PERLINDUNGAN HAM DALAM INSTRUMEN HUKUM
INDONESIA
Pemerintah
menyadari bahwa perlindungan terhadap ham merupakan amanat konstutisi yang
harus direalisasikan namun sejak 1945 sampai dengan berakhirnya rezim orde baru
pemerintah tidak pernah berhasil menyusun suatu dokumen khusus mengenai ham
pada awal pemerintah orde baru penyusunan dokumen ham pernah diupayakan namun
pada akhirnya mengalami kegagalan upaya perlindungan ham dlam intrumen hukum
positif praktis dilakukan secara insetif pada masa reformasi upaya perlindungan
ham dalam instrumen hukumadedidikirawan positif praktis dilakukan secra intensif pada masa
reformasi upaya perlindungan ham pada reformasi diawali dengan penerbitan
ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang disahkan dalam
rapat paripurna sidang istimewa MPR pada 13 november selanjutnya pemerintah
menerbitkn undang-undang yang secara khusus mengatur tentang ham dan memasukan
katalog ham dalam UUD 1945 melalui anmademen kedua pada 2000 perlindungan ham
di indonesuia dewasa ini dapat ditemukan dalam UUD 45 sebagai landasan
adedidikirawankonstitusionalnya dan beberapa undang-undang yang tidak secara khusus mengatur
tentang ham tetapi didalamnya terdapat pengaturan yang berkaitan dengan ham
serta dlam beberapa perjanjian internasional mengnai ham yang telah
diratifikasi pemerintah indonesia
1.
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
UUD 1945
merupakan landasan konstitusional bagi perlindungan ham di indonesia pancasila
yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan falsafah ham bangsa
indonesia pokok-pokok pengakuan dan penghormatan terhadapham di indonesia
tercermin dalam pembukaan UUD 45 alinea pertama pembukaan UUD45 mencerminkan
pengakuan bangsa indonesia terhadap ham dalam hal ini hak suatu bangsa manusia
untuk bebas atau merdeka dari penindasan bangsa lain prikemanusiaan dan
prikeadilan mencerminkan pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar ham alinea
ketiga pembukaan UUD 45 mencerminkan keninginan bangsa indonesia untuk
menikmati kebebasan yang merupakan bagian dari hak asasi yang fundamental
sehingga bangsa indonesia menyatakan kemerdekaan dalam alinea keempat pembukaanadedidikirawan
UUD 45 terdapat pancasila yang merupakan falsafah ham bangsa indonesia dasar
kemanusiaaan yang adil dan beradab dalam alinea tersebut menunjukan bangsa
indonesia menghormati martabat manusia yang merupakan ide dasar ham bagi bangsa
indonesia ham merupakan asas negara yang fundamental pokok-pokok pengakuan dan penghormatan
terhadap ham yang terdapat dalam pembukaan UUD45 tersebut seharusnya dirinci
dalam batang tubuh UUD45 namun dalam batang tubuh UUD45 (sebelum anmandemen)
hanya ada beberapa pasal yang terkait dengan ham adedidikirawanwalaupun tidak diatur secara
ekplisit jadi dapat dikatakan bahwa UUD45 (sebelum amandeman) tidak
mencantumkan katalog ham secara komfrehnsif pada saat ini dalam UUD 45 telah
dicantumkan katalog ham yang merupakan hasil amandemen kedua terhadap UUD45
katalog ham dalam UUD 45 dirinci dalam bab XA pasal 28 A sampai dengan pasal 28
J daftar ham yang ada dalam UUD45 sangat banyak secara umum hak-hak tersebut
adalah hak untuk hidup dan mempertahankan hidup hak untuk melanjutkan keturunan
hak anak hak untuk mengembangkan diri hak atas pendidikan hak atas pekerjaan
hak atas perlindungan pribadi hak atas hidup sejahtera dan sebagainyaa
pencantuman katalog ham dalam UUD45 merupakan suatu langkah yang patut di beri
apresiasi walaupun dinilai agak terlamabat dari presfektif perlindungan ham
langkah tersebut memiliki nilai positif sebagian kalangan menilai bahwa katalog
ham dalam UUD45 banyak mengandung kelemahan khususnyaadedidikirawan dri segi perumusan
struktur dan sistemayikanya bagi kritikus ham perumusan ham dalam bab XA UUD45
yang tidak sistematis dan terkesam asal jadi menunujukan bahwa para perumusnya
tidak memahami ham hal ini terlihat antar lain dalam hal penempatan hak-hak
yang tidak beraturan trlepas dari kekurangan tersebut daengan dicantumkannya
katalog ham dalam UUD 45 maka pengakuan penghormatan dan perlindungan ham
diindonesia memiliki landasan konstitusional yang jelas hal ini sejalan dengan
konsepsi negara huukum yang menjunjung tinggi adedidikirawanham dan mengharuskan pengakuan
terhadap ham dicantumkan dalam nehgara konstitusi
2.
Uu NO 39
THN 1999 TTG HAM
Undang-undang
ini diundangkan pada 23 sptmbr 1999 dan merupakan salah satu peraturan
pelaksanaan dari ketetapan MPR NO XVI /MPR/ 1998 TTG HAM yang dinilai tidak
operasional walaupun keberadaan undang-undang tersebut mendahului pencantuman katalog
ham dalam UUD 45 tidak berarti bahwa UU tersebut tidak sejalan dengan
konstitusiidealnya UU mengenai HAM dibuat setelah amandemen kedua UUD 45 agar
penjabaran hak-hak yng dicanttumkan didalamnya konsisten dengan hak-hak dalam
knstitusi UU NO 39 THN 1999 berfungsi sebagai umberella act bagi semua
peraturan perundang-undangan di bidang ham yang secara hirarkis berada dibawah
UUD45 UUD ini telah mencantumkan sejumlah asas dasar HAM sebagimana dirumuskan
adedidikirawanpasal 2 samapi denagna pasal 8 dari ketentuan tersebut diketahui bahwa indonesia
mengakui dan menjunjung tinggi ham dan kebebasan dasar manusia sebagi hak yang
secara kodrati melekat pada dantidak dapat dipisahkan dari manuisia hak-hak dan
kebebasan tersebut harus dihormati dilindungi dan ditegakan dem i peningkatan
mmartabat manusia kesejahteraan kebehagian kecerdasan serta keadilan UU ttg HAM
juga menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan metrtabat manusia
yang sama dan sederajat serta dikarunai akal dan ahti nurani untuk hidup
bermasyarakatberbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan oleh adedidikirawansebab itu
setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum
yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan
hukum selain itu setiap orang berhak atas perlindungan ham dan kebebasan dasar
manusia tnpa diskriminasi pasal 9 sampai dengan vpasal 66 UU NO 39 TAHUN 1999
merinci adedidikirawandaftar HAM dan kebebasan dasar manusia yang dilindungi yaitu hak untuk
hidup hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan hak mengembangkan diri hak
memperoleh keadilan hak atas kebebasan pribadi hak atas rasa aman hak atas
kesejahteraan hak turut serta dalam pemerintahaan hak wanita dan hak anak suatu
hal yang menjadi kekhasan UU tentang HAM di Indoneia adalah mengakui kewajiban
dasar manusia sebagaimana dirinci dalam pasal 67 sampai 70 antara lain
kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM Orang lain untuk melindungi dan
mengawasi pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar yang diatur di dalamnya UU
tentang HAM menetapkan komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang berfungsi
melaksanakan pengkajian penilitian penyuluhan pemantauan dan mediasi ham
hal-hal yang terkait dengan keberadaan dan fungsi-fungsi komnas HAM diatur
dalam pasal 75 sampai dengan 99 UU N0 39 THN 1999 UU No 39 tahun 1999
memerintahkan pembentukan pengadilan ham dilingkungan peradilan umum untuk
mengadili pelanggaran berat ham pengadilan ham harus sudah terbentuk dalam
waktu 4 tahun setelah diundangkannya uu tentang ham
3. UU No.26 Tahun 200 ttg pengadilan HAM
Undang-undang
ini diundangkan pada 23 nuovember 2000 dan merupakan amanat dari ketentuan
pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 yangmemerintahkan pembentukan pengadilan ham
dilingkungan peradilan umum sesuai ketentuan UU no 26 tahun 2000 pengadilan ham
merupakan pengadilan khushshs terhadap pelanggarsan ham berat pertimbangan
pembentukan pengadilan ham:
1.
Bahwa pelanggaran ham merupakan kejahatabn luar
biasa (extra oridinary crimes ) dan berdampak secara luas baik pada tingkat
nasional maupun internasional kejahatan tersebut bukan merupakan tindak pidana
biasa yang diatur di KUHP selain itu dampaknya sangat besar kerena dapat
menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial yang adedidikirawanmengakibatkan
perasaan tidak aman terhadap individu masyarakat sehingga perlu segera
dipulihkan dalam rangka mewujudkan supermasi hukum untuk mencapai kedamaian
ketertiban ketentraman keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
indonesia
2.
Bahwa terhadap perkara pelanggaran ham berat
diperlukan proses penanganan yang bersifat khusus mulai datri tahap
pennyelidikan penyidikan penuntutan samapai dengna proses pemerikasaan di muka
sidang pengadilan kekhusussan dalam penanganan pelanggaran ham berat adalah:
a.
Diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad
hoc penyidik ad hoc penuntut umum ad hoc dan hakim ad hoc
b.
Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya
dilakukan oleh komnas ham sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan
atau pengaduan sebagaimana diatur KUHAP
c.
Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu
tertentu untuk melakukan penyidikan penuntutan dan pemerikasaan dipengadilan
d.
Diperlukan ketentuan mengnai perlindungan korban
dan saksi
e.
Diperlukan ketentuan yang menegaskan adedidikirawanbahwa tidak
ada kadaluarsa bagi pelanggaran ham berrat
Adanya UU
pengadilan ham diharapkan dapat menjamin dan melindungi ham selain itu
diharapkan dapat menjadi dasar dalam penegakan kepsatiaan hukum keadilanb dan
perasaan aman bagi individu dan masyarakayt terhadap begrbagai tindakan
pelanggaran berat ham keberadaan pengadilan ham sebagai suatu pengadilan khusus
dalam lingkungan peradilan umum tidak terlepas dari ketentuan mengnai kekuasan
kehakiman yang diatur adedidikirawandalam UUD45 pasal 24 ayat 2 UUD 45 memungkinkan lahirnya
pengadilan ham dilain pihak pasal 15 ayat 1 UU No4 tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman juga membenarkan adnya pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan
peradilan bahkan penjelasan pasal 15 ayat 1 UU No.4 tahun 2004 secara ekplisit
disebutkan bahwa salah satu pengadilan khusus adalah pengadilaan ham pengadilan
ham merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat ham mengacu pada
ketentuan UU No26 tahun 2000 ada dua bentuk pengadilan ham adedidikirawanuntuk mengadili
kasus-kasus pelanggaran berat ham yaitu:
1.
Pengadilan ham permanen yanbg bertugas
menyelesaikan kasus pelanggaran berat ham yang terjadi setelah diundangkannya
UU pengadilan ham
2.
Pengadilan ham aad hoc yang bertugas
menyelesaikan kasus pelanggaran berat ham yang terjadi sbelum diundangkannya UU
pengadilan ham
Yuridiksi
pengadilan ham sebagimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UU No.26 tahun 2000
kemudian dipertegas dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa pengadilan ham bertugas
dan berwenang memeriksa dan memutus perlkara pelanggaran berat ham pasal 5
menyatakan pengadilan ham juga berwenang memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran berat ham yang dilakukan oleh warga negara indonesia diluar batas
teritorial negara RI adedidikirawanmengnai pengertian pelanggaran berat ham tidk dirumuskan
secara jelas dalam UU nomor 26 tahun
2000 pasal 1 angka 2 hanya menyatakan pelanggran berat ham adalah pelanggaran
ham sebagaimana dimaaksud dalam undang-undang iini pasal 7 menyatakan bahwa
pelanggaran berat ham meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan kejahatan genodia dirinci dalam
pasal 8 UU nomor 26 tahun 2000 sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan dirinci
dalam pasal 9 UU no 26 tahun 2000 uu no 26 tahun 2000 mengatur hukum acara
pengadilan ham yang mencakup semua tata cara penanganan perkara pelanggaran
berat ham yang meliputi penangkapan penahanan penyelidikan penyidikan
penuntutan pemeriksaan di sidnag pengadilan dan acara pemmeriksaan adedidikirawanselin itu
mengatur perlindungan kodrban dan saksi kompensasi restitusi dan rehabilitasi
selain mengatur keberadaan pengadilan ham permanen UU no 26 tahun 2000 mengatur
kerbedaan pengadilan ham adhoc sebagaimana tercantum pasal 43
4.Undang-undang lain yang terkait
Selain dilindungi
dalam dua undang-undang yng dikemukakan di atas ham di indonesia juga
dilindungi secara parsial dalam beberapa undang-undang tertentu yang dalam
beberapa hal terkait dengan ham salah satunya adalah UU No8 tahun adedidikirawan1981 tentang hukum
acara pidana yang didalamnya terdapat ketentuan mengnai perlindungan terhadap
hak-hak tersa ngka terdakwa dan terpidana
5.perjanjian intrnasional mengnai ham yang
diratifikasi pemerintah indonesia
Pasal 7 ayat 2
UU No.39 tahun 1999 bahwa ketentuan hukum internasional mengnai ham yan g telah
diratifikasi atau diaksesi indonesia menjadi hukum nasional dengan demikian
adedidikirawanaturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum positif indonesia antara
lain:
a.
Konvensi internasional tentang penghapusan
segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang diratifikasi melalui UU no 7
tahun 1984
b.
Konvensi tentang menentang penyiksaan dan
perlakuan kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang
diratifikasi melalui uu no 5 tahun 1998
c.
Konvensi tentang penghapusan segala bentuk
diskriminasi rasial yang diratifikasi melalui uu no 29 tahun 1999
d.
Konvenan internasional adedidikirawantentang hak ekonomi
sosial dan budaya yang diratifikasi melalui uu no 11 tahun 2005
e.
Konvenan internaional tentang hak sipil dan
politik yang diratifikasi melalui uu no 12 tahun 2005
Pengaturan terhadap
perlindungan ham dalam instrumen-instrumen hukum nasional yang dikemukakan
diatas secara normatif sudah memadai hal yang lebih penting adalah
adedidikirawanpengimplementasian ketentuan-ketentuan tersebut dalam praksis kehidupan
berbangsa bernegara dan bermasyrakat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar