ALTERNATIF PENYELSAIAN SENGKETA ADR LITIGASI DAN NON LITIGASI

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)
Istilah “alternatif” dalam APS memang dapat menimbulkan kebingungan, seolah-olah mekanisme APS pada akhirnya – khususnya dalam sengketa bisnis – akan menggantikan proses litigasi di pengadilan. Dalam kaitan ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, APS lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Sama seperti istilah “pengobatan alternatif”, bahwa “pengobatan alternatif” sama sekali tidak mengeliminasi “pengobatan dokter”. Bahkan terkadang keduanya saling berdampingan. Begitu juga dengan APS dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berjalan saling berdampingan. Oleh karena itu, para hakim tidak perlu khawatir dengan makalah adedidikirawandigunakannya mekanisme APS, pengadilan menjadi kurang pekerjaannya.
Ada beberapa pendapat mengenai APS atau Alternative Dispute Resolution (ADR).
1) Pertama, APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain.
2) Kedua, APS adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui APS tidak dilakukan oleh pihak makalah adedidikirawanketiga. Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. APS di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi,mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya.
3) Ketiga, APS adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan makalah adedidikirawantetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan APS termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.
Teknik atau prosedur teknis APS di luar pengadilan yang sudah lazim dilakukan adalah: negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara yang paling dikenal dan paling banyak digunakan oleh kalangan bisnismakalah adedidikirawan dan hukum. Teknik negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tidak dikenal di Indonesia. Namun, secara tidak sadar masyarakat Indonesia telah menerapkan mekanisme APS, yakni yang disebut musyawarah untuk mufakat. Asas musyawarah untuk mufakat telah lama dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.
Meskipun APS tidak dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun jangan dilupakan bahwa faktanya APS dianggap sebagai alternatif oleh mereka yang sangat kritis terhadap sistem peradilan Indonesia. Kelambanan proses perkaramakalah adedidikirawan ( di Mahkamah Agung ) dilihat sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah berpolitik, persengkokolan (KKN), dan tuduhan bahwa mereka bobrok atau rusak.
2. Mekanisme penyelsaian nonlitigasi
Penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilakukan dengan cara :
1. adjudikasi/adversarial/litigasi
ciri-cirinya : para pihak berhadap-hadapan untuk saling mengalahkan, diadakan di pengadilan,
hasilnya berupa putusan.
2. Non adjudikasi/non litigasi
Ciri utamanya keputusanya berupa kesepakatan /agreement
Cara penyelesaian sengketa alternatif menurut UU No.30 tahun 1999 adalah :



1. ARBITRASE

- arbitrase penyelesaian pertentangan oleh pihak ketiga yang dipilah oleh kedua belah pihak.
Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang makalah adedidikirawanUndang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999:
“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa:
”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak makalah adedidikirawanyang bersengketa.”
Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.
Dalam banyak makalah adedidikirawanperjanjian perdata, klausula arbitase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract - wanprestasi). Oleh karena itumakalah adedidikirawan tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan makalah adedidikirawanmemeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Dalam jurisprudensi, kita mengetahui ada suatu kasus yaitu Arrest Artist de Labourer dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah memuat klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketanya. Pada praktek saat ini juga masih dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak yang kalah dalam arbitrase.

Melihat permasalahan diatas, maka timbul beberapa pertanyaan :
1. Apakah Pengadilan berwenang memeriksa perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya?
2. Sejauh mana keterkaitan antara pengadilan dengan lembaga arbitrase?
1.A) Pengaturan Mengenai Arbitrase

1.A.a) Definisi Arbitrase

Menurut Black's Law Dictionary: "Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals makalah adedidikirawanof justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation".Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo); atau
2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).
Sebelum UU makalah adedidikirawanArbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalampasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasanpasal 3 ayat(1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-PokokKekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luarPengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetapdiperbolehkan.

1.A.b) Sejarah Arbitrase

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Bite*****sten (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur dalam pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 tahun 1999. Dalam Undang Undang nomor 14 tahun 1970 (tentang Pokok Pokok Kekuasaanmakalah adedidikirawan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

1.A.c) Objek Arbitrase,
Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang makalah adedidikirawanperdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian makalah adedidikirawansebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.
1.A.d) Jenis-jenis Arbitrase
Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitarion Rules. Pada umumnya arbitrase ad-hoc direntukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.
Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan makalah adedidikirawanyang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.
BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausularbitrase sebagai berikut:
"Semua sengketa yang timbul dari perjanjianini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI,yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa,sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".
Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission ofInternational Trade Law) adalah sebagai berikut:
"Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran atau sah tidaknyamakalah adedidikirawan perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.”
Menurut Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, yang diperiksa pertama kaliadalah klausul arbitrase. Artinya ada atau tidaknya, sah atau tidaknyaklausul arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Priyatna menjelaskan bahwa makalah adedidikirawanbisa saja klausul atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa timbul.
1.A.e) Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase
Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah :
· kerahasiaan sengketa para pihak terjamin ;
· keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari ;
· para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil ;
· para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya ;
para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase ;
· putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.
Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.
1.B) Keterkaitan antara Arbitrase dengan Pengadilan
1.B.a) Hubungan Arbitrase dan Pengadilan
Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.
Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar UU Arbitrase antara lainmakalah adedidikirawan mengenai penunjukkan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (pasal 14 (3)) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun nasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendafataran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengembil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
1.B.b) Pelaksanaan Putusan Arbitrase
1. Putusan Arbitrase Nasional
Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya,makalah adedidikirawan putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final ddan mengikat.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekeuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilanmakalah adedidikirawan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan , Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun
2. Putusan Arbitrase Internasional
Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia. Pada tanggalmakalah adedidikirawan 10 Juni 1958 di New York ditandatangani UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Dengan adanya Perma tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia makalah adedidikirawanseharusnya bisa diatasi. Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing.

1.B.c) Kewenangan Pengadilan Memeriksa Perkara yang Sudah Dijatuhkan Putusan Arbitrasenya

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur makalah adedidikirawantangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip limited court involvement.

Dalam prakteknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya. Seperti dalam kasus berikut :

Dalam kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), PN Jakarta Selatan makalah adedidikirawantetap menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase didalamnya) dan menjatuhkan putusan No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora. Ketua PN Jakarta Pusat dalam putusan No.001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto 02/Pdt.P/2000/PNJKT.PST, tanggal 3 Februari 2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase London, dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.02 K/Ex’r/Arb.Int/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000.

Kasus diatas adalah salah satu contoh dimana pengadilan menentang lembaga arbitrase. Sebelumnya telah jelas bahwa pengadilan tidak boleh mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Lalu apakah ada alasan-alasan yang dapat membenarkan pengadilan memeriksa perkara para pihak yang sudah terikat dengan klausul arbitrase? Dalam jurisprudensi salah makalah adedidikirawansatu contoh adalah Arrest Artist de Labourer.

Arrest HR 9 Februari 1923, NJ. 1923, 676,

Arrest “Artis de Laboureur”(dimuat dalam Hoetink, hal. 262 dsl.)

Persatuan Kuda Jantan ( penggugat ) telah mengasuransikan kuda Pejantan bernama Artis de Laboureur terhadap suatu penyakit /cacad tertentu, yang disebut cornage. Ternyata pada suatu pemeriksaan oleh Komisi Undang2 Kuda, kuda tersebut dinyatakan di-apkir, karena menderita penyakitmakalah adedidikirawan cornage. Penggugat menuntut santunan ganti rugi dari Perusahaan Asuransi. Didalam Polis dicantumkan klausula yang mengatakan, bahwa sengketa mengenai Asuransi, dengan menyingkirkan Pengadilan, akan diputus oleh Dewan Asuransi Perusahaan Asuransi, kecuali Dewan melimpahkan kewenangan tersebut kepada suatu arbitrage. Dewan Asuransi telah memutuskan untuk tidak membayar ganti rugi kepada penggugat. Penggugat mengajukan gugatan dimuka Pengadilan. Sudah tentu dengan alasan adanya klausula tersebut diatas, maka tergugat membantah dengan mengemukakan, bahwa Pengadilan tidak wenang untuk mengadili perkara ini.

Pengadilan ‘s Gravenhage a.l. telah mempertimbangkan :

Setelah Pengadilan menyatakan dirinya wenang memeriksa perkara tersebut, maka Pengadilan menyatakan, bahwa keputusan Dewan Asuransi harus disingkirkan, karena keputusan tersebut tidak didasarkan kepada suatu penyelidikan yang teliti dan bahkan Dewan menganggap tidak perlu mendengar pihak penggugat, sehingga perjanjianmakalah adedidikirawan itu tidak telah dilaksanakan dengan itikad baik. Pengadilan mengabulkan tuntutan uang santunan ganti – rugi sampai sejumlah uang tertentu. Pihak Asuransi naik banding

Hof Amsterdam dalam keputusannya a.l. telah mempertimbangkan :

Bahwa memang benar, bahwa berdasarkan Polis ybs., para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mengenai Asuransi tersebut kepada Dewan Asuransi Perusahaan Asuransi. Sekalipun terhadap keputusan Dewan, yang diambil dengan tanpa aturan main yang pasti, dan bersifat mutlak, yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak netral, mungkin saja ada keberatan-keberatan, namun para pihak telah membuatnya menjadi undang-undang bagi mereka, karena telah terbentuk melalui kesepakatan para pihak, yang tidak ternyata bertentangan dengan ketertiban umum atau makalah adedidikirawan kesusilaan, sehingga permasalahannya adalah, apakah ketentuan perjanjian itu, oleh Dewan, tidak telah dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana pendapat dari Pengadilan Amsterdam, pertanyaan mana menurut pendapat Hof, karena mengenai pelaksanaan suatu perjanjian, adalah masuk dalam kewenangan Hakim.

Hof, untuk menjawab permasalahan tersebut, setelah mengemukakan patokan, bahwa itikad baik dipersangkakan dan tidak adanya itikad baik harus dibuktikan, telah menerima fakta-fakta yang disebutkan dalam keputusan Dewan sebagai benar, a.l. :………“ bahwa menurut pendapat Hof keputusan tersebut( maksudnya : keputusan Dewan, penj.pen.) …….adalah tidak sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap tidak telah diberikan dengan itikad baik, dan bahwa itikad buruk pada pelaksaan perjanjian, sepanjang mengenai pengambilan keputusan oleh Dewan Asuransi, tidak telah makalah adedidikirawandibuktikan “ atas dasar mana Hof menyatakan keputusan Dewan Asuransi tidak bisa dibatalkan oleh Hakim dan karenanya membatalkan keputusan Pengadilan Amsterdam. Persatuan Kuda Jantan naik kasasi.

Catatan : Pengadilan menganggap dirinya wenang untuk menangani perkara tersebut dan menyatakan keputusan Dewan tidak melanggar itikad baik

Pokok pertanyaan dalam pemeriksaan kasasi ini ternyata adalah, apakah maksud ayat ke-3 Ps. 1374 B.W. ( Ps. 1338 ayat 3 Ind ) dengan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian harus dinilai dengan patokan, subyektif - suatu sikap batin tertentu dari si pelaksana - atau obyektif - suatu makalah adedidikirawancara pelaksanaan. HR meninjau, apakah isi keputusan Dewan Asuransi, sebagai pelaksanaan dari perjanjian Asuransi antara Penggugat dengan Perusahaan Asuransi, memenuhi tuntutan itikad baik, memenuhi kepantasan dan kepatutan menurut ukuran orang normal pada umumnya dalam masyarakat ybs. Disini dipakai ukuran itikad baik yang obyektif

Dalam Arrest Artist de Labourer ini pengadilan menyatakan berwenang memeriksa karena yang diperiksa bukanlah pokok perkaranya melainkan cara pengambilan keputusannya, apakah Dewan Asuransi sudah mengambil keputusan berdasarkan itikad baik yang sesuai dengan makalah adedidikirawanasas kepatutan dan kepantasan. Itikad baik disini memiliki dua kemungkinan yaitu itikad baik objektif atau subjektif, dimana Hof dan Hoge Raad kemudian menilai bahwa itikad baik yang objektif lah yang dipakai.



Berdasarkan pasal 1338 (3) suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik. Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan menafsirkannya agar makalah adedidikirawansesuai dengan kepatutan dan kepantasan, sesuai dengan pasal 1339 B.W., yang menyatakan bahwa, ” suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalmnya tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”. Itikad baik dapat dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedang itikad baik objektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik.

Dalam kasus Bankers Trust melawan Mayora sungguh aneh karena mengetengahkan ketertiban umum sebagai salah satu alasan. Seharusnya PN Jakarta Selatan menolak untuk memeriksa perkara tersebut karena bukan merupakan kewenangannya, tidak diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum, dan dengan Mayora mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri padahal saat itu arbitrase sedang berjalan, menunjukkan bahwa Mayoramakalah adedidikirawan tidak beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal ketertiban umum, yang dimaksud ketertiban umum oleh hakim adalah perkara tersebut sedang dalam proses di pengadilan hukum di pengadilan, alasan seperti ini seharusnya tidak bisa dijadikan alasan ketertiban umum. Apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar ketentuan Pasal 11 UU No.30 Tahun 1999, dan sayangnya Mahkamah Agung justru menguatkan putusan ini.

Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase. Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu negara. UU Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, makalah adedidikirawandefinisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, namun dapat digunakan kriteria sederhana sebagai berikut :

1. putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan ;
2. putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau
3. jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.
ketertiban umum yang dijadikan dalih PN Jakarta Selatan untuk menolak permohonan Bankers Trust tidak termasuk ketertiban umum yang sudah diuraikan diatas. makalah adedidikirawanPengadilan Jakarta Selatan juga telah melakukan kesalahan karena memeriksa isi perkara dan bukan sekedar memeriksa penerapan hukumnya saja seperti dalam arrest Artist de Labourer.


Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum,makalah adedidikirawan sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

2.KONSILIASI

- konsiliasi suatu usaha mempertemukan pihak-pihak yang berselisih bagi tercapainya persetujuan bersama
3.NEGOISASI
- negoisasi adalah proses kreatif yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki model idealnya sendiri, memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai apa yang seharusnya dicapai Ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai isu kunci dalam negosiasi;
(1) Menangkap kesempatan, Kesempatan harus dilihat dalam setiap krisis. Keadaan buntu dapat menjadi masa steril yang menghambat kemajuan, namun jika dapat melihat kesempatan dengan jeli maka kebuntuan dapat menjadi awal dari kesempatan untuk mencari penemuan yang makalah adedidikirawandapat menyatukan model-model ideal tiap pihak. Mudahnya, ketika kebuntuan dating maka negosiasi dapat menjadi usul yang menarik untuk membuat perubahan dan mempertemukan kepentingan.
(2) Pentingnya kepercayaan. Meski fokus negosiasi cenderung makalah adedidikirawanpada isu, namun keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada negosiator serta manusia-manusia yang berkepentingan dalam negosiasi tersebut. Proses negosiasi yang baik adalah memajukan hubungan dari pihak-pihak yang bertikai. Karena itulah perlu adanya derajat kepercayaan sampai level tertentu pada pihak-pihak bertikai agar dapat saling duduk dan bernegosiasi. Biasanya pihak-pihak akan bertahan pada model ideal masing-masing, disinilah dialog menjadi penting. Kepercayaan fungsional (cukup pada derajat tertentu saja berhubungan dengan proses negosiasi) menjadi penting karena untuk kesepakatan maka persepsi soal pihak “musuh” harus diubah dan model ideal harus beradaptasi
(3) Fleksibilitas. Keberhasilan atau kegagalan negosiasi tidak terukur di awal proses. Bukan tidak mungkin tujuan dan target berubah sepanjang proses negosiasi. Bahkan parameter serta aturan dasar bisa juga ikut diadaptasi. Ketika Parameter proses membutuhkan rancangan dan kesepakatan, maka proses perancangan dan pembuatan kesepakatan harus dapat sefleksibel mungkin untuk dapat menghadapaimakalah adedidikirawan kemungkinan apapun di masa depan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, persepsi soal pihak “musuh” harus diubah, dan model ideal harus dilenturkan, masing-masing negosiator harus dapat mengenmabkan pengertian yang sama.

4. MEDIASI
- Mediasi
Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Perma No. 2 tahun 2003, pasal 1 ayat (6)).
4.a) Siapakah yang melakukan mediasi ?
Seperti yang tersebut dalam pengertian mediasi ada mengutip kata “para pihak”
Para pihak tersebut adalah dua orang atau lebih yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh penyelesaian. (pasal 1 ayat (7) Perma No. 2 tahun 2003)
Mediasi yang dilakukan harus menggunakan bantuan mediator. Mediator dapat ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa “apakahmakalah adedidikirawan yang menjadi mediator tersebut hakim pengadilan tingkat pertama atau pihak lain” yang tentu saja baik hakim maupun pihak lain tersebut sudah memiliki sertifikat sebagai mediator.
Mediator itu dapat diartikan sebagai pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu parra pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
Tidak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter, seorang mediator tidak dalam posisi (tidak mempunyai kewenangan) untuk memutus sengketa para makalah adedidikirawanpihak. Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai suatu keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal yang disengketakan. “The assumption…….is that third party will be able to alter the power and social dynamics of the conflict relationship by influencing the beliefs and behaviors of individual parties, by providing knowledge and information , or by using a more effective negotiation process and thereby helping the participants to settle contested issues” (Goodpaster, Tinjauan Dalam Penyelesaian Sengketa, dalam makalah adedidikirawanSoebagjo dan Radjagukguk, 1995 : 11-12 )
4.b) Kapan Mediasi itu dilakukan ?
Mediasi dilakukan pada saat suatu perkara perdata diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Mediasi bersifat wajib untuk dilakukan pada semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama.
Proses mediasimakalah adedidikirawan berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator.
4.c)Mengapa mediasi itu dilakukan ?
Mediasi tersebut dilakukan karena sesuai yang tersebut di dalam Perma No.2 tahun 2003 pasal 2 ayat (1) yaitu “semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”
Mediasi adalah Non-Coercive. Ini berartimakalah adedidikirawan bahwa tidak ada suatu sengketa (yang diselesaikan melalaui jalur mediasi) akan dapat diselesaikan, kecuali hal tersebut disepakati / disetujui bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa.

4.d)Dimanakah mediasi itu dilakukan ?
(pasal 15 Perma No. 2 tahun 2003) Adapun mediasi tersebut diselenggarakan disalah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau ditempat lain yang disepakati oleh para pihak.
Proses mediasi ini sendiri tentu saja memerlukan biaya dan biaya makalah adedidikirawantersebut akan gratis jika suatu perkara perdata tersebut dalam melaksanakan proses mediasinya menggunakan tempat di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama.
4.e)Bagaimana Proses Mediasi ?
Proses mediasi ini dibagi dalam 2 tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Sebelum melakukan mediasi terdapat pra mediasi dimana prosesnya tertulis jelas didalam Perma No.2 tahun 2003 bab II yaitu :

4.e.1) Tahap pra mediasi, Perma No.2 tahun 2003 bab II yaitu :

Pasal 3
(1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.
(2) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
(3) Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya
(4) Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak.
Pasal 4
(1) Dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan.
(2) Jika dalam waktu satu hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang penggunaan mediator di dalam atau di luar daftar pengadilan, para pihak wajib memilih makalah adedidikirawanmediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama.
(3) Jika dalam satu hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan, ketua majelis berwenang untuk menunjuk seorang mediator dari daftar mediator dengan penetapan.
(4) Hakim yang memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan.
Pasal 5
(1) Proses mediasi yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja.
(2) Setelah waktu tiga puluh hari kerja terpenuhi para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan.
(3) Jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian.
(4) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.
Pasal 6
(1) Mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator.
(2) Setiap pengadilan makalah adedidikirawanmemiliki sekurang-kurangnya dua orang mediator.
(3) Setiap pengadilan wajib memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap
Pasal 7
Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur

4.e.2) Tahap mediasi, Perma No.2 tahun 2003 bab III yaitu :

Pasal 8
Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuatmakalah adedidikirawan duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak.
Pasal 9
(1) Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi.
(2) Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya.
(3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
(4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
(5) Dengan hasil akhir tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan, proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh dua hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator.
Pasal 10
(1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbanganmakalah adedidikirawan yang dapat membantu para pihak dalam penyelesaian perbedaan.
(2) Semua biaya jasa seorang ahli atau lebih ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.
Pasal 11
(1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.
(2) Kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.
(3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi makalah adedidikirawankesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.
(4) Para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan.
(5) Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.
Pasal 12
(1) Jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (5) mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
(2) Segera setelah diterima pemberitahuan itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.
Pasal 13
(1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.
(2) Fotokopi dokumen dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.
(3) Mediator makalah adedidikirawantidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
Pasal 14
(1) Proses mediasi pada asasnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.
(2) Proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum.
4.f) Unsur-unsur Mediasi
1. Dalam suatu proses mediasi akan dijumpai adanya dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa.
2. Dengan demikian :
a. Jika dalam suatu proses mediasi hanya dijumpai adanya suatu pihak yang bersengketa, maka hal itu menjadikan tidak terpenuhinya unsur-unsur pihak-pihak yang bersengketa.
b. Adanya Unsur “Sengketa” diantaramakalah adedidikirawan para pihak
3. Adanya “Mediator” yang membantu mencoba menyelesaikan sengketa diantara para pihak
- Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan dengan bidang/masalah yang disengketakan.
- Mediator juga tidak boleh mempunyai benturan kepentingan /hubungan afiliasi dengan pihak-pihak dalam sengketa masalah yang disengketakan. (Lihat, Soebagjo dan Radjagukguk, 1995 : 16)
4.g)Tujuan Mediasi
1. Utama
- Membantu mencarikan jalan keluar/alternative penyelesaian makalah adedidikirawanatassengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang forward lookingdan bukan backward looking. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. “The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving” (Lovenheim, 1996 : 1.4)
2. Tambahan
a. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih makalah adedidikirawanbaik diantara para pihak yang bersengketa.
b. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar,memahami alasan/ penjelasan/ argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang lain.
c. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satumakalah adedidikirawan dengan yang lain.
memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan halini diharapkan dapat mendekatkan cara pandangdari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.
4.h) Sengketa-sengketa Yang Dapat makalah adedidikirawanDiselesaikan Melalui Mediasi
1. Dapat dikatakan bahwa Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan untuk mempergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (“Out-of court Settlement”) untuk sengketa pertada yang timbul diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Dengan demikian, setiap sengketa perdata dibidang perbankan (termasuk yang diatur dalam PBI No.8/5/PBI/2006) dapat diajukan dan untuk diselesaikan melalui Lembaga Medasi Perbankan.
2. Bagaimana jika sengketa diantara pihak ternyata tidak hanya menyangkut sengketa perdata tapi sekaligus juga sengketa pidana dan mungkin jugasengketa Tata Usaha Negara ?
3. Yang pasti merupakan cakupan dari Lembaga mediasi adalah sengketa-sengketa di bidang perdata. Namun demikian, dalam praktek seringkali para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa perdata yang disepakati denganmusyawarah mufakat (melalui mediasi), akan dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian, dan dipahami juga bahwa walau para pihak tidak dapat dibenarkan membuat perjanjian perdamaian bagi perkara pidana mereka dapat menggunakanmakalah adedidikirawan perjanjian perdamaian atas sengketa perdata mereka sebagai dasar untuk dengan itikad baik sepakat tidak melanjutkan perkara pidana yang timbul diantara mereka dan/atau mencabut laporan perkara pidana tertentu, sebagaimana dimungkinkan.

5.PENILAIAN AHLI

- penilaian ahli
Yang dimaksud dengan penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi :

“Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapatmakalah adedidikirawan memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa
Dalam suatu bentuk kelembagaan, arbitrase ternyata tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikankonsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang melakukannya. Oleh sebab pendapat tersebut diberikan atas permintaan dari para pihak secara bersama-sama dengan melalui mekanisme sebagaimana halnya suatu penunjukkan (lembaga) arbitrase untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa, maka pendapat hukum ini juga bersifat final. Sebenarnya siafat dari pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian atau bentuk putusan lembaga arbitrase.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan makalah adedidikirawanmelawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum.

Peradilan harus menghormati lembaga arbitrase, tidak turut campur, dan dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase masih diperlukan peran pengadilan, untuk arbitrase asing dalam hal permohonan eksekuator ke pengadilan negeri.

Pada prakteknya walaupun pengaturan arbitrase sudah jelas dan pelaksanaannya bisa berjalan tanpa kendala namun dalam eksekusinya sering mengalami hambatan dari pengadilan negeri.

HUKUM LEMBAGA ORGANISASI PERUSAHAAN”

”HUKUM LEMBAGA ORGANISASI PERUSAHAAN”

A.      PENGERTIAN UMUM

1.       PERKEMBANGAN HISTORIS

Gagasan untuk mendirikan organisasi suatu organisasi internasioonal yang bersifat universal dengan tujuan untuk memelihara pperdamaian dan keamanan dunia telah lama menjadi pemikiran banyak negarawan. Mereka menginginkan diorganisirnya masyarakat internasional sebagai politik reaksi terhadap anarki yang disebabkan sengketa-sengketa bersenjata antar negara. Organisasi internasional tersebut akan menghimpun negara-negara didunia dalam suatu sisitem kerjasama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelsaikan sengketa-sengketamakalah adedidikirawan yang terjadi antar mereka. Agar batas-batas nasional dapat dilewati, diperlukan suatu organisasi politik sentral yang dilengkapi dengan sarana-sarana paksaan atau persuasi terhadap negara-negara, serta wewenang untuk mengkordinir lembaga-lembaga teknik dan regional.[1]

Namun himbauan bagi pembentukan hubungan internasional yang disetruturkan dalam suatu organisasi selama beberapa abad hanya terbatas pada doktrin dan propaganda belaka. Para pemimpin negara tetap menganggap bahwa pembentukan organisasi-organisasi seperti itu tidak sesuai makalah adedidikirawandengan kedaulatan nasional dan bertentangan dengan kepentingan negara. Dalam pelaksanaannya, gagasan untuk mendirikan organisasi internasiional hanya terbatas pada perbaikan prosedur-prosedur kerja sama tradisional anatr negara.[2]

Akhirnya upaya pembentukan organisasi-organisasi internasional yang sebenarnya baru mulai pada abad ke-17 dan ke-18 melalui berbagai proyek. Pada abad ke 17 misalnya muncul gagasan Emeric de Curce pada tahun 1623 . kemudian pada abad 18 muncul proyek-proyek William penn, bentham, Jean Jacques Rosseau, Abbe de saint –pierre, pilosof prusia kant,makalah adedidikirawan Abbe de Gregoire. William Penn dalam eassy Toward the Present and Future Peace mengusulkan pembentukan suatu majelis umum untuk menyelsaikan semua sengketa dengan mayoritas ¾ suara beserta sanksi kolektif termasuk penggunaan senjata. Abbe de saint pieree juga berpendapat bahwa majelis umum bukan saja berfungsi untuk menyelsaikan sengketa-sengketa, tapi juga untuk membuka kerjasama antar negara di berbagai bidang dengan mendirikan perwwakilan-perwakilan untuk pelaksanaan kerjasama tersebut.[3]

Dengan kemajuan teknik dan kesaalingtergantungan ekonomi yang mulai dirasakan di abad ke 19, dianggap perlu untuk mengembangkan kerjasama internasional. Mulai baggian kedua abad ke-19 sampai tahun 1914, Eropa mengalami periode panjang cukup damai disertaimakalah adedidikirawan kemajuan teknik sarana komunikasi, dan keadaan ini telah mendorong pembentukan organisasi-organisasi kerjasama internasional. Kalau dapat dibagi, ada tiga generasi organisasi internasional. Yang pertama adalah organisasi-organisasi yang lahir pada abad ke-19, antara lain Komisi internasional untuk Sungai elbe 1821, untuk sungai Rhine tahun 1831 dan pembentukan European Danube Commision tahun 1856 untuk mengawasi pelayaran bebas diatas sungai tersebut yang lepas dari pengawasan nasional masing-masingnegara.[4]

Selanjutnya gagasan untuk menghimpun sejumlah ahli dan administrator yang melaksanakan tugas-tugas khusus atas nama negara-negara telah pula dapat diwujudkan dalam pendirian international Telegraph Bureu pada tahun 1868 yang kemudian bernama International Telecomunication Union (ITU) dan pembentukan General Postal Union (UPU). Tidak lamamakalah adedidikirawan kemudian didirikan pula International Bureau of weights and Measures tahun 1875 dan Inter union for the publication of costum tariff tahun 1890.[5]

Disamping pembentukan organisasi-organisasi internastional ini, pada waktu yang sama juga berkembang organisasi-organisasi non-pemerintah (NGOs).menurut Union of international Association,di samping perkembangan cepat organisasi internasional yang berjumlah 7 pada tahun 1870an dan menjadi 37 ditahun 1909, perkembangan NGOs lebih cepat lagi yaitu mencapai jumlah 176 padamakalah adedidikirawan waktu yang sama. Organisasi non pemerintah yang sangat terkenal pada permulaan abad ke 20 dan yang mengembangkan konvensi-konvensi Jenewa 1864, 1906 dan 1929 adalah international Commite of the red Cross.[6]

Selanjutnya malapetaka yang menimpa dunia selama perang Dunia I telah mendorong para pemimpin dunia dengan segera membentuk suatu organisasi internasional dengan kekuasaanlebih tinggi dari yang dimiliki negara-negara yaitu makalah adedidikirawanLiga Bangsa-Bangsa (League of Nations). Dengan lahirnya LBB ini dimulailah generasi kedua organisasi-organisasi internasional, organisasi internasional tersebut didirikan oleh konfrensi Versailess, tanggal 28 April 1919, dnegn tujuan memelihara, dalam periode perdamaian, solidaritas antar bangsa yang demokratis dan mencegah ter ulangnya  kembali perang saudara internasional sebagaimana yang dinamakan Prof.George Scelle, pakar hukum internasional dari Universitas Paris Sorbonne.[7]

LBB memeng merupakan organisasi internasional dengan jumlah anggota 54 negara pada tahun 1938 dan yang sekaligus mempunyai fungsi politik dan teknik. Tujuann utama LBB adalah pemeliharaan perdamaian, tetapi karena organisasi internasional tersebut tidak dilengkapi wewenang yang cukup untuk menghukum negara agresor maka yang diharapkanmakalah adedidikirawan hanyallah sekedar kebijakan dari demokrasi internasional, terutama itikad baik dari para penanggungjawab politik di masing-masing negaar disamping itu, keluarnya negara-negara otoriter dari organisasi seperti Jerman dan Jepang dan tidak ikutnya negara-negra besar tertentu, terutama Amerika Serikat menyebabkan LBB kehilangan kredebilitasnya dan menjadikan organisasi itu lebih berdimensi Eropa.[8]

LBB yang semula diharapkan dapat menjamin perdamaian dan keamanan dunia dalaam waktu pendek terbukti tidak dapat berbuat banyak. Convenant yang merupakan konstitusi LBB berisikan banyak kelemahan disamping kurangnya kemauan politiik dari negara-negara makalah adedidikirawananggota untuk melaksankan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Negara-negara pada waktu itu belum siap untuk mengambil tindakan-tindakan kekerasan dan masih tetap memegang teguh prinsip kedaulatan mutlak. [9]

Sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan mencegah perang, LBB tidak dapat mencegah agresi Jepang terhadap Mandchuria, penakklukan Ethopia oleh Italia, anchlus Jerman terhadap Austria, dan akhirnyya penyerangan Jerman terhadap Polandia yang makalah adedidikirawanmenandai mulainya perang Dunia II pada awal September tahun 1939. Pada periode menjelang Perang Dunia II selain LBB antara lain juga lahir Organisasi Buruh Sedunia (ILO) tahun1919 Organisasi Penerbangan Internasional tahun 1919 dan juga Mahkamah tetap internasional (PCIJ) tahun 1920.[10]

Berakhirnya perang dunia II ditahun 1945 juga mengakhiri kehidupan LBB yang telah gagal mencegah perang. Disamping itu, perang Dunia II telah membanngkitkan lagi kesadaran atas keharusan mutlak kerjasama internasional yang dapat mencegah terjadinya kembali perang dunia dengan menciptakan kondisi yang baikmakalah adedidikirawan bagi kerjasama antar negara. Dengan berakhirnya perang dunia II maka mulai pula generasi ke 3 organisasi internasional, yaitu dengan lahirnya PBB. Sehubungan dengan itu pengalaman LBB dipelajari , kelemahan-kelamannya diperbaikai, seperti penghapusan klausula penarikan diri, menggantikan prinsip suara bulat ddengan ketentuan mayoritas dan memberikan kekuatan hukum atas keputusan-keputusan yang diambil.[11]

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagi pengganti LBB didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 dengan prinsip-prinsip dasar yang sama tetapi lebih dikembangkan dan dengan struktur, tata kerja dan wewenang yang cukup berbeda dengan organisasi yang lama. Kerjasama teknik lembaga-lembaga khusus dihidupkan kembali. Organisasi-organisasi yang telahmakalah adedidikirawan ada sebelumnya atau yang didirikan sesudah perang dikelompokan dengan apa yang dinamakan United Nations System.istilah ini mencerminkan upaya unifikasi atau paling tidak kordinasi yang erat antara badan-badan khusus yang bersifat teknik.[12]

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki 14 badan khusus (specializedagencies), yang merupakan organisasi-organisasi independen tetapi terikat PBB melalui persetujuan-persetujuan yanng mencakup seluruh aspek teknik dan kultural kehidupan sosial umat manusia makalah adedidikirawanseperti UNESCO, FAO, IMF, IBRD, ICAO,UPU, ITU, WMO, IMO, WIPO, dan lain-lainnya. Disamping itu juga terdapat organ-organ subsider yang tak kalah pentingnya dari badan-badan khusus seperti UNICEP,UNHCR, UNDP, UNFP, UNEP, dan lain-lain. Selain itu, pada waktu yangsama kelompok-kelompok ergional atas dasar kedekatan wilayah atau ideologi berkembang pula dengan cepat seperti Uni Eroopa, NATO, OECD, antara negra-negara maju, maupun antara negara-negara makalah adedidikirawanberkembang seperti OAU, ASEAN, South Pacific Forum dan OAS. [13]

Dapatlah dikatakan bahwa bagian kedua abad ke-20 dari segi hubungan internasional adalah era menjamurnya makalah adedidikirawanorganisasi internasional baik pada tingkat regional maupun multilateral yang jumlahnya lebih dari 350, dan yang melakukan interaksi yang sangat padat dengan negara-negara sebagai subjek utama hukum internasional.[14]

2.       Pengertian Definisi

Menurut Pasal 2 ayat 1 Konvensi wina tentang hukum perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi anatar pemerintah. Definisi yang diberikan konvensi ini adalah sempit, karena membatasi diri hanya pada hubungan anatr pemerintah.makalah adedidikirawan Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah (inter-govermental organization-NGOs). Perumusan definisi yang sempit ini mungkin didasarkan atas keberhati-hatian, karena dibuatnya definisi yang baku akan melahirkan konsekuensi hukumnya baik ditingkat teori maupun praktis. Definisi yang sempit ini juga tidak berisikan penjelasan mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh makalah adedidikirawansuatu organisasi untuk dapat dinamakan organisai internasional dalam arti kata yang sebenarnya. Sebaliknya definisi yang sempit ini mendapat tantangan dari para penganut definisi yang luas termasuk NGOs.[15]

Kesulitan lain yang akan muncul dari definisi ini adalah berkaitan dengan masalah apakah setiap organisasi secara otomatis memiliki personalitas yuridik atau apakah organisasi makalah adedidikirawaninternasional dan personalitas yuridik merupakan dua konsep yang dapat dibedakan satu sama lain.[16]

Jika kedua konsep ini tidak dapat dibedakan maka definisi organisasi internasional harus lebih dipersempit lagimakalah adedidikirawan karena ada pakar-pakar yang berpendapat bahwa tidak semua organisasi dapat Macyuridik kedalam definisi sehingga setiap organisasi dengan sendirinya akan mmemiliki personalitas tersebut.[17]

Disamping itu pula banyak pula pakar yang mendefinisikan organisasi-organisasi internasional sebagai himpunan negara-negara yang terikatdalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi dengan suatu anggaran dasar dan organ-organ bersama serta mempunyai suatu personalitas yuridik yang berbeda dari yang dimiliki oleh negara-negara anggotamakalah adedidikirawan. Definisi ini pulalah yang diusulkan oleh sidang kodifikasi hukum perjanjian di wina tahun 1968 -1969 yang akhirnya ditolak oleh konfrensi karena dianggap terlalu doktrional dan ketat sehingga dapat berakibat ditolaknya organisasi-organisasi internasional yang tidak mempunyai keseluruhan kriteria terdapat dalam definisi tersebut, namun definisi ini tidak dapat dikesampingkan karena dari segi teori, definisi tersebut cukup memuaskan karena terdapatnya tiga aspek, pokok yaitu penderian organisasi atas dasar kententuan-ketentuan konvensional, sifat kelembagaan dan pemilikan personalitas yuridik. Sehubungan dengan itu kecenderungan doktrinal dewasa ini kelhatannya mendukung definisi kedua tersebut makalah adedidikirawanseperti yang didukung oleh Sir Gerlad Fitzmaurice. Demikianlah sebagaimana dilihat masih belum terdapat keseragaman mengenai pengertian dan definisi mengenai organisasi internasional ini. Namun keadaan tersebut bukan merupakan penghalang bagi perkembangan pesat organisai-organisasi internasional pada paruh kedua abad XX yang lalu baik yang bersifat regional maupun dalam bentuk global.[18]

Selanjutnya, bberbeda dari negara, organisasi-organisasi internaisonal yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek asli hhukum internasional. Organisasi internasional alah subjek buatan, subjek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikannya. Organisasi-organisasi internasional melaksankan kehendak negara-negara anggota yang dituangkan dalammakalah adedidikirawan suatu perjanjian internasional. Oleeh karena itu organisai-organisai internasional melalui bermacam-macam  ikatan, sangat dekat dengan negara-negara yanng mendirikannya, dan dalam banyak hal sangat tergantung pada negara-negara tersebut. [19]

Disamping itu, organisasi-organisasi internasional dilengkapi dengan wewenang yang tentunya kurang luas kalau dibanding dengan yang terdapat di negara-negara. Sering pula terjadi bahwa negara-negara baik secara sendirimakalah adedidikirawan maupun melalui suatu kelompok berusaha mempengaruhi kegiatan organisasi internasional agar sesuai dengan kepentingan mereka.[20]

Disamping itu, dengan dilengkapi organ-organ permanen, wewenang dan sasaran-sasaran tertentu, organisasi-organisasi inetrnasional sering terdorong oleh dinamika kegiattannya dan membebaskan diri dari pengawasan negara-negara anggota. Sebaliknya salam praktek sering pula terjadi fenomena retroaksi, yaitu organiasasi-organisasimakalah adedidikirawan internasional, karena status yuridiknya yang otonom, dapat mempengaruhi sikap negara-negara anggota. Demikianlah, gerakan rangkap ini kadang-kadang menandai kehidupan organisasi-organisasi internasional baik pada tingkat regional maupun multilateral global.[21]

3.       Tipologi Organisasi-organisasi Internasional

Pembedaan organisasi-organisasi internasional dapat dilihat darimakalah adedidikirawan beberapa segi. Pertama-tama kita harus bedakan antar organisasi-organisasi yang bersifat universal dan organisasi-organisasi bersifat regional. Organisasi-organisasi yang bersifat universal adalah organisasi dimana semua negara dapat menjadi anggota. PBB misalnya beranggotakan 189 negara, yaitu hampir semua negara merdeka yang ada didunia dewasa ini.[22]

Badan-badankhusus seperti halnya dengan PBB juga merupakan organisasi bervokasi universal yang keanggotaannya terbuka bagi semua negara. Sebaliknya organisasi-organisasi yang bersifat regional tidak mempunyai vokasi universal dan keanggotaannya terbatas pada kawasan atau padamakalah adedidikirawan negara-negara tertentu. Biasanya organisasi regional ini beranggotakan negara-negara yang berdekatan satu saama lain secara geografis. Dari sistem regional ini kita dapat membedakan organisasi-organisasi yang terdapat di Eropa seperti NATO 1949, the Council of Europa 1949, the European Coal and Steel Community (ECSC) 1950, Western European Uniion (WEU) 1954, the European Economic Community (EEC) 1957, the European Atomic Energy Community(EURATOM) 1957, Organization for Economic Cooperation and Devlopment (OECAD) 1967, Organizatiion for Security and Cooperation in Europe (OSEC) 1990 dan European Union 1992.[23]

Untuk kawasan Amerika dan Karibia seperti the Organisation of American States (OAS) 1948, the organisation of Central American States(OCAS) 1951, Caribbean Free Trade Assocation (CRIFTA) 1965, dan North American Free trade Agreement (NAFTA) 1992.[24]

Untuk asia dan pasifik antara lain ASEAN 1967, South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) 1980, dan Asia Pacific Economic Cooperatiion (APEC) 1989.[25]

Untuk kawasan timur tengah dan afrika antara lain Arab League 1944, Gulf Cooperation Council (GCC) 1981, Arab Maghreb Uniion (AMU) 1989 dan Organisation of African Unity (OAU) 1963. Itulah sekedar contoh-contohmakalah adedidikirawan organisasi-organisasi kerjasama baik dibidang politik dan militer, maupun dibidang ekonomi, perdagangan dan sosial budaya.[26]

Selanjuutnya kita juga dapat membedakan antara organisasi terbuka dan tertutup. Organisasi terbuka dapat dimasuki oleh negara-negara yang berkepntingan, dengan prosedur penerimaan yang luwes, sedangkan organisasi tertutupseperti NATO, hanya menerima negara-negara tertentu yang mempunyai nilai-nilai yang sama  serta diterimasecara bulat oleh negara-negara anggota.[27]

Atas dasar bidang kegiatan dan sasaran yang ingin dicapai juga dapat dibedakan antara organisasi politik dan organisasi teknik. Organisasi politik mempunyai vokasi yang luas dan bertujuan untuk mencapai sasaran seperti PBB, organisasi negara-negaramakalah adedidikirawan Amerika (OAS) atau OPA. Sedangkan yang disebut organisasi teknik adalah organisasi yang mempunyai wewenang tertentu seperti badan-badan khusus PBB.[28]

Disamping itu juga dapat dibedakan antara organisasi-organisasi kerjasama dan organisasi integrasi. Pada umumnya organisasi-organisasi internasional adalah organisasi kerjasama atau koordinasi . melalui sifat permanennya, organisasi-organisasi tersebut melakukan berbagai kegiatan koordinasi dan kerjasama antar negara. Organisasi-organisasi ini jarang mempunyaimakalah adedidikirawan wewenang untuk membuat norma-norma yang bersifat mengikat negara-negara anggota. Anadaikata ada, pelaksanaannya tergantung dai negara itu sendiri. Sebaliknya organisasi-organisasi yang bersifat integratif dalam bidang-bidang tertentu seperti yang ditetapkan dalam akte konstitutif suatu organisasi. Inilah yang dinamakan organisasi integrasi atau organisasi supranasional, karena organisasi-organisasi tersebut dapat membuat ketentuan-ketentuan yang langsung berlaku di wilayah negara-negara anggota makalah adedidikirawanseperti yang terjadi dengan masyarakat-masyarakat Eropa.[29]

Disamping itu menginngat banyak dan beranekaragamnya organisasi-organisasi internajsional, timbul pertanyaan apakah dapat kita berbicara mengenai suatuu hukum organisasi internasional, timbul pertanyaan apakah dapat kita berbicara mengenai suatu organisasi internasional. Bukankah tiap-tiap organisasi internasional didirikan atas suatu akte konstitutif yang berisikan ketentuan-ketentuan untuk organisasi itumakalah adedidikirawan sendiri. Masing-masing organisasi mempunyai konstitusinya sendiri dengan bidang kegiatan berbeda. Memeng benar tidak ada satu status yuridik yang berlaku bagi semua organisasi internasional, berbeda dari yang berlaku bagi negara-negara. Namun betapapun banyak dan aneka negaranya organisasi-organisasi internasional masih dapat ditemukan kecenderungan-kecenderungan umum yang dapat dijadikan alat untuk mempelajari organisasi-organisasi internasional akan mengarahkan kita pada penemuan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku untuk semua dan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dinamakan hukum organisasi-organisasi internasional.[30]

---

KONTROVERSI Latar BELAKANG DIHAPUSNYA PASAL 6 KUHD (PEMBUKUAN) VS Uu no 8 tahun 1997 DOKUMEN PERUSAHAAN

HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN

KONTROVERSI Latar BELAKANG DIHAPUSNYA PASAL 6 KUHD (PEMBUKUAN) VS Uu no 8 tahun  1997  DOKUMEN PERUSAHAAN

PENGQTURANNYA

Kekayaaan perusahaan digunakan dan dipakai oleh perusahaan untuk mencapai tujuan, yaitu keuntungan atau laba. Kekayaan dapat dibuktikan dengna pembukuan perusahaan. Pembukuan diatur dalam pasal 6 samapi pasal dengan pasal 9 dan pasal 12 KUHD makalah adedidikirawandibawah judul pembukuan.namun dengan berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, lembaran negara  Nomor 18 tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997 , maka ketentuan Pasal 6 KUHD mengenai pembukuan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal iniditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang tersebut bahwa pada saat undang-undang iini mulai berlaku, Pasal 6 KUHD dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penympanan, pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan arsip yang bertentangan dengan undng-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang nomor 8 tahun 1977 tentang dokumen perusahaan terdiri dari 6 bab yang terurai dalam 31 pasal , diundangkannya undang-undang ini berdasarkan pertimbangan ekonomis yuridis dan praktis dan konsideran berikut :

(a)    Menjamin penyelenggaraan perusahaan secara efektif dan efisien sebagai salah satu dasar kebijaksanaan pembangunan nasional di bidang ekkonomi yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesehjahteraan rakyat.

(b)   Kewajiban menyimpan buku, catatan dan neraca selama 30 tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta tembusannya selama 10 tahun sudah tidak makalah adedidikirawansesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya dibidang ekonomi perdagangan

(c)    Penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip yang selama ini berlaku menimbulkan beban ekonomis dan administrativ ysng memberatkan perusahaan

(d)   Pembaruan media yang memuat dokumen dan pengurangan jangka waktu penyimpnan tetap diperlukakn untuk menjamin kepastian hukum, dan melindungi para pihak dalam hubungan hukum

(e)   Kemajuan teknologi telah memungkinkkan catatan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan kedalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.

2. JENIS DOKUMEN PERUSAHAAN

Dokumen perusahaan adalh data , catatan, dan atau ketterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis diatas makalah adedidikirawankertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar (Pasal 1 angka 2 UUDP). Berdasarkan definisi ini maka dapat dikenal deua jenis dokumen perusahaan, yaitu dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

a.DOKUMEN KEUANGAN

menurut ketentuan Pasal 3 UUDP, dokumen keuangan terdiri dari

(a)    Catatan adalah setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan catatan tersebut berupa neraca tahunan makalah adedidikirawanperhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal, transaksi harian Pasal 5 UUDP)

(b)   Bukti pembukuan yang berupa warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuann yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal (Pasal 6 UUDP).

(c)    Data pendukung administrasi keuangan yaitu data administrasi yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan (Pasal 7 UUDP)

Ketiga jenis keuangan ini merupakan bukti adanaya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Dalam penjelasan Pasal 5 UUDP yang dimaksud dengan

(a)    Neraca tahunan adalah bentuk catatan yang menggambarkan psosisi kekayaan, utang, dan modal pada akhir tahun buku yangmakalah adedidikirawan merupakan pertanggungjawaban keuangan.

(b)   Rekening adalah bentuk catatn yang dibuat perusahaan untuk menampung transaksi yang sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dan dapat juga buku besar atau perkiraan

(c)    Jurnal transaksi harian adalah bentuuk makalah adedidikirawancatatan yang menggambarkan adanya transaksi yang dapat berupa buku harian atau catatan harian atau tulisan lainnya

Dalam penjelasan Pasal 6 UUDP yang dimaksud denagn

(a)    Warkat adalah dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi misalnya cek, bilyet, giro, surat perintahmakalah adedidikirawan membayarwesel nota debet dan nota kredit

(b)   Peraturan kekayaan utang dan modal adalah bertambah dan atau berkurangnnya jumlah dan susunan kekayaan, utang dan modal.

Dalam ketentuan Pasal 7 UUDP dinyatakan bahwa data pendukung adminstratif keuangan terdiri dari data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan dan yang tifakmakalah adedidikirawan meurpakan bagian dari bukti pembukuan. Dalam penjelasan pasal tersebut :

(a)    Data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan misalnya surat perintah kerja, surat kontrak rekening harian atau rekening harian

(b)   Data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan,misalnya rekening makalah adedidikirawanantar kantor, rekening harian atau rekening arian.

b. Dokumen  Lainnya

menurut ketentuan pasal 4 UUDP dokumen lainnya terdiri data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terikat langsung dengan dokumen keuangan dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang termasuka dokumen laninya misalnya risalah rapat umum makalah adedidikirawanpemegang sham (RUPS) akta penndirian perusahaan, akta otentik lainnya yang masih mengandung kepentingan hukum tertentu nomor pokok wajib pajak perlu juga dikemukankan akata otentik lainnya yang masih mengnandung kepentingan hukum tertentu bagi perusahaan adalah surat izin usaha perusahaan surat tanda perusahaan.

3. PEMBUATAN DOKUMEN PRUSAHAAN

Setiap perusaahaan wajib membuat catatam sesuai dengan kebutuhan perusahaan (pasal 8 ayat 1 UUDP). Dalam penjelasan ayat makalah adedidikirawantersebut dinyatakanpenggunaan kata wajib dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban perusahaan membuaut catatan agars etiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, utang modal, hak dan kewajiban perusahaan untuk melindungi baik kepentingan perusahaan , kepentingan piihakmakalah adedidikirawan ketiga maupn pihak pemerintah,kewajiaban tersebut bersifat keperdataan sehingga risiko timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan yang dimaksud dengan sesuai dengan kebutuhan perusahaan adalah bahwa walaupun setiap perusahaan diwajibkan meembuat perusahaan tetapi mengenai bentuk daln kedalaman isi catan yang dibuat dilakaukan sesuai dengan sifat perusahaan.

Catatn tersebuut wajib dibuat dengan menggunakan huruf llatin angka arab satauan mata uang rupiah. Dan disusun dalam bahasa indonesia (Pasal 8 ayat 2 UUDP) dalam penjelasan ayat tersebut dinyatakan  bahwa catatan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini , misalnya harus menggunakan huruf latin dan disusun dalam bahsa indonesia dengan demikian, apabila catatan tidakmakalah adedidikirawan dibuat dengan menggunakan huruf latin dan tidak disusun dalam bahsa indonesia, maka secara hukum perusahaan tersebut dianggap belum membuat catatan, dan kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Dalam hal iini ada izin dari menetri keuangan, catatan yang dibuat oleh perusahaan dapat disusun dalam bahsa asing (Pasal 8 ayat 3 UUDP) dalam penjelasan dinyatakan bahwa pada dasarnya catatan harus disusun dalam bahsa indonesia, kecuali karena sifat perusahaan maupun untuk kepentingan tertentu sesuai denganmakalah adedidikirawan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, dengan izin menteri keuangan catatan dapat disusun dalam bahsa asing.

Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan lain yang menggunkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk dilingkungan perusahaan yang bersangkutan (Pasal 9 ayat 1 UUDP). Penjelasannya menyatakan bahwa penggunaan kata wajinb dimaksudkanmakalah adedidikirawan untuk memberikan penekanan bahwa apabila neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan belum ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk secara hukum perushaan dianggap belum membuat neraca tehunan atau perhitungan laba rugi tahunan. Yang dimaksudmakalah adedidikirawan dengan pimpinan perusahaan adalah seseorang yang berdasarkan anggaran dasar memimpin perusahaan yang bersangkutan dan mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalh seseorang yang diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan untuk mengelola dokumen perusahaan.

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan di bidang tertentu tidak menentukan lain maka catatan yang terbentuk neraca tahunan perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib dibuat pling lambat 6 bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan (Pasal 9 ayat 2 UUDP)makalah adedidikirawan penggunaan kata wajib dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pembuatan  cataatan tidak boleh melebihi waktu 6 bulan terhitung  sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Kelalaian melakukan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UUDP wajib dibuat diatas kertas (pasal 10 ayat 1 UUDP) penggunaan kata wajib dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila catatanmakalah adedidikirawan yang terbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi  tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi, tidak dibuat diatas kertas, perusahaan dianggap belum membuat catatan. Catatan yangmakalah adedidikirawan berbentuk rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisann yang berisi keterangan menganai hak dan kewajiban serta hal-hallain yaang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUDP dibuat diatas kertas atau dalam sarana lainnya (Pasal 10 ayat 2) yang dimaksud sarana lainnya adalah alat bantu untuk memproses pembuatan hukum yang sejak semula tidak dibuat diatas kertas misalnya menggunkan pita magnetik atau disket.

4. PENYIMPANAN DOKUMEN PERUSAHAAN

Catatan, bukti pembuktian dan data pendukung adminitrssi keuangan wajib disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan (pasal 11 ayat 1 UUDP) penggunaan kata wajib dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengania hal yang harus dilakukanperusahaan, yakin menyimpan dokumen yang dimaksudmakalah adedidikirawan 10 tahun dengan demikian apabila sebelum jangka waktu 10 tahun dokumen yang bersangkutan dimusnahkan, maka risiko karena pemusnahan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan namun dalam pasal 11 ayat 2 UUDP ditentukan bahwaa  data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan .

Dokumen hanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UUDP janngka waktu penyimpananya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut (pasal 11 ayat 3 UUDP) yang dimaksud dengan nilai guna dokumen adalah nilai dokumen perusahaan yang didasarkan pada kegunaan dokumen dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan nilai guna dokumen yang bersangkutan, maka jangka waktu penyimpanannya ditetapkan kurang dari 10 tahun ataumakalah adedidikirawan lebih dari 10 tahun dalam pasal 11 ayat 4 UUDP ditentukan bahwa jangka waktu sebagaimana ditentuukan dalam pasal 11 ayat 2 dan 3 UUDP disusun oleh perusshaan yang bersangkutan dalam suatau jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinanperusahaan

Kewajiban penyimpanan dokumen tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sebagai kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk kepentingan hukum lainnaya (pasal 11 ayat 5 UUDP) dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa sekalipun suatu dokumen telah melewati masamakalah adedidikirawan wajib simpanan dokumen tersebut tetapdapat dipergunakan sebagai alat bukit sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan.

5,PENGALIHAN BENTUK DOKUMEN PERUSAHAAN

Dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam mokro film atau media lain (Pasal 12 ayat 1 UUDP) yang dimaksud dengan mikrofilm adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil sedangkan yang dimaksud denagn media lainnya adalah alat penyimpan informsi yang bukan kertas dan mempunyai tingkan keamanan dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan ditransformasikan misalnya cdrom wrom selanjutnya dalam Pasal 12 ayat2 UUDP ditentukan bhwa pengalihan dokumen perusahaanmakalah adedidikirawan kedalam mikro film atau media lainnya dapat dilakukan sejan dokumen tersedbut dibuat olehnperusahaan yang bersangkuatan .

Dalam mengalihkan dokumen peruddsahaan pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskahasli dokumen yang perlu tetap disimpan karena menngandung niali tertentu demi kepentinagn perusahaan atu kopntingn nasional (Pasal 12 auat 3 UUDP)makalah adedidikirawan dalam penjelasannya dinyatakan suatu dokumen perusahaan mempunyaki makna kepentingan nasional apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai historis yang digunakan dalam kegiatan pemerinthn dan pembangunan serta kehidupan kebangsaan misalnya rekening  atau bukti iuran untuk pembangunan monumen nasional pihak yang menentukan suatu dokumen mempunyai makna kepentinagn nasional adalh pimpinan perusahaan

Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan kedalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatam pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu pimpinan perusaahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut (pasal 12 ayat 4 UUDP) penggunaan kata wajib dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekenan bahwa pimpinanmakalah adedidikirawan perusahaan tetap harus menyimpan naskah asli apabila dokumen tersebut masih mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan atau mengandung kepentingan hukum tertentu. Kelalaian dalam melaksankan kewajiban tersebut pimnpinan perusahaan bertanggung jawab sesaui dengan peraturan perundang-undangan ynag berlaku yang dimaksud dengan masih mengandung kepentingan hukum tetrtentu adalah apabila naskah asli tersebut masih mengandung hak dan kewajiban yang masih harus dipenuhi .

a.       LEGALISASI DOKUMEN PERUSAHAAN

Setiap pengallihian dokumen perusahaan kedalam mikrofilm atau media lannya wajib dilegalisasi (pasal 13 UUDP) penggunaan kata wajib dalam pasal ini dimaksudkan untuk membrikan penakannn bahwa setiap pengalihan dokumen perusahaan harus dilegalisasi. Apabila pengalihan dokumen perusahaan tidak dilegalisasi, makamakalah adedidikirawan dokumen perusahaan hasil pengalihan tersebut secara hukum tidaak dpat disajikan sebagi alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan legalisasi adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikna kedalam mikrofilm atau media lain yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lain tersebut sesuai dengan naskah aslinya.

Legalisasi sebagaaimana yang dimaksud dalam pasal 13 UUDP dilakukaan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk dilingkungan makalah adedidikirawanperusahann yang bersangkutan denegn dibuatkan berita acara (pasal 14 ayat 1 UUDP) menurut penjelasannya berita acara dibuat ipada saat terjadi pengalihan dokuomen kedalam mikrofilm atau media lainn tersebbut sesuai dengan naskah aslinya.

Berita acara seperti yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 UUDP sekurang-kurangnya memuat :

(a)    Keterangan tempat hari tanggal bulan dan tahun dilakukannya legalisasi

(b)   Keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas kedalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakkukan sesuai dengan aslinya.

(c)    Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan (Pasal 14 ayat 2 UUDP)

Dalam penjelasab dinyatakan bahwa pada berita acara pengalihan dilampirkan daftar pertelaan atas dokumen perusahan yang dialihkan kedalam mikrofiilm aatu media makalah adedidikirawanlannya.

b.akibat hukum legalisasi.

Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Apabiila dianggap perlu dalam hal ttertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil ccetak dokumen perusahaan yang telah dimuat makalah adedidikirawandalam mikrofilm atau media lainnya (pasal 15 UUDP) dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu misalnya untuk keperluan memenuhi permintaan polisi jaksa atau hakim dalam pemeriksaan perkara legalisasi dilakukan denganmakalah adedidikirawan cara pembubuhan tanda tangan pada hasil cetak dokumen tersebut dan pernyataan bahwa hasil cetak sesuai dengan aslinya.

6. PEMINDAHAN PENYERAHAN PEMUSNAHAN

a. pemindahan dokumen perushaan

pemndahan dokumen perusahaan tersebutmakalah adedidikirawan dilakukan berdasarkan keputusan dilingkungan perusahan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan perusahan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan (Pasal 17 UUDPT) dalam penjelasannya dinyatakan bahwa penentuan tata cara pemindahan dokumen perusahaan diserahkan pada pimpinan perusahaan . karena yang mengetahuui kebutuhan perusahaan adalh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dalaam tata cara tersebut dapat pula ditentukan bahwa pemindahan dokumen disertai dengan daftar pertelaan dan pembuatan beritamakalah adedidikirawan acara yang ssekurang-kurangnya memuat:

(a)    Keterangan tempat hari tanggal bulan dan tahun dilakukannnya pemindahan

(b)   Keteerangan tentaang perushana

(c)    Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang memindahkan dan pejabat yang menerima ppemindahan

Dalam pasal tadi disebutkan unit pengolahan dan unit kearsipan yang dimaksud dengan unit pengoalan adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua makalah adedidikirawandokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan sedangkan yang dimaksud dengan unit kearsipan adalh saatuaan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dokumen perusahaan yang diselsaikan oleh unit pengelolan untuk disimppan dan dipelihara.