DMCA.com Protection Status BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE

Minggu, 13 Agustus 2017

HUKUM ASURANSI Part 2: asuransi dan perjudian, sifat-sifat perjanjian, SEJARAH, PENGATURAN, Hubungan Asuransi dengan Buku III KUHPdt, FUNGSI,TUJUAN DAN PERANAN, O Premire Resque, Onder Verzekring, dan Over Verzekring.



Asuransi dan Perjudian        
Berdasarkan psl 1774 KUHPdt maka asuransi adalah salah satu perjanjian untung-untungan disamping bunga cagak hidup dan perjudian. Perbedaan asuransi dengan cagak hidup ada pada peggantian kerugian, dimana dalam asuransi yaitu ketika peristiwa terjadi .sedangkan cagak hidup yaitu ketika masih hidup sampai mati/sebelum mati. Ada pihak yang mengidentikan asuransi dengan perjudian tetapi kebanyakan tidak setuju cttnkuladedidikirawanbahwa asuransi identik dengan perjudian. Adapun yang menjadi perbedaan antara asuransi dan perjudian:
1.       Prjanjian asuransi melahirkan akibat hukum sedangkan UU tidak memberikan suatu tuntutan hukum terhadap utang yang terjadi karena perjudian. Pada prjudian jika pihak yang kalah judi/taruhan tak bayr/wanprestasi mka pengadilan perdata/pidanacttnkuladedidikirawan tak dpat memaksanya. Pada perjanjian asuransi ada schuld denganhaftung sedangkan dalam perjudian ada schuld tanpa haftung.
2.       Perjanjian asuransi melahirkan perbuatan perikatan perdata sedangkan perjudian sebagai perikatan alam (natuurlijke verbintenis).
3.       Pada perjanjian asuransi maka kepentinan merupakan syarat esensialyng harus ada pada saat ditutupnya perjanjian sedangkan pada perjudian dan pertaruhan tidak dmikian. Kepentingan para pihak dalam perjudian mulanya tidak ada, dengan terjadinya peristiwa tak tertntu , dan peristiwa mana sebetulnyacttnkuladedidikirawan tidak mempunyai arti bgi mereka kemudian dijadikan sayarat untuk melaksanakn prestasi. Pada perjudian pihak yang kalah harus membeayar sejumlah ung tertentu dan pembayaran ini tidka ada hubungannya dengan adanya kerugian yang menang taruhan/judi. Dalam perjudian pun terdapat kepentingan tetapi kpntingan dalam perjudan lahir di akhir.
Sifat Perjanjian Asuransi
Sifat –sifat/ciri khusus dari perjanjian asuransi;:
1.       Perjanjian asuransi bersifat konsensual, bearti perjanjian asuransi sudah terbentuk sjak adanya kata sepakat, tetapi dalam praktek biasanya diikuti dengan perjanjian tertulis polis sebagai alat bukti.
2.       Perjanjian asuransi bersifat alletoir, artinya perstasi para pihak tidak dilkukan xecara serempak (serempak misalnya; seperti pada jual beli, dimana barang diserahkan sekarang begitu juga dengan barangnya).
3.       Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat artinya, karena kewajiban penanggung digantungkan pada syarat –syarat teretentu (syarat-syaratcttnkuladedidikirawan dalam perjanjian lebih banya k ditentukan oleh penanggung) disebut juga perjanjian adhesi / adhesi contrac.
4.       Perjanjian asuransi bersifat untlateral, karena dalam perjanjian asuransi hanya ada satu pihak yang mmberikan janji yaitu pihak penanggung mmberikan janji akan mengganti kerugianapabila ssudah membayar premi dan polis sudah berjalan (polis adalah alat bukti perlu kaernacttnkuladedidikirawan jangka waktu perjanjian yang lama).
SEJARAH
APABILA melihat pada sejarah maka asuransi mengalami perkembangan; asuransi atas budak, asuransi pengangkutan laut, asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi varia.
PENGATURAN
Antara lain: KUHPdt (psl 1774), KUHD (BUKU I bab 9 dan 10, buku II bab 9 dan 10), UU no.2/1992 ttg penyelenggara usaha perasuransian, perundang-undangan ttg asuransi wajib (bentuknya dapat berupa UU,PP,KEPPRES,dsb), misalnya askes, astek, asabri, asuransi penumpang angkatan umum (UU No.33/1964 dan PP No.17/1965 ttg danacttnkuladedidikirawan kecelakaan umum, UU No.34 /1964 dan PP no.16/1965 ttg dana kecelakaan lalu lintas jalan),reasuransi korban diluar kendaraan.
Diatur dalam KUHD;
1.       PSL 247 meliputi; asuransi kebakaran (psl 287 & 298), asuransi hasil pertanian (psl 299 , 300,301),asuransi jiwa (psl 302s/d 308 è 303, 306,307), asuransi pengangkutan (psl 592, s/d 685 è 593, 594, 598, jo.270)
Diatur di luar KUHD;
1.       BERdasarkan ketentuan psl 247,246,250 jo.268,251 KUHD. 1338 (1) jo.1320, 1321,KUHPdt, contoh asuransi deposito,asuransi kecelakaan. Asuransi wajib sifatnya penyelenggarannya masih pemerintah. Dilihat dari risiko penanggung maka masih tepat karena asuransi waajib itu mengcover risiko sosial. Dilihat dari segi persaingan usahacttnkuladedidikirawan (UU no.5 tahun 1999) maka BUMN masih dikecualikan adalah tidk tepat, karena secara yuridis bahwa BUMN berbentuk PT. dan PT berorientasi pada profit . WTO tidak boleh ada monopoli.
Hubungan Asuransi dengan Buku III KUHPdt.
Psl 1774,1338,1320 KUHPDT, Psl 1266 KUHPdt : syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbale balik bila salah satu pihak mengingkarinya . namun demikaian perjanjian tidak batal demi hokum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan, bagi tertanggung ketentuan tersebut perlu diperintahkan karena keterlambatan membayar permi dapat dijadikan alas an pembatalan. Dalam praktik pasal ini dianggap tidak praktis maka untuk mengatasinya cttnkuladedidikirawanbiasanya dalam perjanjian asuransi dicantumkan klausula-klausula. Pasal 1243 s/d 1251 KUHPdt: ketentuan dalam pasal tersebut harus diperhatikan terutama bila peenanggung melakukan ingkar janji dlam hal ini tertanggung dapat melakukan berbagai sikap antara lain:
1.       Memaksa penanggung untuk memenuhi prestasi.
2.       Menuntut pembatalan perjanjian asuransi desertaituntutan atas biaya kerugian dari bunga.
Psl 1253 s/d 1262 KUHPdt:  berkaitan dengan perstasi penanggung ditangguhkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, maka si tertanggung harus mempperhatikan pasal-pasal tersebut agar si penanggungtidak menambah syrata-syarat lainnya, apabila harus memenuhi kewajiban mengganti kerugian. Psl 1318 KUHPdt: bahwa ahli waris dari penanggung polis/tertanggung dari perjanjian asuransi mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi dalam pasal tersebut dinyatakan pula bahwa seseorang minta diperjanjikan tentangcttnkuladedidikirawan suatu hal maka dianggap juga untuk ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh haknya dari padanya. Psl 1338 KUHPdt: dalam ayat 1 pasal ini terkandung asas kebebasaan berkontrak, kekuatan mengikat dan kpercayaan. Asas kebebasan berkontrak mengikat apaboiala dihubungkan dengan perjanjian asuarasnsi, berarti pihak penanggung dan tertanggung terkait oleh ketenntuan-ketentuancttnkuladedidikirawan yang telah disepakatinya sedangkan asas kepercayaan mrngandung arti bahwa mereka yang melakukan perjanjian asuransi saling mempercayai dalam pelaksanaann perjanjiannya, dengan adanya asas kepercayaan dan kebebsan berkontrak menjadi landasan untuk dilakukannya perjanjian baku (standard contract).Psl 1339 KUHPdt: tentang prinsip pacta sunt servanda, bahwa perjanjian tidak hanya mengikatcttnkuladedidikirawan para pihak tetapi juga lain berdasarkan kepatutan,kesopanan, kesusilaan. Psl 1342 KUHPdt ; penafsiran, psl 1365 KUHPdt, dapat digunakan untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang merugikan penanggung.
FUNGSI, TUJUAN, DAN PERANAN.
Fungsi
Adalah mengelola risiko mengalihkan / membagi risiko. Bagaimana cara orang mengendalikan / mengelola risiko:
1.       Dilakukan pentahapan untuk mengelola/mengatasi risiko,
2.       Diukur,
3.       Dicari cara untuk mengelolanya, selanjtnya cara mengelola risiko dilakukan dengan cara:
a.       Menghindari risiko (avoidance risk),
b.      Menerima risiko ( retention risk),
c.       Mencegah risiko (prevention risk),
d.      Mengalihkan / membagi risiko (distribution of risk) cttnkuladedidikirawan.
Cara ke empatlah (d) yang merupakan fungsi dari asuransi
Mengalihkan risiko mungkin bagi yang lain  hanya dapat dinilai dengan uang saja tetapi yang membagi risiko juga bagi yang memiliki nilai imateril yang tidak dapat dinilai dengan uang missal tubuhcttnkuladedidikirawan manusia. Rumus untuk asuransi yang tujuannya pembagian risisko:
1.       Jumlah pembayaran adalah nilai yang diperjanjikan dibagi nilai sebenarnya dikali dengan kerugian yang diderita. Berlaku ketentuan pengecualian ( yang dikenal dengan o premiere resque), tetapi tetap tidak melebihi jumlah total yang diperjanjikan .
Penilai terhadap besarnya kerugian dari tertanggung atas objek yang diasuransikan dilakukan oleh adjuster. Ada premi yang dapat dikembalikan lagi kepada tertanggung, missal premi restorno (dengan ketentuan belum jatuh tempo pasal 281 KUHD. Cara mengalihkan dan membagi dapat dilihat dengan contoh misalnya dalam mengalihkancttnkuladedidikirawan, misalnya:
Harga benda  yang diasuramnsikan Rp 100 jt dimana yang diasuransikan Rp 100 jt (sebagai permi) maka penggantiannya pun 100 jt. Kerugian total (total lose) maka diganti seluruhnya , missal kerugian Rp 10 jt maka diganti dengan Rp 10 jt kalau Rp 5 jt maka diganti Rp 5 jt. Memabagai (terkandung asas gotong royong). Missal harga benda yang diasuransikan Rp 100 jt , dimanacttnkuladedidikirawan yang diasuransikan rp 80 jt , maka penggantiannya aalah sebesar berbandingnya yaitu: (missal kerugian 60 jt ), maka penggantiannya yang diterima adalah 80/100 X 60 jt = Rp 48 jt.
O Premire Resque, Onder Verzekring , dan Over Verzekring.
Psl 253 (3) KUHD mengenai o premire resque /opr ( asurnasi dengan batas atau dengan limit). Missal; harga ruma 100 jt, rumah tersebut diasuransikan untuk asuransi kebakaran seharga Rp 60 jtopr. Jika hal tak tertentu disini adalahkebakaran terjadi, maka apabila kerugian yang diderita tertanggung Rp 30 jt maka diganti rp 30 jt , apabila Rp 60 jt maka diganti Rp 60 jt, namun apabila kerugian Rp 65 jt maka digantinya hanya 60 jt. Opr è biasanya dalam jenis asuransi pertanggungjawaban, karenacttnkuladedidikirawan dalam asuransi pertanggungjawaban objek bahanya belmu tentu missal; kita tidak tahu kendaraan kita akan menabrak apa.
Psl 253 (2) KUHD onder verzeekring (asuransi di bawah harga sepenuhnya/ under insurance. Missal harga rumah Rp 100 jt rumah tersebut diasuransikan untuk asuransi kebakaran seharga Rp 60 jt apabila kerugiannya Rp 40 jt maka diganticttnkuladedidikirawan Rp 24 jt.
Psl 253 (1) KUHD è over verzekring, asuransi yang melebihi harga sepenuhnya. Terhadap hal ini maka hanya sah sampai harga sepenuhnya, missal ; harga rumah Rp 100 jt rumah tersebut diasuransikan untuk asuransi kebakaran seharga Rp 120 jt apabila terjadi kebakaran mka yang diganti hanya Rp 100 jt. Psl 253 (1) KUHD dan (2) untuk mempertahankan prinsip indemnitascttnkuladedidikirawan (supaya tidak beralih menjadi judi karena asuransi termasuk perjanjian untung-untungan).
Risiko
Risiko adalah kemungkinan menghadapi suatu kerugian,kehilangan kerusakan tanggungjawab. Seperti kita ketahui bahwa asuransi mempunyai kaitan erat dengan risiko pengertian risiko sendiri berbeda-beda tetapi walaupun berbeda-beda pada dasarnya risiko itu adalah sesuatu yang merugikan. Jadi risiko adalah suatu kemungkinan untuk menderita kerugian diakitkan dengan kehidupan manusia dan mayarakat maka setiap manusia den  masyarakat selalu berhubungan dengan risisko. Dalam cttnkuladedidikirawanhokum asuransi sendiri (KUHD), risiko mempunyai beberapa arti;
1.       Risiko diartikan sebagai kemungkinana untuk menderita kerugian disini risiko yang menjadi sasaran dari bahaya sehingga ada cttnkuladedidikirawankemungkinan untuk menderita kerugian ( missal objek bebahaya , pabrik dll).
2.       Risiko sebagai suatu tanggung jawab, disini risiko sebagai suatu sasaran dan asuransi yang merupakan penilaian untuk diterima atau ditolaknya asuransi tertanggung risikonya atau besar kecilnya risiko yang ada (missal dalaam asuransi kendaraan maka seorang pemabuk/ anak di bawah 17 tahuncttnkuladedidikirawan perlu diterima atau tidak),
3.        Risiko sebagai suatu bahaya yang mengancam atau peril, missal gempa, bumi dsb. (peril harus dibedakan dengan hazard). Peril è bahaya, hazard adalah suatu keadaan yng memperceept bahaya(peril)/segala sesuatu yang mungkin meningkatkancttnkuladedidikirawan/menambah peril, terdiri dari:
a.       Physical hazard adalah keadaan fisik/bersifat kebendaan yang mempercept terjadinya ssuatu bahaya , missal; bnda-benda yang dapat menambah /meningkatkan bahaya seperti bensin dsbcttnkuladedidikirawan.
b.      Moral hazard adalah berhubungan dengan sikap atau prilaku yang mungkin meningkatkan bahaya didalamnya mencakup sikap , perangai, tingkah lakucttnkuladedidikirawan seseorang, missal sikap ceroboh.
Pada dasarnya semua risiko dapat diasuransikan meskipun ada pembatasan:
1.       Jangan sampai dilarang UU
2.       Jangan sampai kemungkinan itu sudah terjadi
Jenis-jenis ridiko antara lain:
1.       Beerdasarkan sifatnya: risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni hanya mempertimbangkan factor kerugian ssedngkan risiko sfekulatip mempertimbangkan factor untung dan rugi missal jual rumah dalam jual beli, risiko sfekulatip tidak bias discover asuransi. Yang menjadi objek asuransi kebanyakan risiko cttnkuladedidikirawanmurni.
2.       Berdasarkan objeknya ; risiko perorangan, risiko harta kekayaan, risiko tanggung jawab (kebanyakan timbul dari perbuatan melawan hokum).
Pembagian risiko:

Jumat, 11 Agustus 2017

HUKUM ASURANSI Part 1: istilah, pengertian, menurut UU, unsur-unsur, hukum asuransi, prinsip-prinsip asuransi, asuransi dan perjudian



ISTILAH
Berkaitan dengan asuransi ini maka ada dua istilah yang digunakan yaitu pertanggungan dan asuransi. Istilah asuransi dinggris: insurance, untuk yang dapat dinilai dengan uang. Assurantie, untuk yang tidak dapat dinilai dengancttnkuladedidikirawan uang.
PENGERTIAN
Menurut UU
Psl 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung , dengan menerima suatu permi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakancttnkuladedidikirawan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertantu.
Ps 1 angka 1 UU No. 2 tahun 92 : asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke 3 yang mungkin akan diderit tertanggung yang timmbul dari suatu peristiwa yang tidakcttnkuladedidikirawan pasti atau untuk memebrrrrrrikn pembayaran yang diadasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Kemajuan dalam  UU No 2 tahun 92 : KUHD hanya meliputi asuransi kerugian sedangkan UU No. 2 tahun 92 selain asuransi kerugin juga meliputi asuransi sejumlah uang asuransi jiwa, risiko imbul karena anggung jawab hukum. Dikaakan suau kemajuan krena ps 246 KUHD erleak pada keenuan umum asuransi sehingga konsekuensinya haruscttnkuladedidikirawan dapa diberlakukan pada semua jenis asuransi. Pengerian asuransi dalam Psl 246 KUHD ini merupakan pengerian sempi dari asuransi karena asuransi ini melipui; kerugian, kerusakan, kehilangan. Yang hanya merupakan sesuau yang bersifa maeriil aau dapa dinnilai dengan uang dengan demikian maka hanya berlaku bagi asuransi kerugian.
 Dalam UU No. 2 ahun 1992 : dinyaakan adanya anggungjawab hukum kepada pihak ke3. Didasarkan aas meninggal / hidupnya seseorang yang diperanggungkan èasuransi peranggungjawaban (liabiliyinsurance). Kasus doker yang menyebabkkan meninggal pasennya akiba kesalahannya . maka ia memiliki kewajiban memberikan kompensasi (Ps.1365 KUHPd). Jadi yang menjadi dasar hukum yang khusus dari pada liabiliyy insurance ini adalah ps. 1365 KUHPd. Liabiliy insurancecttnkuladedidikirawan dikaakan sebagai suau penerobosan karena dengan ps 1365 KUHPd ini maka bisa karena kesalahan bisa juga kesengajaan. Psl 276 KUHD dinyaakan bahwa kesalahan membebaskan kewajiban membayar kompensasi  sedangkan liabiliy insurance  maka adanya unsur kesalahan harus juga berhak diberi  kompensasi. Dikenal pula welijkheid verzekering, yakni asuransi peranggungjawaban berdasarkan undang-undang. Conoh A menabrak B, B elah mengasuransikan dengan asuransicttnkuladedidikirawan kecelakaan kendaraan nya maka perusahaan asuransi membayar gani rugi kepada B bukan A yang membayar kompensasi. Karena perusahaan asuransi dipeanggungjawabkan kompensasi kepada A (prinsip subrogasi).
Ps. 7.717 NBW; asuransi adalah suau perjanjian pada mana penanggung dengaan penerima premi dalam lawan pihaknya menuup asuransi mengikakandiri unuk melakukan sau aau beberapa kali pembayarancttnkuladedidikirawan premi / kedua-duanya diganungkan oleh keadaan overmach bagi kedua belah pihak pada kejadian  berakhirnya perjanjian. Definisi yang diberikan NBW gak fokus dan umum.
Unsur-unsur:
1.       Perjanjian, bersifa saling memperoleh hak dan kewajiban para pihak yang saling berhadapan yang salning menjamin kepercayaan. Berlaku buku III KUHPD yakni; 1320,1338, 1266, 1267, 1253,- 1262, 1318,1339, 1347, 1365. Ps. 1774 ; perjanjian asuransi merupakan perjanjian kemungkinan melipui: perjanjiancttnkuladedidikirawan peranggungan asuransi, cagak hidup, permainan perjudian. Psl 1 KUHD selama KUHD gak mengaur maka KUHPD berlaku. Psl 1338 KUHPD psl 246,255, 257, 258,KUHD. Psl 1338 KUHPD bisa juga dikaikan dengan psl 268 KUHD
2.       Aeranggung dan penanggung
3.       Premi, ps. 246,256 butir 7 KUHD, pengecualian UU No.33 ahun 64 premi mengenai angkutan darat. Premi sitfanya wajib berdasarkan psl 246 KUHD dalam asuransi sosial maka premi tidak wajib misal; angkutan kreta api tunuk perjalanan kurangcttnkuladedidikirawan dari 50 km maka tidak diwajibkan membayar premi, sedangkan jika seandainya terjadi kecelakaan maka ganti rugi merupakan kewajiban jasa raharja.
4.       Ganti kerugian diberikan apabila peristiwa tak tertentu dan diperjanjikan tersebut terjadi. Ketentuan KUHD yang membeskan penanggung dari kewajibannya untuk membayar gnti kerugian:
a.       Psl 249 KUHPdt è buruk sendiri,
                                                              i.      Kerugian yang timbul cacat sendiri (terhadap benda pertanggungan).
                                                            ii.      Kerugian yang timbul dari kebusukan sendiri
                                                          iii.      Kerugian yang imbul dari sifat dan kodra benda pertanggungan.
b.      Psl 276 KUHPdt kesalahan tertanggung sendiri, karena ksalahan tertanggungcttnkuladedidikirawan terjadi (harus dibedakan antara  sengaja atau lalai)
c.       Psl 294 KUHPdt kesalahan atau kelalaian si tertanggung yang melampaui batas
Molest suatukeadaan dimana pennggung dapat dibebaskan dari tanggung jawab dalam pengangkutan laut diatur psl 647,648,649 KUHD. Dapat dianalogikan pada asuransi-asuransi pada umumnya. Pengertian molest sempit ; tindakan kekerasan atau pksaan oleh negara dalam keadaan perang. Pengertian molest luas: bukancttnkuladedidikirawan hanya daalm keadaan perang tetapi juga pada waktu damai. Molest dapat tidak berlaku  jika dalam perjanjian ada klausula zonder molest dan diberlakukan jika ada klausula met molest.
5.       Peristiwa yang tak tertentu (onzeker voorval), peristiwa tak tertentu adalah peristiwa yang tidak dapat diharapkan kejadiannya, merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksikan akan terjadi. Psl 246 KUHD , PSL 169 PSL 597 (sav) psl 306 (OBJECt orvaal) psl 270 (rav). Mengenai perisiwa yang belum pasi terjadi ini : dikaitkan dengan psl 269 KUHD bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa belum pasti terjadi secara subjektif maksudnyacttnkuladedidikirawan bahwa apabila perjanjian asuransi ketika ditutup peristiwanya sudah terjadi adalah batal demi hukum jika tertanggung telah mengetahui bahwa peristiwa tak tertentu itu telah terjadi . ini diselsaikan dengan psl 270 KUHD dengan dugaan hakim (recht vermogen) yang dianut disini oncttnkuladedidikirawan voorval yang subjekif è pengetahuan. Kasus: jam 07;00 WIB tertanggung pergi menemui penanggung untuk membuat perjanjian asuransi guna mengasuransikan rumahnya jam 08;00 WIB perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak , padahal pada jam 07;30 wib rumah tertanggung yang diasuransikan terbakar apakah penanggung wajib memberikan ganticttnkuladedidikirawan rugi ?. pengetahuan dari tertanggung bila pada saat perjanjian disepakati tertanggung tidak mengetahui maka ganti rugi wajib dilakukan. Jika penanggung mengetahui maka tidak wajib. Peristiwa tak tertenu yang bersifat subjektif  dalam asuransi kerugian pengetahuan tertanggung  terhadap objek diasuransikan ketika perjanjian dibuat. Misal; dalam asuransicttnkuladedidikirawan kebakaran apabila meskipun tertanggung tidak mengetahui bahwa rumahnya sebenarnya sudah terbakar ketika asuransi dibuat maka tertanggung tetap berhak atas ganti rugi. Dikaitkan dengan psl 306 KUHD bahwa dalam perjannjian asuransi mengenai asuransi jiwa dianut peristiwa yang belum pasti terjadi yang bersifat objektif. Peristiwa tak tertentu yang bersifat objektif dalamcttnkuladedidikirawan asuransi jiwa  terhadap objek (manusia) yang diasuransikan misal; apabila ketika perjanjian dibuat objek (orang yang diasuransikan) sudah meninggal , maka meskipun tertanggung (yang mengasuransikan objek tersebut) tidak mengetahuinya (ketika perjanjian di buat) maka perjanjian itu tetap batal. Dikaitkan dengan psl 597 KUHD bahwa dalam perjanjian asuransi pengangkutan cttnkuladedidikirawanlaut dianut peristiwa yang belum pasti terjadi yang bersifat subjektif , kecuali menggunakan klausula atas kabar baik dan kabar buruk.  Mengenai pembuktiannya maka psl 276 KUHD hanya tertanggung yang membuktikannya tetapi berdasarkan psl 294 KUHD maka dapat si penanggung juga yang sangat melampaui batas.
Hukum Asuransi
Hukum asuransi adalah hukum yang mengatur kegiatan masyarakat asuransi. Berdasarkan definisi tersebut di atas terdapat 3 variabel yaitu; hukum, kegiatan, masyarakat asuransicttnkuladedidikirawan.
Hukum , menurut prof. mochtar hukum terdiri dari unsur:
1.       Kaidah, dalam KUHD dan kUHPdt
2.       Asas, prinsip-prinsip khusus dalam KUHD
3.       Lembaga, institusi dalam asuransi
4.       Proses, menyangkut hubungan antara hukum yang sifatnya abstrak sollen dancttnkuladedidikirawan praktik sein.
Sumber-sumber hukum asuransi terdiri dari; yang tertulis yaitu hukum kebiasaan constumary law, hukum kebiasaan merupakan kebiasaancttnkuladedidikirawan yang bersanksi, kebiasaan bersifat individual sedangkan hukum kebiasaan lebih bersifat kolektif diakui oleh masyarakat. Yang tidak tertulis.
Kegiatan, kegiatan disini adalah kegiatan dalam arti perbuaan hukum, misal; kontrak, klaim, survey terhadap kasus, dll.
Masyarakat asuransi, adalah mereka yang berkaitan dengsn kegiatan asuransi baik langsung maupun tidak langsung misal; tertanggung persuahaan asuransi, broker asuransicttnkuladedidikirawan, suveyor, sebagai pendukung asuransi.
Prinsip-prinsip Asuransi
Antara lain:
1.       Prinsip kepentingan insurable interest, psl 250 KUHD, kepentingan adalah kewajiban tertanggung yang diasuransikan diperanggungkan. Apabila kita melihat psl 250 KUHD yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah menutup perjanjian asuransi untuk diricttnkuladedidikirawan sendiri apabila seseorang untuknya telah diadakan perjanjian asuransi semasa berjalannya perjanjian asuransi tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian. Selanjutnya jika dikaitkan dengan psl 268 KUHD maka melihat dari ketentuan-ketentuan psl-psl tersebutmaka kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang , harus dapat diancam dengan bahaya dan harus tidak dikecualikan olehcttnkuladedidikirawan undang-undang. Menurut prof. Emmy; kepentingan ini harus ada pada saat peristiwa terjadi. Kepentingan tidak sama dengan objek bahaya tapi kadang-kadang sama. Kepentingan yang tidak dapat diasuransikan adalah kepentingan yang; tidak dapat dinilai dengan uang, tidakcttnkuladedidikirawan diancam bahaya, dan dilarang undang-undang. Bila psl 250 KUHD dihubungkan dengan psl 1320 KUHPdt maka kepentingan itu termasuk syarat ke 3 untuk sahnya perjanjian yaitu untuk sebab kausa yang halal. Penerapan prinsip kepentingan ; bahwa harus pada saat menutup asuransicttnkuladedidikirawan harus ada kepentingan, conoh; A mengasuransikan rumah orang lain tanpa kuasa maka hal ini dianggap tak ada kepentingan.
2.       Prinsip itikad baik, utmost good faith principle psl 251 KUHD. Dalam perjanjian asuransi diaur maka mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam psl 251 KUHD yaitu
a.       Memberikan keterangan yang keliru
b.      Memberikan keterangan yang tidak benar
c.       Tidak memberikan keterangancttnkuladedidikirawan mengenai hal-hal yang diketahui
Kewajiban pemberitahuan ini penting bagi penanggung aggar penanggung mengatahui besar kecilnya risiko yang ditanggung karena berhubungan dengan besar kecilnya premi yang ditentukan, hal tersebu ditentukan berdasarkan bahwa tertanggung yang paling mengetahui mengenai objek yang diasuransikan , namun dipihak lain ketentuancttnkuladedidikirawan psl 251KUHD ini dirasakan terlalu memberatkan tertanggung disebabkan antara lain:
a.       Ancaman yang sama berupa batalnya asuransi terhaap tertanggung yang beritikad baik
b.      Tidak diberikan kesempatan memperbaiki kekeliruan bagi tertanggung yang keliru dalam memberikan keterangan. Don Houtmans merekomendasikan agar selama seblum terjadi kerugian tertanggung diberikan kesempatan untuk memperbaiki informasinya semula, cttnkuladedidikirawanjika itu kurang lengkap/ salah.
Psl 251 KUHD ini dirasakanerlalu memihak penanggung dan memberakan tertanggung khususnya yang beritikad baik. Ada beberapa jalan yang diusulkan untuk mengatasi psl 251 KUHD ini yaitu dapat di tempuh melalui :
a.       Melawwan psl 251 KUHDtERHADAP asas itikad baik daklam psl 1338 KUHPdt (3) pada waktu perjnjian dilaksankan.
b.      Melalui yurisprudensi yaitu diharapkan putusan hakim dalam sengketa asuransi berlandaskan penerapancttnkuladedidikirawan asas itikad baik pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi.
c.       Melalui prubahan undang-undang, yaitu mengenai psl 251 KUHD sehingga tindakan penolakan klaim berdasarkan psl 251 KUHD harus diuji terlebih dahulu terhadap psl 1338 KUHPDt asas itikad baik haanya diterapkn pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi. Dengan adanya keberatan pada psl 251 KUHD itucttnkuladedidikirawan maka dalam praktik juga sering diadakan permohonan yaitu dengan mencantumkan klausula penyimpangan renuntiatie clausula dan klausula sudah mengetahui bekenheids clausula.
3.       Prinsip indemnitas indemnity principle, adalah prinsip asas keseimbangan dalammemberikan ganti rugi . prinsip ini merupkan prinsip yang sangat penting, menysyaratkan bahwa risiko yang diperalihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan jumlah premincttnkuladedidikirawanyang diberikan oleh tertanggung. Dalam ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung kerugian yang diganti harus seimbang dengan risiko yang harus ditanggung oleh penanggung, jika risiko dari benda prtanggungan hanya sebagian yang diperalihkan maka penanggung hanya berkwajiban membayar ganti kerugian sebagian pula dri kerugian yang timbul, tetapi jika risiko yang diperalihkan untuk seluruhnya maka ganti kerugian yang ditanggung oleh penanggungcttnkuladedidikirawan pun untuk seluruhnya dari kerugian yang timbul. Asas ini erat kaitannya dengan asa nemoplus (menerima/memberi sesuatu dengan apa yang diberikan diterima). Pasal-psl yang berkaitan dengan asas ini antara lin: 250,252, 253, 274, 277, 279, 284 KUHD. Prinsip keseimbangan ini mencgahcttnkuladedidikirawan adanya anggapan bahwa perjanjian asuransi itu sama deengan prjudian atau pertaruhan karena didalam pelaksanaan perjanjian terdapa t prestasi timbal balik. Penerapan prinsip indemnitas conoh; A mengasuransikan rumahnya berharga Rp 260 juta rupiah sebesar  Rp 60 juta rupiah pada suatu waktu rumah A trbakar akibatnya A menderita kerugian  sebesar 50 juta rupiahcttnkuladedidikirawan maka penggantian yang di dapat A sebesar 60/100x 50 =Rp 30 jt rupiah. Double insurance (bagi yang penuh ) bertentangan dengan prinsip indemnitas, sedangkan yang sebagian maka tidak bertentangan. Misal total kerugian mencapai 100 jt dari perusahaan asuransi A mendapat 50 jt dan dari perusahaan B mendpat 50 jt, ssehingga dijumlah tidak mencapai melebihi 100 jtcttnkuladedidikirawan. Apabila jumlah ganti kerugiannya melebihi kerugian yang diderita maka hal itu bertentangan dengan prinsip indemnitas. Under insurance è asuransi di bawah harga sepenuhnya; apabila A mengasuransikan rumahnya yang berharga 100 jt dengan nilai asuransi sebesar 200 jt makacttnkuladedidikirawan yang dianggap sah adalah 100 jt.
4.       Prinsip subrogasi (subrogaion principle), subrogasi adalah penyerahanm ahk menuntut dari tertanggung kepada penanggung. Subrogasi dalam asuransi timbul karena undang-undang . subrogasi pada hakikatnya adalah pengganti kreditur . hak subrogasi biasanyacttnkuladedidikirawan digunakan untuk seminimal mungkin menggnti kerugian. Dalam hal subrogasi tertanggung masih bisa menuntut ganti kerugian sebesar sisanya. Seorang penanggung yang telah membayar ganti rugi atas suatu benda yang dipertanggungkan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ke3 yang telah enimbulkan kerugian tersebut dan tertanggung tersebut bertanggungjawab untuk setiapcttnkuladedidikirawan perbuatan yang dapat merugiakan hak penanggung terhadap pihak ke3 tersebut. Psl yang terkait dalam psl ini adalah psl 284 KUHD. Syarat-syarat subrogasi: penanggung telah membayar kerugian, dan adanya oppihka ke 3 yang menimbulkan kerugian. Jadi apabila tertanggung telah mendapat ganti kerugian daroi penanggung maka ia tidak berhak lagi mendapatkan penggantian dari pihak ke 3 yang menimbulkan kerugian tetapi hak yang beralih kepadacttnkuladedidikirawan penanggung. Dalam pelaksanaan subrogasi ini tertanggung pun tidak boleh merugiakn penanggung misalkan; pihak ke 3 dibebaskan dari tuntutzan ganti kerugian dari tertanggung sehingga pada saat dituntut oleh penanggung pihak ke3 menyatakan diri telah bebas dari tertanggung. Jadi dari subrogasi ini daalam perjanjian asuransi yaitu mencegah  tertanggung mendapatkan gant kerugian yang berlipat ganda, juga mencegah pihak ke 3 cttnkuladedidikirawanmembebaskan diri dari kewajiban nya membayar ganti kerugian. Subrogasi tidak berlaku bagi asuransi jiwa. Kasus ; braakensiek arrest è ny. Braakensiek mengauransikan sebesar7.500 gulden untuk asuransi kecelakaan, kemudian ia mendapat kecelakaan, ia menuntut ganti kerugian bagi asuransi kecelakaannya dan ia juga menuntut ganti kerugian kepada perusahaan kereta api . pengadilan belanda menolak tuntutan ganti kerugian nya kepada cttnkuladedidikirawanperussahaan kereta api karena prinsip subrogasi disini tidak berlaku.
5.       Prinsip kontribusi (contribution princiiple), pada dasarnya merupakan pembagian terhadap risiko pelaksanaannya dengan cara sebagai berikut: dalam perjanjian asuransi terhadap benda pertanggungan tertentu dmana penanggungnya lebih dari satu orang jadi, polis di tanda tangani lebih dari satu orang penanggung. Bila terjadi pemenuhan ganti kerugian maka ganti kerugian ditanggung oleh penanggung masiong-masing berdasarkan imbangan dari jumlah untuk mana mereka telah cttnkuladedidikirawanmenandatangani polis. Dalam praktek biasanya asuransi demikian digunakan untuk asuransi yang mempunyai nilai sangat tinggi, misalnya; pesawat terbang, kapal laut, pabrik, dsb.
6.       Prinsip follow the fortune, prinsip ini merupakan prinsip yang khusus digunakan untuk perjanjian reasuransi, pada dasar nya prinsip ini menyatakan bahwa penanggung ulang mengikuti suka duka penanggung utama perama. Prinsip ini menghendaki bahwa penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan cttnkuladedidikirawansecara sendiri terhadap objek pertanggungan akibatnya segala sesuatu termasuk aturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertaman berlaku juga bagi penanggung ulang.
7.       Prinsip sebab akibat, pada dasarnya prinsip ini karena kerugian yang timbul disebabkan oleh serangkaian peristiwa untuk itu harus dapat ditentukan apakah peristiwa yang mnjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan penanggung tau tidak dalam pinsip ini dikehendaki bahwa akitbat kerugian yang terajdi memang oleh suatucttnkuladedidikirawan sebab yang merupakan tanggungan penanggung tuk menentukan sebab akibat ini maka scheltema mengemukakan teori antara lain:
a.       Teroi causa proxima sebab yang paling dekat
b.      Teori conditio sine qua non, kejadian yang mutlak yang diperjanjikan.
c.       Teori causa remota (seabab yang paling jauh)
8.       Prinsip gotong royong (bagi-bagi risiko keuntungan)
Asuransi dan Perjudian