HUKUM HAK-HAK ASASI MANUSIA Part I: PENDAHULUAN, CIRI-CIRI, CAKUPAN HAM, SEJARAH HAM, PENGATURAN, IMPLEMENTASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, ASPEK HUKUM TATA NEGARA, ASPEK HUKUM INTERNASIONAL.

PENDAHULUAN.

Kemenangan jepang atas Rusia pada peperangan disekitar laut kuning (1905) telah membangkitkan bahwa kemampuan bangsa kulit kuning tidak berada dibawah bangsa kulit putih. Pendirian Budi Otomo (tahun 1908) dapat dianggap sebagai titik awal timbulnya kesadaran untuk mendirikan suatu Negara kebangsaan yang terlepas dari cengkraman colonial yang kemudian dalam konteks hak asasi manusia (HAM) dikenal sebagai perwujudan dari the right of self determanitation. Pada dasarnya HAM secara kodrat melekat padajati diri manusia sebagaicttnkulhkmadedidikirawan karunia tuhan YME. Masalah HAM adalah masalah lama artinya telah diperdebatkan sejak manusia hadir di dunia namun tetap actual karena diperdebatkan itu tidak pernah tuntas bahkan senantiasa timbul dan timbul lagi permasalahan baru. HAM adalah dinamis aritnya pemhamannya senantiasa berkembang terus dari waktu ke waktu. HAM sudah ada dalam konsep dan nnilai-nilai budaya dan agama. Ada yangcttnkulhkmadedidikirawan memandang sebagai hal keagamaan ada juga yang memandang sebagai hal duniawi. Bila dibenarkan atas dasar etika maka disebbut sebagai hak moral sedangkan apabila dibenarkan atas dasar hokum maka disebut hak hokum. Terdapat dua kutub konsep HAM yaitu:

1.       Konsep individualistic

2.       Konsep kolektivistik

Disamping itu pula :

3.       Konsep pancasila. Konspe HAM berdasarkan pancasila adalah pemahaman HAM harus dilakukan secara harmonis atau dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban shingga hak dancttnkulhkmadedidikirawan kewajiban adalah tunggal atau modulus.

CIRI-CIRI.

Antara lain:

1.       Inhern, orang memiliki HAM karena ia adalah umat manusia.

2.       Universal. Berlaku bagi semua orang tanpa memandang status suku bangsa gender ataupun perbedaann  lainnya.

3.       Tak diingkari. HAM tidak dapat dicabut dan diserahkan

4.       Tak dapat dibagi semua orang berhak mendapat semua hak apakah itu hak sipil politik ekonomi social maupuncttnkulhkmadedidikirawan budaya.

5.       Saling tergantung. Penkmatan salah satu hak dip[engaruhi oleh penikmatan hak-hak lainnya missal penikmatan hak sipil dan politik memungkinkan untuk menikmati hak-hak ekonomicttnkulhkmadedidikirawan dan social lebih baik dan sebaliknya.

CAKUPAN HAM.

HAM mencakup hak individual (hak yang berlaku untuk individual) dan hak kolektif ( hak yang berlaku kelompok orang). Hak individual misalnya hak untuk mendapatkan pengadilanyang adil sedangkan hak kolektif misalnya hak untuk ikut serta dalamcttnkulhkmadedidikirawan pembangunan dan menentukan nasib sendiri.

SEJARAH HAM.

Sampai saat ini dalam generas :

1.       Generasi I. sekitar abad 14 -15. Yaitu berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik lahir sebagai akibat adanya kebebasan (liberalism). Ditandai dengan adanya berbagai mcam istilah hak yaitu dengen menggunakan istilah freedom from…

2.       Generasi II. Setelah PD I yaitu dengan munculnya prinsip persamaan. Yaitu ebrkenan dengan hak-hak ekonomi social dan budaya. Ditandai dengan adanya berbagai macam istilah hak yaitu dengan menggunakan istilah freedom of…..

3.       Generasi III. Muncul bersamaan dengan lahirnya beberapa konsep penting dalam perkembangan peradaban manusia khususnya berkaitan dengan Negara seperti konsep demokrasi dan Negara hokum. Yaitu berkenaan dengan persamaan hakuntuk memperoleh pelayanan dari pemerintah yang bersih dikaitkan dengan adanya tanggung jawab Negara (sebagai good government). Ditandai dengan adanya berbagaicttnkulhkmadedidikirawanmacam istilah hak seperti hak atas informasi hak atas akses-akses kegiatan-kegiatan Negara dan sebagainya.

PENGATURAN.

Adalah sebagai berikut:

1.       Nasional; didalam konstitusi/UUD. Diluar konstitusi; UUD didalam dokemn yang tidak dipisahkan dari konstitusi UUD.

2.       Internasional; didalam universal declaration of human right tahun 1948 (secara global yang dituangkan lebih lanjut dalam ICCPR tahun 1966 dan OPICCPR tahun 1966 SCECR tahun 1966, cttnkulhkmadedidikirawandsb.

3.       Di Indonesia; dalam UUD1945 konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya:

1.       Latar belakang perumusan HAM di dalam UUD 1945 (perdebatan antara soekarno dengan soepomo dengan Moch Hatta).

2.       Pencantuman HAM dalam UUD1945 relatif singkat (hasil kompromi).

3.       Pengaturan HAM di dalam UUD 1945 setelah perubahan kedua tahun 2000 ; ps 27, ps,28 (Bab X ttg warga Negara ), ps28 A s/d 28 J (Bab XA ttg HAM), ps 29,30, 31,34cttnkulhkmadedidikirawan.

IMPLEMENTASI DALAM PERATURAN PER UU AN.

Implementasi  HAM di dalam peraturan perUUan adalah sebgai berikut:

1.       Tap MPR NNo.VII/MPR /1998

2.       UU No.9/1998 ttg penyampaian pendapat UU No.39 /1999 ttg HAM UU No.26 /2000 UU No. 5 /1998 ttg ratifikasi konvensi anti penyiksan

3.       Keppres No.129 /1998 ttg rencana aksi nasional HAM keppres No.181 /1998 ttg komii nasional anti kekerasan terhadap prempuan

4.       Beberapa dokumen historis; code hokum hamurarbi (membawa keadilan dalam Negara untuk memberantas yang jahat dan murka yang kuat tidak menindas yang lemah). Perundangan rjacttnkulhkmadedidikirawan thutmose.

ASPEK HUKUM TATA NEGARA.

Berbicara HAM MAKA DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARAkita berbicara tentang:

1.       Perlindungan

2.       Penegkan

Pada awalnya HAM merupakan hak moral  atau moral right demikian dengan penegakannya pun bersifat moral dengan sanksi yang bersifat moral. Tidak semua hak merupakan hak asasi misalnya; hak waris, bukan merupakan hak asasi karena terhadapnya terdapat pembatasan; artinya bahwa haak waris dapat diberi atau tidak.  HAM tidak diberikan oleh hokum atau UU ataupun Negara melainkan oleh tuhan. Kewajiiban HAM ada untuk menjagacttnkulhkmadedidikirawan agar hak seseorang tidak mengganggu hak orang lain. 4 kriteria atau sifat yang membedakan apakah suatu hak merupakan hak asasi atau bukan yaitu;

1.       Fundamental ; mutlak diperlukan manusia dalam menjalankan fitrahnya sebagai manusia

2.       Universal;

3.       Indivisible; tidak dapt dibagi atau dipisah-pisahkan karena sebgai satu mata rantai

4.       Inalienable; tidak dapat diasingkan.

Menurut soewandi :

HAM sebagai hak subjektif yang ada pada para individu sejak mereka membuat perjanjian social untuk membentuk pemerintahan (pactum unions). Karena itu makkkkkkkka hak bias diubah oleh Negara seklipun dilegalisasi melalui konstitusi Negara. HAM tidak dapat lepas dari konsep demokrasi dan Negara hokum dikatakan pula memiliki hubungan yang bersifat cttnkulhkmadedidikirawansimbiosis mutualisme.

Menurut Mariam Budiarjo;

HAM merupakan tuntutan yang secara moral bias dibenarkan untuk menikmati kebebasan dasarnya untuk mencapai harkat kemanusiaan. Adapun yang terjadi pedoman dalam membuat definisi cttnkulhkmadedidikirawan (menurut Sidney Hock)yaitu melalui identifikasi HAM yang antara lain:

1.       HAM merupakan jenis dari hak yang ada yaitu hak moral bukan hak hokum

2.       Apabila kata manusia mempunyai kekuatan maka tidak sama dengan binatang malaikat dan persusahan-perusahaan ataupun Negara.

3.       Tidak setiap hak moral merupakan hak asasi.

4.       Jika HAM diperlukan maka hak tersebuut menjadi alas an pembenar untuk berbuat atau menghindarcttnkulhkmadedidikirawan.

5.       HAM sebagai hak umum yang dibedakan dari hubungan-hubungan khusus dengan orang lain seperti perjanjian.

6.       HAM bersifat fundamental atau penting.

Menurut Gunawan; HAM adalah hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Menurut UU; HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dari keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan YME dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hokum dan pemerintah dan setiap orangcttnkulhkmadedidikirawan demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara umum ada 4 pandangan terhadap HAM :

1.       Universal absolute

2.       Universal relative

3.       Partikularistik absolute

4.       Partikularistik relative

Soekarno dan soepomo berpendapat bahwa HAM berasal dari liberalism yang berakar pada indidividualism  selanjutnya melahirkan colonialism yang pada zaman kemerdekaan justru sedang kita berantas sehingga berkenan dengan HAM maka tidak perlu diatur dalam konstitusi cukup secra garis besar dalam pembukaan konstitusi. sedankanHatta berpendapat bahwa HAM ini harus diatur dalam konstitusi. Kemudian diambil jalan tengah dimana cttnkulhkmadedidikirawandiambil beberapa pasal saja tentang HAM dan dimasukan ke dalam konstitusi sedangkan pelaksanaannya dilegalisasikan ke UU. Didalam Tap MPR terkandung adanya hak dan kewajiban asasi. Hak melahirkan legal right sdangkan kewajiban melahirkan legal obligation dimana legal obligation tidak selalu melekat dalam hak misalnya hak hidup. Konstitusi RIS lebih maju dari pada UUD1945 dalam impelementasi HAM. Dalam UU lingkungan: hak mndapatkan lingkungan hidup (melekat hak asasi). Kewajibannya untukcttnkulhkmadedidikirawan memelihara lingkungan hidup yang baik ( tidak melekat pada haknya tetapi dari Negara). Hak asasi merupakan moral tetapi kalau masuk UU maka akan menjadi masalah hokum. Di inggris maka orang lebih takut melanggar etika atau moral (yang didalamnya termasuk HAM ) dari pada hokum. Didalam rezimcttnkulhkmadedidikirawan yang otoriter mka produk hukumnya cenderung bersifat represif di dalam rezim yang demokratis maka produk hukumnya cenderung bersifat reponsif (doktrin prof Mahfud MD).

Demokrasi dan Negara Berdasarkan Hukum Sebagai Instrumen HAM.

Salah satu cirri Negara hokum adalah jaminanperlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Demokrasi dan prinsip-prinsip Negara hokum merupakan instrument bahkan prasyaratan bagi jaminan perlindungan dan penegakan HAM. DEMOKRASI TANPA ADA PRINSIP NEEGARA BERDASARKAN hokum adalah sebuah kediktatroan yang tersembunyi (verkapte dictatuurcttnkulhkmadedidikirawan). Prinsip Negara hokum dimaksudkan untuk mengendalikan segala bentuk kekuasan baik yang aa pada rakyat terutama penguasa. Salah satu aspek penting membangun Negara hokum adalah memberdayakan system penegakan cttnkulhkmadedidikirawanhokum.

HAM Sebagai Tatanan Sosial.

Bentuk lain dari upaya akulturasi HAM yaitu dngan menjadikan HAM sebagai tatanan social yakni sbagai sesuatu yang hidup ditengah –tengah masyarakat baik didalam tatanan politik ekonomi dan social di masyarakat. Dalam hal tersebut diatas pendidikancttnkulhkmadedidikirawan kemasyarakatan HAM perlu dilakukan secara terus menerus.

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL.