DMCA.com Protection Status BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE

Jumat, 13 Januari 2017

MENGUNGKAP TABIR TERORISME DALAM KAJIAN HUKUM HAM INTERNASIONAL PART VI

PERANG MELAWAN TERORISME
Tindakan terorisme kerap mengundang reaksi berlebihan dari pemerintah sebagai tindakan balasan. Counter terrorism ini juga dapat berupa pelanggaran atas azas praduga tak bersalah, peradilan yang bebas, bebas dari penyiksaan, kebebasanberpendpat danadedidikirawan berserikat. Kontra terrorisme yang ditujukan pada kelompok agama atau etnis tertentu juga akan melanggar hokum HAM.
Perkembangan situasi HAM pasca serangan 11 September telah terdokumentasi dengan baik. Diseluruh dunia, serangan 11 september telah diikuti gelombang serangan bersifat rasis yang ditujukan kepada kaum muslim, arab dan sikh hanya atas dasar penampilan mereka. Sejumlah Negara menangkapi ratusan orang untuk alas an politik tertentu, sehingga perang terhadap terrorism dijadikan alat menindas lawan politik. Banyak Negara mengeluarkan peraturan hokum yang merumuskan kejahatan baru, melarang organisasi tertentu, membekukan asset, mengekang kebebasan warganegara, danadedidikirawan mengurangi pengamanan terhadap pelanggaran HAM. Serangan 11 September telah dijadikan sejumlah Negara sebagai alas an kampanye politik. Rusia selalu berdalih bahwa konflik checnya sebagai operasi anti teroris. Namun setelah serangan 11 September Rusia meminta pengakuan atas tindakannya dengan alas an bahwa adaadedidikirawan hubungan antara kaum pemberontak checnya dengan Taliban dan osama binladen. Cina bereaksi serupa untuk membela responnya atas agitasi politik diprovinsi XINJIANG. Perdana menteri mesir menuntut negaara-negara barat memikirkan perjuangan mesir melawan terror, danadedidikirawan PM Israel berulang kali menyebut presiden palestina yasir Arafat sebagai our bin laden banyak contoh lainnya.
Reaksi PBB menghadapi akses tindakan-tindakan Negara yang berupa kontra terorisme tidaklah memuaskan. Dewan  Keamanan PBB mengidentifikasi kebutuhan untuk memerangi terorisme dalam resolusi 1373 (2001) dengan menyebutkan sejumlah tindakan guna menceggah dan menanggulanginya namun baik dewan keamanan maupun komite anti teorisme yang kemudian dibentuk sama sekali tidak menyebut tentang keharusan Negara mematuhi HAM dalamadedidikirawan memerangi terorisme sekli pun adaadedidikirawan upaya dari badan-badan lain dilingkungan PBB untuk tetap menjunjung HAM dalam menanggulangi terorisme yang kian marak tersebut.    

Minggu, 08 Januari 2017

MENGUNGKAP TABIR TERORISME DALAM KAJIAN HUKUM HAM INTERNASIONAL PART V

ASPEK HUKUM PELANGGARAN HAM OLEH SUBYEK HUKUM BUKAN NEGARA

Serangan 11 September terhadap AS dilancarkan oleh individu-individu dari Negara lain oleh actor bukan Negara yakni sebuah organisasi yang tidak memiliki status hokum sebagai Negara atau agen Negara.
Sementara pihak meragukan bahwa tindakan tersebut tertentu yang dilakukan teroris atau anggota kelompok bersenjata yang bertindak  diluar control negaranya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Hokum HAM internasional dikembangkan untuk melindungi seseorang dari prnyalahgunaan kekuasaan oleh negaranya sendiri. Oleh karena itu hokum internasional, dalam keadaanya dewasa ini tidak akan mampu secara efektif menaggulangi terorisme yang dilakukan actor bukan Negara. Menurut doktrin HAM secara harfiah actor bukan Negara tidak terikat secara hokum oleh mekanisme pengawasan hokum internasional dan hokum HAM internasional. Konsekuensinya sejumlah Negara telah mempertanyakan apakah pertempuran hokum melwan terorisme dapat dimengangkan melalui penerapan hokum HAM adalah kejahatan menurutadedidikirawan hokum pidana nasional masing-masing Negara bukan pelanggaran HAM. Uni eropa juga menggaris bawahi bahwa perbuatan terorisme bukan pelanggaran HAM dan sejunlah komentator berpandanga bahwa serngan 11 Sept adalah kejahatan biasa menuhut hokum pidana AS.

Namun demikian hamper semua instrument HAM mencantumkan kewajiban Negara intuk mengontrol kegiatan-kegiatan tertentu dari individu guna mencegah terjadinya penyalahgunaan HAM, UN Commission on Human Rights, misalnua telah memutuskan bahwa perkosaan oleh actor-actro bukan Negara merupakan pelanggaran pelanggaran hak wanita. Badan yang sama juga telah menyatakan bahwa individu berkewajiban untuk berusaha menjunjung tinggi dan mematuhi ham hal sendaga sudah digariska dalam internasional Convenant on civil and political right Pasl 5 (1) : tidak ada bagian dari konvenan ini yang dapat ditafsirkan memberikan hak kepada suatu Negara kelompok atau orang perorangan untuk terlibat dalam perbuatan atau melakukan tindakan yang ditujukan untuk merusak hakadedidikirawan dan kebebasan yang diakui kovenan atau membatasinya lebih sempit dari yang ditetapkan kovenan. Ketentuan ini diberlaku bukan hanya bagi Negara akan tetapi juga bagi kelompok dan oraang perorangan sehingga perbbuatan terrorisme sekali pun dilakukan actor bukan Negara kini tunduk pada ketentuan hukuam internasional. 

MENGUNGKAP TABIR TERORISME DALAM KAJIAN HUKUM HAM INTERNASIONAL PART IV

PELANGGARAN HAM OLEH TINDAKAN TERORISME SERANGAN 11 SEPTEMBER 2001

Perbuatan teroris melanggar HAM para korbannya. Dampak terorisme ini sangatluas dan barangkali tidak ada satu bagian pun dari HAM yang dikkecualikan dari dampak terorisme. Dampak merugikan dari perbuatan terorisme atas hak hidup , kemerdekaan, keamanan dan kehormatan seseorang telah didokumentasikan dengan baik oleh organ-organ PBB terutama melalui resulusi komisi HAM sub komisinya dan mejelis umum. Demikian pula organusasi-organusasi regional antar Negara seprti parliamentary assembly of the council of Europe dan Islamic summit conference telah meyatakan adanya dampak terorisme terhadap HAM padaadedidikirawan tanggal 16 Maret 2000, parlemen Eropa menegaskan kembali bahwa terorisme merupakan pelanggaran HAM.
Serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 yang meratakan gedung pencakar langit kembar world trade center di AS dan memakan banyak korban merupakan serangan terhadap HAM dasar setiap orang, yakni hak untuk hidup. Disamping itu ha katas kemerdekaan danadedidikirawan keamanan juga merupakan HAM yang dilanggar serangan 11 September tersebut. Betapa dahsayatnya serangan teroris 11 September ini dapat dilihat uraian dibawah ini:
Pada tanggal 11 September 2001, Sembilan belas orang kewarganegaraan non AS memiliki empat pesawat jet komersial dari boston, dan Washington membajak pesawat tersebut beberapa menit setelah take off, menabrakannya ke gedung world trade center di new York city, gedung pentagon di Virginia utara danadedidikirawan pinggiran Pennsylvania, menimbulkan korban jiwa terbesar yang pernah dialami AS dalam satu hari semenjak perang saudara amerika.
Di boston, lima orang pembajak Satam Al Sugami, Waleed Alshehri, Wal Alsheri, Mohammed Atta, dan Abdulaziz Alomari menaiki pesawat American Airline Flight 11, yang berangkat dari Logan pada jam 8:10 pagi menuju Los Angles. Tak lama setelah take off para pembajak berhasil menguasai pesawat dan menerbangkannya ke New York City , dan pada jam 8:45 pagi itu juga menabrakannya ke gedung world trade center menara utara. Juga di boston, lima orang pembajak lain Marwan Al Sahehi, Fayez ahmed, ahmed alghemdi, Hamza alghamdi, dan mohaid al shehri menaiki united airline flight 175, yang berangkat dariadedidikirawan logan airport pada jam 7:58 pagi dengan tujuan los angles. Setelah take off pembajak berhasil menguasai pesawat menerbangkannyake new York city, dan pada jam 9:03 pagi menabraknya ke menara selatan dari world trade center.            
Kedua gedung yang masing-masing berlantai 110- yang didalamnya  sekitar 50.000 orang sedang bekerja meledak dan terbakar hebat sehingga memaksa evakuasi besar-besaran dari para pegawai yang berada dilantai dibawah sumber ledakan pada Jam 9:50 menara selatan runtuh, diikuti oleh menara utara pada jam 10:30 memporakporandakan dan meratakan seluas 12 juta kaki persegi ruang perkantoran (seluas total ruang perkantoran ada di Atlanta atai Miami) dan merusak 18 juta kaki persegi ruang perkantoran lain di gedung –gedung yang ada di manhattan. Diantara bangunan dan benda yangadedidikirawan hancur sepanjang 30 mil. Sampai akhir tahun 2001, tercatat sekitar 2900 orang dipastikan tewas atau hilang di WTC, dan 157 penumpang dan crew pesawat dan pembajak terbunuh dalam dua buah pesawat yang dibajak.
Tidiak jauh dari Washington DC lima orang pembajak Saeed H. Alghamdi, Ahmed Al- Haznawi, Ahmed Alnami dan Ziad Samir Jarrah menaiki United Airlines 93 yang berangkat dasri Newark Airport (salah satu dari tiga bandara utama yang melayani kawasan metropolitan New York) pada jam 8:01 padi dengan tujuan Sanfrancisco, setelah mengudara, para pembajak menguasai pesawat, namun rupanya terjadi perlawanan dari sekitar empat puluh orangadedidikirawan penumpang dan awaknya pesawatnya kemudian jatuh dikawasan pedesaan Pennsylvania pada jam 10:10 tak ada korban yang sellamat.
Penyelidikan pihak berwajib menyingkap bahwa kesimmbilan belas pembajak telah bekerja dalam satu kelompok mandiri selama delapan belas bulan dengan hamper tidak mendapat bantuan dari luar kecuali pendanaan. Enam pemimpin kelompok ini berpendidikan baik, memasuki AS lebih dahulu dari yang lain, dan terdidik sebagai pilot. Anggota lain berusia lebih muda dan tidak begitu terpelajar berfungsi sebagai sedadu lapangan untuk mengendalikan penumpang. Tak lama setelah serangan tersebut pihakadedidikirawan berwajib AS mencurigai mereka didalangi dan didanai seorang warga Negara arab Saudi bernama osama bin laden yang bermarkas di afganistan dan beroperasi melalui jaringan teroris al qaeda.
Terorisme dengan sekala besar ini menciptakan iklim ketakutan yang luar biasa dengan menggunakan ketakutan dan kekerasan sebagai alat maka sebagaimana dinyatakan sepecial repoteur PBB K.K Kouta dalam dokumen PBB tanggal 27 Juni 2001:
Terrorism influence ideological and political factors in order to impose its own model of society impede citizens intheir right to have a say in the decisions that effects their lives; subverts pluralism and democratic institutions through the creation of negative conditions for the functioning of the constitution ; halts the democratic process and democratization undermines freeadedidikirawan political economic social and cultural development impairs the quality of democratic society for all (and) lends to more terrorism and militancy.

Pelanggaran HAM oleh perbuatan terorisme bukan sekedar dampak incidental perbuatan terorisme ditujukan pada penghancuran HAM itu sendiri terdapat consensus yang luas diberbagai lembaga HAM tentang dampak tidnakan terorisme ini yang ditujukan sebagai penyangkalan HAM. Pandangan demikian sudah dikukuhkan bertahun-tahun sebelumnya dalam Vienna Declaration andadedidikirawan programme of action, juni 1993 yang menyatakan bahwa tindakan terorisme ditujukan untuk menghancurkan HAM dan demokrasi.

Jumat, 06 Januari 2017

MENGUNGKAP TABIR TERORISME DALAM KAJIAN HUKUM HAM INTERNASIONAL PART III

TERORISME DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL
Pada dasarnya perbuatan terorisme itu dapat dituntut berdasarkan hokum pidana nasional dan internasional serta HAM nasional maupun internasional. Adapun komponen penting pertama dari hokum HAM internasional adalah sekumpulan standar internasional mengenai enforcement hokum yang tujuannya adlah mengendalikan penggunaan kekerasan, termasuk yang mematikan dan membatasiadedidikirawan konsekuensi yang tidak diinginkan dari penggunaan kekerasan tersebut. Instrument-instrumen hokum tersebut menekankan bahwa penggunaan kekerasan hanyalah satu kekecualian yakni sejauh diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
Salah satu perbedaan pokok antara aturan pengginaan kekerasan dalam hokum HAM internasional dan hokum perang internasional adalah penafsiran dan penggunaan proposionalitas. Apabila standar enforcement  hokum mengharuskan penggunaan kekerasan itu proposional ( hokum HAM internasional ), sesuai dengan tujuan sah yang ingin dicapai, maka dalam hokum pernag internasional diizinkan dilakukannya serangan langsung kepada obyek militer, termasuk para kombatan serta orang-orang yang terlibat langsung dalam permusuhan, dan tidak dibatasi proposionalitas. Adapun proposionalitas dalam hokum perang internasional adalah tes keseimbangan yang harus dilakukan pada saat suatu sasa ran militer sudah teridentifikasi , untukadedidikirawan menentuakn apakah serangan yang akan dilakukan bias menyebabkan jatuhnya korban dikalangan penduduk sipil, kerusakan obyek sipil atau kombinasi dari keduanya akan berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan secara militer yang diantisipasi. Ada argumentasi bahwa penggunaan prinsip proposionalitas yang lebih keras yang diberlakukan bagi enforcement hokumadedidikirawan merupakan salah satu alas an Negara menggunakan hokum perang dalam menghadapo terorisme. Misalnya dalam situasi dimana Negara mengantisipasi untuk menembak jatuh pesawat sipil yang sedang dibajak.

Senin, 26 Desember 2016

MENGUNGKAP TABIR TEORISME DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PART II

TERORISME DAN HUKUM PERANG INTERNASIONAL
Part II
Hukum peranginternasional adalah sekumpulan aturan hokum yang diberlaakukan manakala kekerasan dengan senjata sudah mencapai konfllik bersenjata, apakah internasional atau non internasional. Perjanjian-perjanjian dibidang hokum perang internasional yang paling sering dirujuk adalah konvensi=konvensi jenewa 1949 dan dua additional protocol of 1977, sekali pun aturan-aturan ini mencakup pula sejumlah instrument hokum lainnya mau pun hokum kebiasaan internasional. Hokum perang internasional tidak mendefinisikan terorisme tetapi melarang perbuatan-perbuatab terhadap penduduk sipil yang akan dianggap terorisme jika dilakukan diadedidikirawan masa damai.
Prinsip dasarnya adalah bahwa mereka yang terlibat dalam konflik bersenjata harus selalu membedakan antara kaum sipil dan kombata dan antara obyek sipil dan militer. Principle of distincition merupakan tonggak hokum perang internasional. diturunkan dari prinsip ini adalah sejumlah peraturan-peraturan  yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil, misalnya melarang serangan langsung yang membabi buta terhadap penduduk sipil atau obyek sipil. Demikian juga aturan mengenai sikap bbermusuhan untuk menghindarkan penduduk sipil dariadedidikirawan dampak tindakan tersebut. Hokum perang internasional juga melarang penyanderaan, baik terhadap penduduk sipil atau terhadap orang yang tidak lagi terlibat permuduhan.
Begitu konflik bersenjata timbul, mungkin tidak begitu penting untuk memberi sebutan perbuatan teroris pada kekerasan terhadap penduduk sipil atau obyek sipik sebab tindakan- tindakan demikin sudah termasuk kejahatan perang yang dapat dituntut secaara pidana oleh Negara sesuai dengan hokum internasioonal; dan dalam hal pelanggaran beratadedidikirawan sebagaimana diatur konvensi – konvensi jenewa dan additional protocol 1, orang – orang yang bersalah harus dipidanakan termasuk dalam rangka yurudiksi universal.

Hokum perang internasioonal juga secara spesifik melarang terorisme dan perbuatan terorisme. Tujuan utamanya adalah menggaris bawahai prinsip hokum umum bahwa: tanggung jawab pidana itu individual dan tidak boleh adaadedidikirawan seorang individu dan warga sipil harus menjadi korban penghukuman secara kolektif, yang jelas merupakan perbuatan bersifat terror . oleh karena itu konvensi jenewa ke IV (Pasal 33) menyatakan bahwa :” hukuman kolektif atau tidnakan serupa yang bersifat intimidasi atau terorisme adalah dilarang.” Sedangkan additional protocol II (Pasal 42) melarang “perbuatan terorisme” terhadap orang atauadedidikirawan yang tidak lagi ambilbagian dalam permusuhan. Kedua additional protocol to the Geneva Convention juga melaarang perbuatan yang menyebarkan terror dikalangan penduduk sipil.   

Sabtu, 24 Desember 2016

MENGUNGKAP TABIR TEORISME DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL

PENGERTIAN TERORISME DALAM HUKUM INTERNASIONAL

PART I
Apakah hokum internasional memadai untuk mengatur fenomena terorisme ? inilah pertanyaan yangselalu munccul dalam menghadapi persoalan masyarakat internasional kontemporer ini. Sebelum membahas hal ini terlebih dahulu kita perjelas apa sesungguhnya yang disebut teroris dan terorisme itu ? sesungguhnya definisi terroris baik dalam tataran hokum nasional maupun internasional cukup banyak . namun dianggap belum memadai. Pada tataran internasional lebihadedidikirawan meruupakan definisi yang sifatnya sektoral dalam berbagai konvensi PBB bagi tindakan-tindakan terorisme tertentu seperti misalnya dalam Convention on offences and Certain Other Acts Commited on Board the Aircraft tahun 1963, dan beberapa konvensi yang terkait penanganan terorisme penerbangan, convention on the prevention and punishment of Crime against internatonally protected persons, including diplomatic agents 1973, Convention for the ssupperssion of unlawful acts against the safety of maritime navigation 1988, international convention for the suppression ofadedidikirawan terrorist bombing 1997, dan  sejumlah konvensi PBB lainnya yang biasa disebut UN Sectoral convention. Namun mendefinisikan terorisme secaraadedidikirawan komperenship tampaknya sulit karena timbul persoalan apakah terorisme termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan dalam konflik bersenjata atau kegiatan dari gerakan pembebasan nasional ataukah ini dikecualikan.
Tidak mengherankan apabila organisasi-orgaanisasi regional lebih berhasil mendefinisikan tindakan terorisme seperti misalnya framework decision of the council of European union on combating terrorism tahun 2002. Instrumen internasional ini mencantumkan sejumlah perbuatan yang jika dilakukan dengan sengaja dengan tujuan mengintimidasi penduduk atau memaksa sebuah pemerintahan atau organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan atau dengan tujuan mendetbiliskan secara serius atau merusak sendi-sendi politik ekonomi atau struktur social suatu Negara atau organisasi internasional, dapatadedidikirawan dianggap sebagai perbuatan terorisme. Dasar perbuatan-perbuatan ini adalah serangan terhadap jiwa atau keutuhan fisik seseorang, penculikan penyandraan, menyebabakan kerusakan pada pemerintahan atau fasilitas umum.
Atas dasar instrument hokum eropa dan dari sejumlah organisasi regional lain telah diimpulkan adanya suatu consensus minimal mengenai tiga ciri utama dari terorisme. Suatu perbuatan terorisme mencakup suatu pelanggaran pidana serius, ditujukan terhadap jiwa manusia, keutuhan fisik atau kebebasan seseorang atau terhadap obyek-obyek tertentu yang merupakan fondasi material dari masayrakat dan dilakukan dengan tujuan politik tertentu, baikadedidikirawan untuk mengintimidasi penduduk atau memaksa suatu pemerintah atau otoritas public lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
Sekalipun tidak terdapat definisi komperhensip pada tataran internasional, perbuatan teroris adalah kejahtan menurut hokum nasional, menurut konvensi-konvensi internasional dan regional tentang terorisme, dan asalkan kriterianya terpenuhi, dapatadedidikirawan dikategorikan sebagai kejahatan perang atau sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu tanpa adanya definisi global yang komperhensif, terorisme bukannya tidak diatur.

Minggu, 04 Desember 2016

PARADIGMA TEORI HUKUM PENGAYOMAN DALAM KONSEPSI NEGARA DAN ILMU HUKUM

Part IV
Tujuan Teori Hukum Pengayoman
Tujuan hokum berdasarkan cita hokum pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam rumusan tadi termasuk juga tujuan untuk memelihara danadedidikirawan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita – cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan yang maha esa (penjelasan UUD1945). Pelaksanaan pengayoman itu dilaksanakan dengan upaya mewujudkan:
A.       Ketertiban dab keteraturan yang memunculkan predikbilitas;
B.      Kedamaian yang berkententraman
C.      Keadilan (distributive, komutatif, vindikatif, protektif)
D.      Kesejahteraan dan keadilan social
E.       Pembinaan akhlak luhur berdasarkan ketuhanan yang maha esa

KONSEPSI NEGARA
Negara adalah masyarakat yang secara menetap mendiami suatu wilayah tertentu yang mengorganisasikan dirinya secara politik dalam sebuah badan hokum public sebagai wahana untuk secara demokratis dalam semangat kebersaamaan berikhtiar mewujudkan kesejahteraan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat . pemerintah berkedudukan sebagai primu inter pares (bukan sebagai pemilik atau penguasa Negara dan rakyat), sebagai pamong, yangadedidikirawan mengemban tugas pimpinan masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan sebagai demikian berkewajiban untuk mempertasipasikan rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional dalam mewujudkan masyarakat sejahterayang adil dan makmur. Jadi pemerintah harus menghadirkan diri dan berfungsi sebagai pusat-pusat koordinasi pengambilan putusan rasional untuk mewujudkan tujuan bernegara. Pelaksanaan  berbagai tugas pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan, bersaranakan dan tunduk pada aturan hokum positif dengan mengacu cita hokum cita Negara dann tujuan bernegara secara kontekstual.
KKONSEPSI ILMU HUKUM
Ilmu hokum adalah sebuah eksemplar normologi yang termasuk kelompok ilmu-ilmu praktis yang dengan menghimpun memaparkan mensistematisasi menganalisis, mengintepretasidan menilai hokum positifpada analisis terakhir terarah untuk menwarkan penyelesaian terhadap masalah hokum dengan bertumpu dan dalam kerangka tatanan hokum yang berlaku. Masalah hokum berintikan pertanyaan tentang apa hokumnya, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang dalam situasi kemasyarakatan tertentu, dan berdasarkan itu apa yang seharusnya dilakukan orang,, yang kepatuhannya tidak diserahkan pada kemauan bebas bersangkutan. Masalah hokum dibedakan dalam masalah hokum mikro dan masalah hokum makro. Masalah hokum mikro adalah berkenaan dengan hubungan antar subyek hokum, yang penyelesaiannya dilakukan dengan penemuan hokum dan penereapan hokum secara kontekstualdengan mengacu tujuan yang mau dicapai dengan aturan hokum terkait dalam kerangka tujuan hokum pada umumnya. Masalah hokum makro berkenaan dengan masyarakat sebagai keseluruhan, yang berintikan ihwal menentukan dan menata pola hubungan antar manusia yang berkekuatan normative dan secara rasional memungkinkan masing-masing mencaapai tujuan secara wajar, sehingga disitu pihak penyelenggaraan ketertiban berkeadilan tetap terjamin, dan dilain pihak mendorong kemajuan masyarakat. Pertanyaan intinya adalah perangkat aturan hokum apa yang diperlukan masyarakat. Penyelesaian terhadap masalah hokum makro iniadedidikirawan dilakukan dengan pembentukan hukuum secara kontekstual dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan dalam kerangka tujuan hokum pada umumnya dengan mengacu cita hokum, yang produknya berupa aturan hokum yang secara obyektif berlaku umum (perundaang-undangan).
Ilmu hokum bertujuan untuk menawarkan penyelesaian yuridis terhadap masalah hokum yang ditimbulkan oleh dan dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Ketetapan penyeleasian yang ditawarkan itu akan tergantung pada ketepatan perumusan masalah hukumnya ke dalam pertanyaan-pertanyaan yuridis yang diajukan. Ketepatan perumusan masalah hokum itu ditentukan oleh ketepatan persepsi atau pemahaman terhadaap situasi yang memunculkan masalah hokum tersebut. Untuk memperoleh pemahaman setepat mungkin tentang situasi yang dihadapi, maka situasi tersebut harus dianalisis ke dalam fakta-fakta relevan yang yuridis relevan dengan memisahkannya dari yang tidak relevan dilakukan berdasarkan kaidah hokum yangadedidikirawan harus ditemukan dengan menggunakan metode interpretasi atau konstruksi hokum terhadap aturan hokum atau sejumlah aturan hokum yang relevan terhadap situasi kenyataan faktualyang dihadapi. Sebaliknyya memilih aturan hokum dan mendistilasi kaidah hukumm yang relevan harus atau hanya dapat dibenarkan jika dilakukan dari sudut situasi kenyataan factual yang dihadapi. Jadi dalam proses berpikir untuk merumuskan penyelesaian yuridis yang akan ditwarkan itu, berlangsung proses lingkaran hermeneutical.
Pengembanan ilmu hokum selalu melibatkan dua aspek, yaknii kaidah hokum dan fakta (kenyataan masyarakat), artinya aspek normative preskriptif untuk menemukan kaidah hukumnya yang menetapkan apa yang seharusnya terjadi, dan aspek empiris deskriftip untuk menetapkan fakta-fakta yang relevan dari kenyataan kemasyarakatan. Dalam proses pengembanannya kedua aspek itu berinteraksi atau harus diinteraksikan. Putusan yang diambil untuk ditawarkan sebagai penyelesaian bagiadedidikirawan masalah hokum yang dihadapi  itu dimaksudkan sebagai penyelesaian definitive untuk masalah tersebut yang harus dipertanggungjawabkan secara rasional dalam arti harus tetap mampu mempertahankan ketertiban berkeadilan dengan mempertimbangkan juga kemungkinan dampak kemasyarakatannya. Karena itu putusan yang dihasilkan harus dapat ditempatkan dalam tatanan hokum yang berlaku dank e dalam tatanan kemasyarakatan yang di dalamnya tatanan hokum itu merupakan salah satu subsistemnya. Yang disebut terakhir ini adalah sistemasi eksternal material hokum yang menjadi point of entery bagi pendekatan deskriftip nomologis dan masukan dari ilmu-ilmu manusia lainnya khususnya ekonomi, sosiologi, antropologi, politik dan sejarah), etika dan pendekatan antisipatif futurlogi. Sehubungan dengan itu, dipandang dari sudut ilmu hokum sebagai disiplin ilmu mandiri, maka produk ilmu ekonomi, sosiologi hokum, antropologi hokum, sejarah hokum, etika dan futurology merupakan ingredients yang harus diolah menjadi pengembanan ilmu hokum untuk memproduk proposisi yuridis (hipotesis) dan teori hokum. Dengan melaksanakan fungsi sistematisasi eksternal maka pengembanan ilmu hokum itu sudah dijalankan dengan mengacu strategi ilmu social yang memungkinkan ilmu hokum itu menjadi hidup dan relevan terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun pengolahan akhir berbagai masukan ini tetap hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode normative yang mengacu nilai danadedidikirawan kaidah. Bagaimanapun ilmu hokum dalam pengembanannya selalu harus mengacu dan berintikan rasionalitas nilai dan rasionalitas kaidah tanpa mengabaikan rasionalitas efisiensi dan rasionalitas kewajaran. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya di dalam pengembannnya, ilmu hokum itu sekaligus mengakomodasikan ke dalam dirinya sejarah hokum sosiologi hokum, antropologi hokum, psikologi hokum, dan teori tentang keadilan.
Metode ilmu hokum pada dasarnya adalah metode penilitian hokum normative, khususnya metode interpretasi daan konstruksi hokum, namun dalam pengembannya, sehubungan dengan tujuannya sendiri secara dialektis (akan harus mampu)mengakomodasi produk danadedidikirawan cara kerja metode penelitian ilmu ilmu social yang bersifat deskriptif empris. Dengan demikian dalam pengembanan ilmu hokum itu, terbawa oleh karakternya sebagai ilmu praktis normologis, sesungguhnya secaara metodologis merupakan dialektika normologis dan nomologis.
Berdasarkan dua maslah pokok yang menjadi aufgabe, ilmu hokum dapat dipandang terdiri atas dua bagian besar bagian pertama adalah bidang studi yang mempelajari penyelesaian hokum mikro dengan mempelajari system hokum yang berlaku, yang dapat disebut teori penemuan hokum. Bagian kedua mempelajari penyelesaian terhadap masalah hokum makro yang dapat disebut teori pembentukan hokum atau teori perundang-undangan. Dalam berkiprahnya baik teori penemuan hokum maupun teori pembentukan hokum berintikan caraadedidikirawan berpikir tertentu yang disebut argumentasi yuridis. Dengan demikian secara pradigmatik, ilmu hokum terdiri atas teori argumentasi yuridis, teori penemuan hokum, dan teori perundang-undangan. Teori penemuan hokum berintikan teori sumber hokum, teori interpretasi dan konstruksi hokum, serta teori klasifikasi kaidah hokum. Teori perundang-undangan terdiri atas proses perundang-undangan , metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan.
Ilmu hokum dalam pengembanannya harus selalu mengacu nilai. Sebab hokum yang menjadi obyek studi ilmu hokum adalah hasil karya cipta manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada kehidupan yang tertib  berkeadilan. Tiap kaidah hokum positif adalah produk penilaian manusiaa terhadap perilaku yang mengacu pada ketertiban berkeadilan tersebut, dank arena ituadedidikirawan berakar pada nilai-nilai. Hokum dan berbagai kaidahnya adalah produk dan bagian dari kehidupan kejiwaan manusia. Dan sebagia demikian aspek kebudayaanadedidikirawan sebagai produk proses membudaya. Ini berarti bahwa tata- hokum itu bermuatan system-nilai. Karena itu, pemahaman secara ilmiah terhadap hokum dan penggunaannya dalam kehiduupan nyata hanya mungkin bermakna jika dilakukan dengan mengacu pada nilai dengan presfektif titik berdiri internal terbatas. Artinya ilmu hokum itu tidak bebas nilai.
Karena obyek telaahnya adalah realitas sarat nilai, dan ilmu hokum itu sendiri tidak bebas nilai, maka pengembanan ilmu hokum juga mengemban fungsi kritis terhadap obyek telaahnya. Dilaksankannya fungsi kritis ini dengan mengacu cita hokum sebagai norma kritisnya, akan mendorong penerapan dan pengembanan ilmu hokum yang lebih sesuai dengan tujuannya dalam konteks kenyataan kemasyarakatan dan dengan ituadedidikirawan mendorong dilaksanakannya praksis dan politik hokum yang lebih adekuat terhadap tujuan hokum dalam kerangka Negara dan tujuan bernegara pada umumnya. Karena itu juga pengembanan ilmu hokum berdampak atau menyandang sifat mengkaidahi dan dengan demikian secara langsung terlibat pada proses pembentukan hokum dan penemuan hokum.
Berdasarkan uraian terdahulu secara umum dapat dikatakan ilmu hokum bertujuan untuk :
A.      Memaparkan secara sistematisasi material hokum (perundang-undangan, yurisprudensi, hokum tidak tertulis, doktrin)
B.      Menunjukan apa hukumnya tentang ikhwal tertentu dengan mengacu aturanadedidikirawan hokum relevan
C.      Memberikan penjelasan historis tentang situasi tatanan hokum yang berlaku
D.      Memberikan kritik terhadap tatanan hokum aturan hokum positif atau putusan hokum berdasarkan doktrin kebijakan dan politik hokum yang sudah disepakati dengan mengacu cita hokum, cita Negara, dan tujuan bernegara.
E.       Mengeliminasi kontradiksi yang tampak tampil dalam tata hokum;
F.       Merekkomendasi interpretasi terhadap aturan hokum jika aturan hokum itu kabur atau tidak memberikan kepastian
G.     Mengusulkan amandemen terhadap perundang-undangan yang ada adedidikirawanatau pembentukan undang-undang baru.