadedidikirawan atau perekaman bunyi lainnya. Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hokum, yang melakukan penyiaran atau suatu karya siaran dengaan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik. Permohonan adalah permohonanctnadedidikirawan pendaftaran ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada direktorat jendral. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu. Kuasa adalah konsultanctnadedidikirawan hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam keteentuan-ketentuan undang-undang ini. Menetri adalah menteri yang membawakan departemen yang salah sattu lingkup tugas dan tanggungjawabnyamelliptui pembinaan dibidang hak kekayaan termasuk hak cipta. Direktorat jendral adalah direktorat jendral hak kekayaan yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh menteri.
Pengaturan
Uu Hak Cipta (UUHC) diperlukan karena banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta yang menimbulkan akibat negative terhadap laju pembangunan dibidang hak intelektual. Hak cipta diatur dalam Auterswet 1912 yang diganti dengan UU No. 6 tahun1982 selanjutnya disempurnakanctnadedidikirawan (penyempurnaan I ) sengan UU No. 7 tahun 1987 dan penyempurnaan II dengan UU No. 12 tahun 1997 dan disempurnakan lagi oleh UU No 19 tahun 2002.
Penyempurnaan I
Yaitu terhadap ketentuan mengenai : sifat hak cipta(dari delik aduan menjadi delik biasa), ancaman pidana yaitu penjara min 3 tahun menjadi maks 7 tahun, dendactnadedidikirawan min 5 juta menjadi 100 juta, sifat ancaman yang alternative menjadi kumulatif.
Penyempurnaan II
Yaitu terhadap ketentuan mengenai: perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptaannya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan, hak dan wewenang menggugat, penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS). Dan penambahan yang bersifat perubahan yaitu, penyewaan ciptaan bagi pemagang hak cipta atau rekamanctnadedidikirawan video film dan program computer. Hak yang berkaitan dengan hak cipta yaitu perlindungan bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga pengaturan lisensi hak cipta.
WIPO
WIPO adalah organisasi internasional yang mengadministrasi segala sesuatu menyangkut HKI. WIPO Internet Traeties berfungsi :
1.       Secara internasional memodernisasi system hak cipta dan hak-hak lain yang berkaitan dengannya (merupakan tonggakctnadedidikirawan sejarah WIPO),
2.        mengantarkan hak cipta memasuki abad digital yang dimulai pada akhir abad ke 20.
Internet dan Perlindungan Hak cipta     


Rabu, 19 April 2017

HUKUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Part 1: Latar Belakang,Definisi,Penggolongan,Hkm HKI,Konvensi International, Agreement Establishing The WTO, Pengaturan

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Latar Belakang
Kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan perbagai ciptaan-ciptaan termasuk HKI yang menghasilkan nilai ekonoomi yang sangat tinggi dan kurangnnya instrument hokum yang mengatur tentangcttnkul adedidikirawan HKI ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI yang ternyata telah mengganggu pembangunan nasional. HKI dikembangkan karena:
1.       Pengharggaan (karena membutuhkan waktu untuk menemukannya),
2.       Penghormatan ;
3.       Perlindungan
Dengan ketiga hal ini maka akan menciptakan situasi yang aman/iklim yang kondusif dalam dunia bisnis dan dengan aasan itulah maka dibuatlah suatu pengaturan mengenai HKI. Indonesia ikut berperan aktif dalam daalam memberikan perlindungan hokum terhadap HKI sejalan dengan tujun Negara yang terkandung dalamcttnkul adedidikirawan pembukaan UUD 45 yaitu “ ikut serta memelihara ketertiban dunia” selanjutnya dijabarkan dalam Tap MPR No. II/MPR/1993 ttg GBHN Bab IV (F) bidang ekonomi butir 1 sub g.
Definisi
 Secara subtantif maka pengertian HKI dapat dideskripsikan sbb: ha katas kekayaan timbul karena kemampuan intelektual manusia berupa ciptaan-ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologgi yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya menggunakan daya cipta rasa karsanya. HKI berbeda dengan hak milik/cttnkul adedidikirawankekayaan nyata real property karena hak milik atas rumah terjadi bukan karena satu ciptaan. Intelektual manusia bersikap dayacipta, rasa, karsa. Hal inilah yang membedakan HKI dengan real property. HKI harus dibedakan dari kekayaan-kekayaan jenis lain, yaitu kekayan-kekayaan yang timbul tidak dari kemampuan intelektual manusia misalnya:
1.       Kekayaan yang dapat dari alam seperti : tanah (hak milik, HGB,HGU, hak penambangan), air (hak pengelolaan sumber air), udaracttnkul adedidikirawan (hak lintas udara);
2.       Keyaan yang didapat dari benda-benda berwujud (seperti mobil, kapal)
Inetelektual property tersebar pada bidang-bidang ilmu pengetahuan sastra, seni, dan teknnologi (awalnya HKI hanya dibidang seni dan sastra saja). Kesemuanya diciptakan dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya dari, si penciptacttnkul adedidikirawan sehingga ciptaan yang dihasilkan memiliki nilai (dapat menimbulkan manfaat ekonomoi)menimbulkan koonsep kekayaan dari ciptaan –ciptaan intelektual bagi duniia asset perusahaan , yang dilindungi bukan idenya melainkan wujud idenya yaitu ciptaan tersebut. Unsur HKI :
a.       Hak (kepentingan seorang yang dilindungi oleh UU)
b.      Kekayaan (kepentingancttnkul adedidikirawan yang bersifat immaterial
c.       Dihasilkan karena kemampuan intelektual
Ciri khususdari kekayaan intelektual adalah:
a.       Merupakan suatu bentuk keyaan (yang bentuknya tidak berwujud
b.      Hak-hak yang melekat padacttnkul adedidikirawan kekayaan intelektual sering tidak berdiri sendiri
HKI menimbulkan 3 macam konsepsi :
1.       Konsepsi kekayaan
2.       Konsepsicttnkul adedidikirawan hak
3.       Konsepsi perlindungan hokum
HKI bersifat eksklusif tetapi tidak berarti bahwa HKI merupakan wujud faham individuallistik karena dengan diakuinya HKI sebagai hak milik maka HKI tidak bersifat individual karena hak milik itu bersifat social, yang mana jika masyarakat memerlukan mka boleh dilesensikan atau dialihkan kepada orang lain. Dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban dikenal adanya justifiable compromise yaitu perlu adanya keseimbangancttnkul adedidikirawan keselarasan dan keserasian antara hak cipta seseorang yang perlu untuk dilindungi secara individual dengan kepentingan masyarakat luas atauu fungsi sosialnya hakcipta salah satu contohnya, adalah diberikannya kelonggaran terhadap perbuatan-perbuatan tertantu (penggunaan yang layak ) sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar hak cipta.
Penggolongan.
2 cabang utama kekayan intelektual yaitu :
1.       Kekayaan industrial, adalah bidang penemuan-pnemuan, merek, desain industry, indikasi geografis.
2.       Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan (pelaku) adalah kekayaan dibidang tulisan-tulisan, ciptaan music, ciptaan drama, ciptaan audio visual, lukisan dancttnkul adedidikirawan gambar, pakaian, ciptaan pita, ciptaan arsitektur, rekaman suara, pertunjukan pemusik, actor dan penyanyi, penyiaran,
Ada 7golongan utama dari kekayaan intelektual menurut TRIPs :
1.       Copyright and related right
2.       Trade mark
3.       Geographical indication
4.       Unducttnkul adedidikirawanstrial design
5.       Patent
6.       Layout design of integrated circuit
7.       Undisclosed information
Hukum HKI
Hokum HKI meliputi suatu bidang hokum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah piker manusia bertautan dengan kepentingancttnkul adedidikirawan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.
Konvensi Internasional
Konvensi-konvesi internasional berkaitan dengan HKI :
1.       Konvensi Bern 1886 (berkaitan dengan karya sastra
2.       GATT
3.       Konvensi hak cipta universal 1955
4.       Rome convention
Uraian konvensi tersebut adalah:
1.       Konvensi Bern 1886 (berkaitan dengan karya sastra), pada garis besarnnya memuatu 3 prinisp dasar berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standarcttnkul adedidikirawan minimum perlindungan hokum yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi Negara-negara berkembang, prinsip tersebut antara lain:
a.       Prinsip national treatment, bahwa ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian yang pertama kali diterbitkan harus mendapat perlindungan hokum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga Negara sendiri.
b.      Prinsip automatic protection, bahwa perlindungan hokum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun
c.       Prinsip independence of protection, bahwa perlindungan hokum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hokum Negara asal pencipta.
Standar minimium pelindungan hokum yang diberikan yaitu ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan dibidang sastra ilmu pengetuahan , seni, dalamcttnkul adedidikirawan bentuk apapun perwujudannya kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi, pembatasan atau pengecualian. Yaitu terhadap yang tergolong sebagai hak-hak eklusif  
2.       Konvensi hak cipta universal 1955, merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNISCO untuk mengakomodasikan dua alliran falsafah berkenaan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional yaitu civil law system dan common law system, sebagai pemenuhan kebutuhan akan suatu common dinamisator convention (UCC) yang secara garis besar menetapkan hal-hal yang antara lain: adequate and effective protection, national treatment, formalities, dualtion of protection, translation right, jurisdiction of the international court of justice, bern safeguard clause.ratifikasi terhadap ketentuan internasional , paris convention for the protection of industrial property dan convention establishing the world intellectual property organization èUU No.15 tahun 1997 sebagai perubahan Keppres No.24 tahun 1979. Agreement establishing the WTO è UU No. 7 tahun 1994. Patent corporation treaty (PCT) è Kepres No.16 tahun 1997. Trade markcttnkul adedidikirawan law treaty (TML)èKepres No.17 tahun 1997. Bern convention for the protection of literary and artistic work èKepres No. 18 tahun 1997. WIPO copyright treaty (WCT) èKepres 19 tahun 1997. Ratifikasi TRIPs bersifat full compliance kerahasiaan penuh. Prinsip national treatment berlaku bagi HKI yaitu karya cipta yang didaptarkan dinegara tertentu dianggp sudah didaftarkan dinegara lain (berlaku bagi mereka yang meratifikasi TRIPs. Tidak ada suatu konvensi pun yang mewajibkan suatu Negara memberikan perlindungan hokum terhadap pencipta bukan waraga Negaranya, kecuali jika Negara bersangkutan menjadi pesetra perjanjian international yang mewajibkannya memberikan perlindungan hokum hak cipta ciptaan warga Negara asing di Negara peserta perjanjian.
Agreement Establishing The WTO
Diratifikasi dalam UU No. 7 tahun 1994 memuat beberapa annex: multilateral agreement on trade in goals, general agreement on trade in services, agreement on trade related aspects of IPR, annex understanding on rules andprocedure governing thecttnkul adedidikirawan settlement ofdisputes. Annex 1 c agreement TRIPs :
Part II : standards concerning rge availbilitiy scope and use of IPR.
Section 1 : hak cipta dan hak-hak terkait
Section 2 : merek
Section 3: indikasi geografis
Section 4 : desain industry
Section 5 : paten
Section 6 : desain tata letak terpadu
Section 7 : perlindungan rahasia dagang
Section 8 : control praktik-praktik anti persaingan dalam perjanjian lisensi.
Hubungan HKI dengan BW
Tentang benda diatur dalam buku II BW tetapi masalah HKI tidak diatur dalam buku II BW. BW merupakan satu kodifikasi yang dipengruhi oleh hokum Romawi yang pada waktu itu memiliki pandangan bahwa yang namanya benda itu diasumsikan hanya sebagai suatu yang berwujud fisik atau ada kaitannya dengan hal-hal yang berwujud misalnyacttnkul adedidikirawan: hipotik dianggap sebagai benda berwujud karena ada hubungan dengan tanah gadai ada hubungannya dengan benda bergerak oleh karena itulah sekarang berkembang bahwa HKI itu bisa merupakan benda berwujud atau tidak berwujud.
PENGATURAN


Sabtu, 15 April 2017

HUKUM PENANAMAN MODAL Part 3 : Multinational Enterprise, STATE ENTITY,Bentuk Kerjasama, Kepemilikan Modal Asing, Nasionalisasi, Kompensasi

MULTINATIONAL ENTERPRISE DAN TRANSNATIONAL CORPORATION
Ada 2 macam multinasional :
1.       National multinational hanya memiliki satu kebangsaan
2.       International multinational memiliki lebih dari satu kebangsaan
Definisi menurut Robert E Tindal: MNE as combination of companies of different nationality connacted by means of share holding managerial control and contract and constituting economic unit. Adalah merupakan kombinasi perseroan yang berkebangsaan lain yang saling berhubungan melalui pemilikan saham control, manajemen, kontrak yang kesemuanya merupakan satu unit kesatuan ekonomi. Pengertiannya sama sekali tidak dikenal dibidang cttnadedidikirwnhokum namun hokum nasional hanya mengenal pengertoan perusahaan nasional dan asing. Hhukum Indonesia hanya mengatur transnational corporation (TNC). Adapun pengertiN TNC menurut UUPMA adalah suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia menrut hokum Indonesia tetapi secara organisatoris, managerial, financial ,kkontraktual atau strategis seluruhnya atau sebagian merupakan bagian dari satu kesatuan (unit) ekonomi yang lebih besarberpusat do salah satuu Negara di luar negeri. Dari definisi yang dikemumukan oleh Tindal:
Prof Sunaryati menggunakan pengertian multinasional enterprise karena banyak ragam istilah untuk hal ini seperti international companies multinational corporation, multinational enterprise/transnational enterprise. Menurut beliau transnational corporation (TNT) merupakan salah satu bagian dari multinational enterprise (TNE). MNE terdiri dari:
1.       Cabang branch, bukan merupakkan badan hokum yang berdiri sendiri melainkan merupakan bagian yang secara formal tidak terpisahkan dari kantor/usaha pusatnya, manajemen,administrasi, keuangan serta kebijakan adalah sama dengan pusat dan dikendalikan dari pusat.
2.       Subsidiary (anak perusahaan), merupakan badan hukumm yang berdiri sendri terlepas dariinduk perusahaan dan lzimnya didirikan berdasarkan hokum yang berlaku di Negara tempat anak perusahaan itu berada (the part of multinational enterprise, parent company (pusat), branch, agent (wakil) representative office (diluar perusahaancttnadedidikirwn fungsinya hanya memberikan informasi ), holding company (gabungan perusahaan induk), subdiary (anak perusahaan), joint venture ).
MNE terbagi menjadi 2:
1.       MNE vertical, (system integrasi vertical) adalah sustu sistm produksi pemasaran dan manajemn yang diterpkan trhadap perusahan-perusahan yang bernaung di bawah induk perusahaan multinasional dimana perusahan-perusahaan afliasi melakukan kegiatan-kegiatan yang saling mendukung satu sama lain.
2.       MNE horizontal, adalah bentuk hubungan erat yang spesialisasi produksi di luar negeri dengan cara memperluas pasar secara geografis dancttnadedidikirwn memperbanyak pilihan atau barang/jasa yang tersedia bagi konsumen.
Segi negative MNE:
1.       MNE MENGIKUTI suatu strategi untuk kepentingan pusat, tidak memperhatikan kepentingan Negara tempat usaha sehingga melahirkan konflik
2.       Diluar control Negara;
3.       Wewenang untuk memutuskan kebijakan-kebijakannya ditangan perseroan induk;
4.       MNE seering memiliki wewenang politik
5.       Hasil pajak Negara asal maupun Negara tempat usaha dipengaruhi oleh kebijakan transfer pricing yang ditangan induk;
6.       Pemilikan saham dimiliki oleh bangsa asing
7.       MNE tidak memasukan teknologi mutakhir
8.       Teknologi maju tidak mmbantu mengatasi pengangguran
9.       Currency hedging penentuan sumber keuangan penggunaan uang local transfer laba/ deviden sangat mempengaruhi kebijakancttnadedidikirwn keuangan Negara tempat usaha;
10.   Mengkonsentrasikan pada perkembangan industry dan bahan mentah yang hanya menguntungkan diri sndiri
11.   Sering merugikan system hubungan industry dengan jln menolak mengikuti serikat buruh dan merusak upah
12.   MNE dengan memindahkan produksi ke Negara sedang berkembang maka menarik keuntungan atas harga tenaga buruh yang murah;
13.   MNE dapat dengan mudah memilih tempat kedudukan usaha dinegara taxhoven (bebas pajak)
Segi positif MNE :
1.       Membangun sarana
2.       Mengeskploitasi kekayaan alam
3.       Membuka lapangancttnadedidikirwn pekerjaan
Sifat dasar TNC :
a.       Manajemen
b.      Akses dan pengausaan teknologi
c.       Akses ke pasar modal dancttnadedidikirwn uang internasional
Kategori TNC untuk perusaahan yang merupakan bagian dari perusahaan asing berbentuk:
1.       PT yang merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh orang badan hokum pihak asing.
2.       PT yang merupkan joint interprise baik yang merupakan PMA (yang bergabung dengan modal setempat) atau PMDN (joint venture)
3.       Perusahaan-perusahaan yang menggunakan keahlian modal fasilitas dan tenaga-tenaga asing baik management contrac tehnical assistance contrac kontrak karyacttnadedidikirwn production sharing franchise (joint venture),
Contoh:
1.       Kontrak karya dilaksanakan oleh pertamina
2.       Production sharing dilaksankan oleh PN aneka tambang
3.       Management contrac dilaksanakan oleh hotel
4.       Joint venture dan pinjaman modal diadakan olehcttnadedidikirwn beberapa perusahaan perkebunan
5.       Kerjasama berdasarkan kontrak yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan [erusahaan transnasional.
Pada kenyataannya berbagai pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan perusahaan yang bersangkutan untuk sebagian besarcttnadedidikirwn tergantung pada keinginan perusahaan  diluar negeri yang memberikan bentuan keahlian pinjaman modal. Hubungan PMA dengan Negara penerima modal sebagai agent of development and agent weapon of exploration.
STATE ENTITY
State trading meruupakan suatu fenomena yang bukan hanya ada dinegara sosialis tetapi juga di Negara liberalis dengan indiviidualismenya. Terhadap state entity maka hokum yang berlaku adalah hokum perdata international dan hokum publiknya (Negara sebagai pemerintah). Dalam praktek maka yang berperan lebih banyak adalah hokum publiknya yaitu dalam seggi kebijaksnaan . alasan Negara turut campur dalam PMA adalah bahwa Negara pun sebagaicttnadedidikirwn entity /corporate membutuhkan suatu modal dan teknologi untuk mengelola kekayaan alam urusan domestic dan Negara menginginnkan modal dan teknologi tersebut masuk kedalam negaranya. Jika Negara tidak bekerjasama dengan pihak asing maka akan mengalami kesulitan dalam pemasaran produk. Berkaitan penanaman modal, maka dalam melaksanakan tugasnya BUMN mempunyai fungsi:
1.       Memonopoli bidang tertentu apabila berkenaan dengan produk yang menyangkut kepentingan public missal, BULOG dalam penyediaan beras,
2.       Memberikan pengaruh terhadap tujuan dan kebijakan pemerintah dalamcttnadedidikirwn pencapaian tujuannya dalam sector industry maupun ekonomi.
BUMN harus melayani kepentingan public.
BENTUK KERJASAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL
Diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPMA :
Pasal 23 ayat (1) tentang kontrak (dengan Pasal 3 UUPMA), Pasal 23 ayat (2) tentang cara dan bentuk kerjasama (ditentukan oleh pemerintah), modal nasional meliputi:
1.       Modal pemerintah pusat
2.       Modal pemerintah daerah
3.       Modal koperasi
4.       Modal swasta nasional
Ada 3 bentuk kerjasama (Pasal 3UUPMA) :
1.       Joint venture, adalah suatu bentuk kerja sama yang mana para pihak tidak perlu membentuk suatu badan hokum kerjasama antar pemilik PMA dan PMDN yang semata-mata karena perjnjian; menurut Prof Soemantoro joint venture meruupakan kerjasama antar pemilik modal asing dengan modal nasional yang hanya bersifat kontraktual tetapi biasanya tujuannya tidak hanya memberikan keuntungan saja tetapi juga untuk memberikan pengalaman kerja pada pemilik modal nasional contoh: franchise, management contract.
2.       Joint enterprise, adalah perusahaan dalam rangka kerjasama modal asing dal modal nasional yang modalnya dimiliki kedua belah pihak dan harus dalam bentuk suatu badan hokum baru. Keuntungan joint venture :
a.       Modal asing tidak perlu menanam modal dalam bentuk valuta asing tetapi bisia langsung dalam rupiah
b.      Memudahkan perizinan dalam memasukan mesin-mesin untuk mengelolaa pabrik;
c.       Risiko penanaman modal asing berkurang dengan badan hokum baru adanya kerjasama dengan modal nasional dikendalikan cttnadedidikirwnoleh hokum Indonesia.
3.       Kontrak karya, adalah perjanjian kerjasama dibidang pertambangan (migas dll)
Bentuk kerjasama lain dalam praktek:
1.       Bagi hasil (production sharing) biasanya dibidang pertambangan
2.       Penanaman modal dengan direct investment conversion schame lahircttnadedidikirwn dari hutang yang belum bisa dibayar dan kemudian dijadikan modal asing
3.       Kredit investasi pemerintah (PMDN)
4.       Kredit proyek berbentuk modal bukan uang contoh : peralatan parbrik
PP No.20 tahun 1994 tentang pemilikan saham asing dalam perusahaan PMA
Tujuannya adalahh untuk menrik investasi sebanyak mungkin di semua sector ekonomi untuk mencapai sasaran –sasaran pembanggunan nasional serta menciptakan peluang untuk bersaing secara bebas, terbuka dan adil dengan tujuan itu akhirnya diharapkan terciptanya daya saing yang kuat dan mruni tanpa proteksi. PP ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menabah sumber pembiayan pembangunan terutama pemenuhan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana yang dirasakan sudah mendesak. Dan pemenuhan kebutuhan melalui PMA akan mengurangi ketergantungan terhadp pinjaman utang luar negeri. PP ini dianggap sebagai langkah yang yang sangatcttnadedidikirwn berani dan berarti yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah khususnya sejak dimulainya reformasi perekonomian Indonesia yang besar mengenai perekonomian Indonesia di masa depan yaitu pada masa pasca perjanjian GATT WTO, AFTA, dan APEC. PP ini yang disusul dengan petunjuk pelaksananya yaitu SK Manives No.15 tahun 1994, merupakan cerminan keingnan politik pemerintah untuk serius mengubah perekonomian indonseia menjadi lebih terbuka dab lebih mampu beradaptasi terhadap system global. Hal-hal pokok yang diatur dalam PP No.20 Tahun 1994 antara lain :
1.       Adanya peningkatan kelonggaran dan kepastian dalam kepimilikam dan besarnya saham yang akan ditempatkan dalam PMA, yaitu tergantung dari kekayan usaha demikian juuga dalam bntuk usaha patungan dengan kelonggatan missal 5 % dari modal yang disetor untuk penyertaan modal indonseia. Rancngan ini diharapkan akan meneubuhkan industry penunjang (supporting industry) dan berkaitan industry kecil dan menengah sserta industry besar.
2.       Aspek penyamaan dalam arti meniadakan perbedaan yang selama ini dianut seperi perusahaan PMA PMDN den non PMA/PMDN menegaskan bahwa pengalihan saham tidak mengubah status perusahan(Pasal 7 ayat (2)) hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi dan yang pada dasarnya adalah bahwa semua perusahaan tadi secara hokum memiliki kedudukan yang sama, yaitu merupakan badan hokum Indonesia yang tunduk pada hokum Indonesia. Dengan demikian persamaan ini diharapkan akan terjadi persaingan sehhat di dalam negeri yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan.
3.       Penegasan dalam jenis usaha yang akan dpat dimasukan oleh modal asing bagi PMA patungan dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bsgi Negara dan hajat hidup orang banyak yaitu, pelabuhan produksi tarnsmisi serta distribusi listrik untuk umum, kereta api umum, pelayaran, penerbangan, air minum, telekomunikasicttnadedidikirwn, pembangkt tenaga atom, dan media massa kegiatan tersebut diizinkan bagi PMA patungan adalah yang tergolong sarana prasarana yang penting penyediaan dalam menunjang pembangunan industry.
4.       Adanya kelonggaran pembebasan dalam memilih lokasi usaha yang diperkenankan diseluruh wilayah Indonesia. Kelonggaran ini diharpkan akan mendorong modal asing untuk mengolah SDA diberbagai daerah di Indonesia sesuai arah pembangunan industry dan juga menjadi daya Tarik yang kuat untuk masuknya modal asing yang pada akhirnya akan meningkatkan keterkaitan antar sector industry dan peningkatan ekspor. Dengan demikian maka secara berangsur –angsur akan mewujudkan pemerataan pembangunan.
5.       Dihapuskannya ketentuan investasi minimum;
6.       Dihapuskannya keharusan divestasi dan persyaratan khusus;
7.       Dimungkinkan perusahaan PMA yang telah berproduksi komersil membeli saham perusahaan yang telah berproduksi komersil membeli saham perusahaan ysng telah berdiri dan berbentuk PT menurut hokum Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat ditetapkan.
NASIONALISASI DAN KOMPENSASI
Dalam pasal 21 UUPMA dinyatakan  bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindkan nasionalisasi/pancabutan hak secara menyeluruh atas perusahaan –peusahan modal asing tindakan –tindakan yang mengurangii hak menguasai dan untuk mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan UU dinyatakan kepentingannegara menghendako tindkan demikian. Nasionalisasi hanya dpat dilakukan untuk kepentingannegara dancttnadedidikirwn harus dengan UU. Diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUPMA sedangkan pasal Pasal 22 ayat (2) dan (3) mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam hal nasionalisasi. Nasionalisasi dilakukan:
1.       Dengan UU dalam hal ini harus mendapat persetujuan dari DPR (bila kepentingan Negara menghendaki)
2.       Pemberian kompensasi (ganti rugi) yang harus mengikuti asa-asas hokum internasional /prinsip-prinsip hokum internasional.
3.       Syarat yang harus dipenuhi dalam kompensasi:
a.       Prompt, cepat, maksudnya pembayaran ganti rugi dilakukan langsung tidak dicicil (dalam praktek tergantung pada kesepakatan para pihak);
b.      Adequate, yaitu ganti rugi yang diberikan harus cukup,
c.       Effective, bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan dalam valas/mata uang Negara perusahaan asing yang perusahaannya dinasionalisasi, prinsip lain dari resolusi general assembly economic commite bahwa nasionalisasi dapat dilakukan atas dasar keamanan kepeentingan nasional dari Negara yang bersangkutancttnadedidikirwn dan untuk itu pemilik harus memperoleh kompensasi yang appropriate sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara yang melakukan nasionalisasi dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil.
Nasionalisasi ada 2 macam :
1.       Pencabutan hak secara individual (kompenasai dilakukan secara sepenuhny)

2.       Pencabutan hak secara umum (kompensasi sebagian partialcttnadedidikirwn compantation tidak cash tetapi cicilan

Kamis, 13 April 2017

HUKUM PENANAMAN MODAL Part 2 : Tujuan, Permasalahan,Bentuk & Kedudukan PMA,Tenaga Kerja PMA, hak,jangka waktu PMA,perlindungan,pelaksanaanPMA,multinational enterprise

Tujuan PMA
Antara lain:
1.       Menanggulangi kemrosotan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang harus didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia.
2.       Meningkatkan kemakmuran rakayt dengan menambah produksi barang dan jasa.
3.       Meningkatkan tekanan-tekanan padacttn adedidikirwn neraca pembangunan luar negeri,
4.       Menambah kemampuan kita untuk mendatangkan modal skill dan teknologi dari luar negeri.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka UU No. 1 tahun 1967 memberikan kelonggaran –kelonggaran terhadap investor asing yaitu meliputi beberapa segi dan bidang antara lain:
1.       Segi operasional, dapat dilihat adanya jaminan terhadap perusahaan modal asing bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi /pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaaan modal asing ataupun tindakan yang mengurangi hak menguasai atau mengurus perusahaan tersebut.
2.       Bidang manajemen, pemilik modal diberi wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam dan bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja WNI pemilik modal diberi izin untuk mendatangkan /menggunakan tenaga ahli dan tenaga yang bukan WNI.
3.       Bidang keuangan, perusahaan modal asing diberi hak untuk mentransfer income dan modalnya dalam valuta asing yang ditanamkan;
4.       Bidang perpajakan, dapat dibebaskan dari pajak tetapi dengan persyaratan tertentu,
5.       Segi pemberian fasilitas, terhadap perusahaan modal asingcttn adedidikirwn juga berlaku ketentuan dimana dalam ha katas tanaah juga memiliki hak guna bangunan dan hak guna usaha

Masalah Dalam Penanaman Modal
Dalam bidang penanaman modal maka terdapat beberapa masalah yaitu antara lain:
1.       The problem of ultra vires, merupakan peraturan umum yang hamper selalu ada dalam system peraturan dan peraturan tersebut adalha menyangkur rentang komposisi tindakan hokum BUMN dapat dibatalkan jika tindakan tersebut melebihi wewenang BUMN tersebut. Masalah dalam ultra vires adalah bahwa kadangkala pejabat melebihi kewenangannya dalamcttn adedidikirwn membuat kontrak, maka kontrak itu tidak bisa dicabut dan akan menyangkut terus pada perusahaan tersebut. Jika dari awal maka kontrak ini tidak sah.
2.       Fraud and corruption, penipuan dan korupsi missal terjadi penyogokan,
3.       Breach of agreement by legislation, pemutusan kontrak biasanya dilakukan oleh peraturan.
4.       Souverign immunity and enforcement, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa khususnya dalam sengketa penaanaman modal,
5.       Corporate nationality

BENTUK HUkum dan Kedudukan Perusahaan PMA
Perusahaan PMA harus berbentuk PT. keuntungan perusahaan PMA berbentuk PT:
1.       Kegiatannya lebih mudah dibatasi dan dikontrol,
2.       Dengan berbentuk PT maka sebelum suatu proyek PMA disetujui maka dapat dilakukan pengawasan terlebih dahulu oleh BKPM.
Berkenaan dengan daerah usaha, maka pemerintah menetapkan daerah usaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi daerah macam perusahaan besarnya penanaman mdoal dan keinginan pemilik modalcttn adedidikirwn asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Bidang Usaha
Bidang usaha ini penting dalam menentukan besar kecilnya modal asing yang diperlukan untuk keperluan penanaman modal (investasi) dan juga penting untuk menentukan macam skill dan teknologi yang diperlukan bagi suatu bidang usaha. Bagi pemerintah sangat penting untuk prioritas bidang usaha perushab PMA sesuai dengan prioritas-prioritas dalam rangka peelaksanaan kebijakan ekonomi pembangunan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Hokum penanaman modal Indonesia mmenganut system terbuka dan tertutup. UUPMA sendiri tidak menetapkan bidang bidang usaha mana yang terbuka bagi modal asing, tepi penetapan perincian bidang usaha inicttn adedidikirwn ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 5 UUPMA). Dalam melakukan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas harus dipertimbangkan dahulu berdasarkan beberapa hal yang antara lain:
1.       Penanaman modal asing yang dapat menambah penerimaan devisa bagi Negara missal pertambangan, eksporhasil pertanian, turisme, industry, dsb.
2.       Penanaman-penanaman modal asing yang dapat membantu mengurangi impor suatu barang bahan dan jasa
3.       Penanaman-penanaman modal asing yang meskipun tidak menambah penerimaan devis maupun mengurangi impor secara berarti, tapi :
a.       Dapat memberi hasil yang cepat missal kurang dari 2 bulan
b.      Dapat menambah kesempatan kerja secara berarti
c.       Mengintroduksi teknologi dan cara-cara kerja baru yang dapatcttn adedidikirwn menaikan produktivitas dalam sector produksi itu,
d.      Membawakan alat-alat pelengkapan modern yang dapat memperbesar efektivitas kerja dan menurunkan biaya produksi.
Bidang usaha tertutup (Pasal 6 UUPMA) meliputi:
1.       Bidang usaha tertutup oleh penanam modal asing dengan penguasaan secara penuh yaitu bidang-bidang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
2.       Bidang usaha yang tertutup baggi PMA dalam arti dilarang samacttn adedidikirwn sekali yaitu bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara.
PMA dibidang pertambangan harus berbentuk kontrak karya. Badan usaha yang terbuka bagi PMA dibagi dalam 2 golongan yaitu:
1.       Badan usaha secara penguasaan penuh oleh perusahaan PMA missal unilevr Indonesia.
2.       Badan usaha tidak secara penguasaan penuh yaitu, PMA tersebut hanya diperbolehkan bekerja atas dasar kerja sama yang dibagi dalam 2 golongan :
a.       Atas dasar kerjasama hanya dengan pemerintah. Dlm hal ini tidak menguraangi wewenang pemerintah untuk menyerahkan pelaksanaannya kepadacttn adedidikirwn perusahaan Negara.
b.      Atas dasar kerjasama baik dengan pemerintah (pusat dan daerah) maupun swasta nasional.

Tenaga Kerja dalam PMA
Pemilik perusahaan diperkenankan menentukan direksi pada perusahaan tersebut (pasal 9). Perusahaan-perusahaaan asing harus mmpergunakan tenaker Indonesia , kecuali tenaga ahli yang taka da di Indonesia dan wajib melatih WNI untuk menggantikan tenaga kerja asing. Perusahaancttn adedidikirwn asing wajib melakukan pelatihan pada tenaker Indonesia untuk alat-alat yang mereka bawa dari luar negeri agar tenaker WNA dapat diganti dengan tenaker WNI (pasal 12).

Hak Perusahaan PMA.
Tidak diberikan hak milik melainkan hanya HGB (jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun) HGU (jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang 60 tahun) dancttn adedidikirwn hak pakai.

Jangka Waktu PMA
Berdasarkan pasal 18 maka setiap izin PMA diberikan untuk waktu yang tidak lebih dari 30 tahun melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dihitung pada saat perusahaan tersebut mulai berproduksi secara komersial sebagaimana ditetapkan dalam izin usahanya(aturan pelaksanaannya adalah PP No.9 tahun 1993 sebagai pengganti PP No. 24 tahun 1986). Batas maks 30 tahhun dimaksudkan agar tidak terjadi dominasi asing. Untuk perluasan usaha perusahaancttn adedidikirwn PMA diberi jangka waktu usaha maks 30 tahun dihitung sejak perluasan usahanya berproduksi secara komersil sebagaimana ditetapkan dalam izin perluasan usaha. Dengan pengertian izin usaha yang telah dimiliki ikut mendapat perpanjangan sepanjang perluasan usahanya dilakukan dalam jangka waktu masih berlakunya izin usaha yang telah dimilikinya.

Perlindungan Terhadap PMA
UUPMA memberikan perlindungan terhadap PMA brupa jaminan hak transfer dalam valuta asing. Hak transfer dalam valuta asing teersebut meliputi :
1.       Keuntungan yang diperoleh oleh modal sesudha dikurangi pajak-pajak dan pembayaran lain di Indonesia;
2.       Keuntungan yang berhubungan dengan tenaga asing yang diperggunakan di inodnesia;
3.       Biaya-biaya lain yang akan ditentukan lebihcttn adedidikirwn lanjut;
4.       Penyusutan atas alat perlengkapan tetap;
5.       Kompensasi dalam hal nasionalisasi.
Macam-macam hak transfer:
1.       Transfer keuntungan
2.       Transfer social, missal tenaga ahli asing
3.       Transfer penerimaan baru missal royalty
4.       Transfer mengenai penyusutan barang
5.       Transfer berupa repatrisasicttn adedidikirwn modal
Repatrisasi adalah pengembalian modal asing kembali ke negri asalnya (Pasal 24-26 UUPMA)

Pelaksana PMA
Pelaksana penanaman modal (the actors):
1.       Multinational corporation
2.       State corporations
3.       Internationalcttn adedidikirwn organization (ICSID, UNCTAD, OECD).

MULTINATIONAL ENTERPRISE DAN TRANSNATIONAL CORPORATION
Ada 2 macam multinasional :
1.       National multinational hanya memiliki satu kebangsaan
2.       International multinational memiliki lebih dari satucttn adedidikirwn kebangsaan
Definisi menurut Robert E Tindal: MNE as combination of companies of different nationality connacted by means of share holding managerial control and contract and constituting economic unit. Adalah merupakan kombinasi perseroan yang berkebangsaan lain yang saling berhubungan melalui pemilikan saham control, manajemen, kontrak yang kesemuanya merupakan satu unit kesatuan ekonomi. Pengertiannya sama sekali tidak dikenal dibidang hokum namun hokum nasional hanya mengenal pengertoan perusahaan nasional dan asing. Hhukum Indonesiacttn adedidikirwn hanya mengatur transnational corporation (TNC). Adapun pengertiN TNC menurut UUPMA adalah suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia menrut hokum Indonesia tetapi secara organisatoris, managerial, financial ,kkontraktual atau strategis seluruhnya atau sebagian merupakan bagian dari satu kesatuan (unit) ekonomi yang lebih besarberpusat do salah satuu Negara di luar negeri. Dari definisi yang dikemumukan oleh Tindal:
Prof Sunaryati menggunakan pengertian multinasional enterprise karena banyak ragam istilah untuk hal ini seperti international companies multinational corporation, multinational enterprise/transnational enterprise. Menurut beliau transnational corporation (TNT) merupakan salah satu bagian dari multinational enterprise (TNE). MNE terdiri dari:
1.       Cabang branch, bukan merupakkan badan hokum yang berdiri sendiri melainkan merupakan bagian yang secara formal tidak terpisahkan dari kantor/usaha pusatnya, manajemen,administrasi, keuangan serta kebijakan adalah sama dengan pusat dan dikendalikan dari pusat.
2.       Subsidiary (anak perusahaan), merupakan badan hukumm yang berdiri sendri terlepas dariinduk perusahaan dan lzimnya didirikan berdasarkan hokum yang berlaku di Negara tempat anak perusahaan itu berada (the part of multinational enterprise, parentcttn adedidikirwn company (pusat), branch, agent (wakil) representative office (diluar perusahaan fungsinya hanya memberikan informasi ), holding company (gabungan perusahaan induk), subdiary (anak perusahaan), joint venture ).
MNE terbagi menjadi 2:
1.       MNE vertical, (system integrasi vertical) adalah sustu sistm produksi pemasaran dan manajemn yang diterpkan trhadap perusahan-perusahan yang bernaung di bawah induk perusahaan multinasional dimana perusahan-perusahaan afliasi melakukan kegiatan-kegiatan yang saling mendukung satu sama lain.
2.       MNE horizontal, adalah bentuk hubungan erat yang spesialisasi produksi di luar negeri dengan cara memperluas pasar secara geografis dan memperbanyak pilihancttn adedidikirwn atau barang/jasa yang tersedia bagi konsumen.
Segi negative MNE:
1.       MNE MENGIKUTI suatu strategi untuk kepentingan pusat, tidak memperhatikan kepentingan Negara tempat usaha sehingga melahirkan konflik
2.       Diluar control Negara;
3.       Wewenang untuk memutuskan kebijakan-kebijakannya ditangan perseroan induk;
4.       MNE seering memilikicttn adedidikirwn wewenang politik
5.       Hasil pajak Negara asal maupun Negara tempat usaha dipengaruhi oleh cttn adedidikirwnkebijakan transfer pricing yang ditangan induk;
6.       Pemilikan saham dimiliki oleh bangsa asing
7.       MNE tidak memasukan teknologi mutakhir
8.       Teknologi maju tidak mmbantu mengatasi pengangguran
9.       Currency hedging penentuan sumber keuangan penggunaan uang local transfer laba/ deviden sangat mempengaruhi kebijakancttn adedidikirwn keuangan Negara tempat usaha;
10.   Mengkonsentrasikan pada perkembangan industry dan bahan mentah yang hanya menguntungkan diri sndiri
11.   Sering merugikan system hubungan industry dengan jln menolak mengikuti serikat buruh dan merusak upah
12.   MNE dengan memindahkan produksi ke Negara sedang berkembang maka menarik keuntungan atas harga tenaga buruh yang murah;
13.   MNE dapat dengan mudah memilih tempat kedudukan usaha dinegara taxhoven (bebas pajak)
Segi positif MNE :
1.       Membangun sarana
2.       Mengeskploitasi kekayaan alam
3.       Membuka lapangancttn adedidikirwn pekerjaan
Sifat dasar TNC :